Kesepakatan DPR dan KPU pada PKPU Pencalonan: Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Dalam dinamika politik Indonesia, pembahasan mengenai regulasi pemilihan kepala daerah menjadi isu yang sangat penting dan krusial. Pada Minggu, 25 Agustus 2024, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah mencapai kesepakatan untuk menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024. Revisi ini mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Persetujuan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan menandai langkah penting dalam proses politik pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Latar Belakang Revisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024

Revisi PKPU ini merupakan respons terhadap dua putusan MK yang signifikan. Putusan pertama, MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Ambang batas ini sebelumnya dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan partisipasi politik yang lebih luas. Putusan kedua, MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, menetapkan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan dari tanggal pelantikan seperti yang diatur sebelumnya. Kedua putusan ini mencerminkan keinginan untuk memperkuat partisipasi politik yang lebih inklusif dan adil.

Proses Pengambilan Keputusan di DPR

Dalam Rapat Dengar Pendapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, suasana rapat terlihat serius dan penuh pertimbangan. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa revisi PKPU ini telah secara utuh mengakomodasi putusan MK. “Kita sudah sama-sama tahu bahwa draf PKPU tentang perubahan atas PKPU Nomor 8 ini sudah mengakomodir, tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan MK Nomor 60 dan 70,” ujarnya di depan peserta rapat yang terdiri dari anggota DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri.

Ahmad Doli Kurnia juga menekankan pentingnya keselarasan antara regulasi yang ada dengan putusan pengadilan tertinggi di Indonesia. Menurutnya, langkah ini bukan hanya soal ketaatan terhadap hukum, tetapi juga komitmen untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah di Indonesia berjalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih baik. “Setuju? Alhamdulillah,” tambahnya, menunjukkan konsensus yang dicapai dalam rapat tersebut.

Urgensi Penyesuaian Regulasi

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menjelaskan alasan mengapa RDP ini dimajukan dari jadwal semula pada Senin (26/8). Menurutnya, KPU membutuhkan waktu yang cukup untuk menyusun aturan turunan dan petunjuk teknis yang lebih detail terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. “Kami juga butuh untuk kemudian punya selang waktu yang lebih untuk menyampaikan ke jajaran, juga termasuk dinamika-dinamika yang berlangsung untuk kemudian menurunkan dalam bentuk juknis (petunjuk teknis) dan seterusnya,” jelas Afifuddin.

Penyesuaian regulasi ini menjadi krusial mengingat putusan MK memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan pemilu kepala daerah. Keputusan untuk menghitung batas usia minimum calon kepala daerah sejak penetapan pasangan calon oleh KPU, misalnya, mengubah perspektif dan strategi para kandidat serta partai politik dalam mempersiapkan calon mereka.

Baca juga : Pilkada 2024: KPU Umumkan Jadwal Pendaftaran dan Revisi Aturan Pencalonan Sesuai Putusan MK

Reaksi dan Tantangan di Lapangan

Kesepakatan ini tentu saja tidak serta-merta berjalan mulus tanpa kritik. Sebelumnya, DPR RI mengalami kebuntuan dalam Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada pada Kamis (22/8). Pembatalan pengesahan RUU tersebut terjadi karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum, di tengah aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang menolak RUU Pilkada.

RUU Pilkada ini menuai pro dan kontra karena dianggap dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah. Banyak yang menilai bahwa pembahasan itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang transparan dan partisipatif, serta dianggap bertentangan dengan putusan MK yang baru saja diumumkan. Namun, dalam konteks RDP yang berlangsung hari ini, semua pihak tampaknya lebih fokus pada bagaimana mengimplementasikan putusan MK tersebut seefektif mungkin.

Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil dan beberapa organisasi politik menuntut agar revisi PKPU ini tidak hanya menjadi penyesuaian prosedural, tetapi juga harus mencerminkan semangat reformasi politik yang lebih substansial. Mereka berharap agar revisi PKPU ini menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan memastikan bahwa pemilihan kepala daerah tidak hanya menjadi milik segelintir elit politik.

Dampak Jangka Panjang Revisi PKPU

Revisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang disepakati ini diharapkan membawa beberapa dampak jangka panjang terhadap proses politik di Indonesia. Pertama, perubahan ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik akan membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik dari partai-partai yang lebih kecil dan independen. Ini berpotensi memperkaya pilihan politik bagi masyarakat dan mendorong kompetisi yang lebih sehat dalam pemilu.

Kedua, perubahan perhitungan batas usia minimum calon kepala daerah sejak penetapan pasangan calon oleh KPU diharapkan mampu menciptakan kejelasan hukum dan mengurangi potensi sengketa hukum terkait usia calon. Hal ini juga memberikan kepastian kepada para kandidat dan partai politik dalam mempersiapkan calon mereka, sehingga mereka dapat lebih fokus pada kampanye dan program yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat.

Ketiga, secara lebih luas, revisi ini diharapkan mampu mendorong pemilu kepala daerah yang lebih inklusif dan adil. Dengan memperhatikan putusan MK yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi politik yang lebih luas, diharapkan pemilu kepala daerah ke depan akan lebih mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Harapan ke Depan

Kesepakatan antara DPR dan KPU pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ini menandai langkah penting dalam proses reformasi politik di Indonesia. Meskipun masih ada tantangan dan kritik, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa regulasi pemilihan kepala daerah selaras dengan putusan MK dan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih baik.

Ke depan, diharapkan agar semua pihak, termasuk DPR, KPU, dan masyarakat sipil, terus bekerja sama untuk memperbaiki regulasi dan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Harapan utama dari kesepakatan ini adalah terciptanya pemilu yang lebih adil, inklusif, dan demokratis, yang dapat membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan langkah-langkah yang tepat dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat terus memperkuat demokrasinya dan memastikan bahwa suara setiap warga negara dihargai dan didengarkan dalam proses politik. *Mukroni

Foto Kowantaranews