Disparitas Wilayah dan Urbanisasi: Mengelola Mega Region Jawa & Akselerasi Pusat Pertumbuhan Luar Jawa

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Indonesia kembali dihadapkan pada dua tantangan struktural dalam pembangunan nasional: disparitas wilayah yang masih menganga dan gelombang urbanisasi yang tak terbendung. Data Sensus Penduduk 2020 menunjukkan, lebih dari 155,5 juta jiwa atau 56,4% penduduk Indonesia telah tinggal di perkotaan, dengan laju pertumbuhan tahunan mencapai 2,77% selama dekade 2010–2020. Namun, di balik angka tersebut, terdapat cerita ketimpangan yang semakin kompleks—baik antarwilayah maupun antara kota besar dan daerah pinggiran.

Mega Urban Region: Sabuk Perkotaan Jawa yang Tak TerhindarkanPulau Jawa, yang hanya menyumbang 6,7% luas wilayah Indonesia, kini menampung hampir dua per tiga penduduk perkotaan nasional. Fenomena ini tidak lagi hanya tentang metropolitan seperti Jabodetabek, Surabaya Raya, Bandung Raya, atau Semarang Raya, tetapi telah berevolusi menjadi Mega Urban Region—sabuk perkotaan raksasa yang membentang tanpa jeda.

Di koridor utara, kota-kota dari Jakarta hingga Surabaya kini terhubung melalui jaringan jalan tol Trans-Jawa, menciptakan satu kesatuan ekonomi yang panjangnya lebih dari 1.000 kilometer. Di koridor tengah, Jakarta-Bandung dan Semarang-Solo-Yogyakarta menyatu dalam satu sistem transportasi dan rantai pasok. Sementara di timur Jawa, Surabaya-Malang semakin terintegrasi sebagai pusat industri dan jasa.

Namun, pertumbuhan ini datang dengan harga mahal. Konversi lahan sawah subur menjadi kawasan industri dan perumahan terus berlangsung tanpa kendali. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, selama 2015–2020, Jawa kehilangan lebih dari 120.000 hektare lahan pertanian produktif akibat urban sprawl. Banjir rob di Pantura, kemacetan kronis di Jabodetabek, hingga krisis air bersih di Bandung Raya menjadi bukti nyata bahwa pertumbuhan kota tanpa tata kelola yang kuat hanya melahirkan bencana berkepanjangan.

“Pendekatan tata ruang konvensional sudah tidak cukup,” ujar Dr. Rini Astuti, pakar perencanaan wilayah dari Universitas Indonesia. “Kita butuh governansi lintas batas administratif, inovasi kelembagaan seperti badan otorita metropolitan, dan skema pembiayaan kreatif berbasis obligasi hijau atau kerja sama publik-swasta.”Luar Jawa: Kota Menengah Jadi Harapan BaruBerbeda dengan Jawa, pola urbanisasi di luar Jawa menunjukkan dinamika yang lebih sehat dan terdistribusi. Kota-kota menengah dengan populasi 100.000–500.000 jiwa—seperti Balikpapan, Palembang, Pekanbaru, hingga Jayapura—tumbuh lebih cepat dibandingkan kota seukuran di Jawa. BPS mencatat, laju urbanisasi di kota-kota ini mencapai 3,5–4% per tahun, hampir dua kali lipat rata-rata nasional.Fenomena ini membuka peluang besar untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru guna mengurangi disparitas. Medan Raya, Makassar Raya, dan Manado Raya mulai menjelma sebagai secondary metropolitan yang mampu menyerap investasi, tenaga kerja terampil, dan inovasi teknologi. “Kota menengah ini bisa menjadi penyeimbang Jawa jika didukung infrastruktur digital, pendidikan vokasi, dan insentif investasi yang tepat,” kata Prof. Bambang Susantono, mantan Kepala Otorita IKN.

Namun, tantangan tetap ada. Banyak kota di luar Jawa masih bergantung pada sumber daya alam (SDA) seperti tambang, sawit, atau perikanan. Ketergantungan ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan kerusakan lingkungan. “Kita perlu transisi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi berbasis pengetahuan,” tambahnya. “Contohnya, Bitung bisa jadi hub logistik dan pengolahan ikan berbasis teknologi, bukan hanya pelabuhan ekspor bahan mentah.”IKN: Dari Superhub Menuju Koridor RealistisGagasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur awalnya tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai superhub ekonomi yang akan mengakselerasi pertumbuhan di Indonesia Timur. Namun, realitas di lapangan menunjukkan visi ini terlalu ambisius. Hingga November 2025, progres tahap 1 IKN mencapai 85% untuk infrastruktur dasar, namun investasi swasta masih terbatas, dan konektivitas dengan kota-kota sekitar belum optimal.

Tahun Pertama Prabowo: Etatisme Kuat, Ekonomi Riil Mandek

Para ahli kini mendorong pendekatan yang lebih realistis: mengintegrasikan IKN dalam koridor segitiga Balikpapan-IKN-Samarinda. Bahkan, ada usulan untuk memperluas visi ini hingga Makassar dan Bitung-Manado sebagai satu kesatuan sistem perkotaan Kalimantan-Sulawesi. “IKN bukan titik, tapi jaringan,” tegas Menteri PPN/Bappenas (dalam rapat terbatas, 30 Oktober 2025). “Kita sedang menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2025–2045 yang mengakomodasi koridor ini.”Fragmentasi dan Desentralisasi: Warisan yang Belum TuntasDi sisi lain, pemekaran daerah sejak era desentralisasi 2001 telah menciptakan fragmentasi wilayah yang menghambat kerja sama. Ribuan Daerah Otonomi Baru (DOB) lahir, namun banyak yang tidak memiliki kapasitas fiskal, sumber daya manusia, atau visi pembangunan jangka panjang. Indeks Theil—ukuran disparitas antardaerah—hanya turun tipis dari 0,358 (2000) menjadi 0,332 (2015), menunjukkan bahwa desentralisasi belum mampu menutup jurang ketimpangan.

“Pemekaran sering jadi alat politik, bukan alat pembangunan,” kritik Prof. Pratikno, pakar otonomi daerah. “Akibatnya, rencana pengembangan wilayah seperti kawasan ekonomi khusus atau koridor logistik terhambat oleh ego administratif.”Menuju Solusi SistemikUntuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu bergerak dalam dua front:

Jawa: Membangun otorita metropolitan lintas provinsi untuk mengelola Mega Urban Region. Contoh: Badan Pengelola Jabodetabekjur (seperti BMRC di Malaysia) yang berwenang atas tata ruang, transportasi, dan lingkungan.

Luar Jawa: Memperkuat kota menengah sebagai pusat pertumbuhan dengan insentif pajak, pengembangan klaster industri 4.0, dan konektivitas digital. Program seperti Indonesia Emas 2045 harus memprioritaskan 50 kota menengah sebagai “lokomotif regional”.

Pada akhirnya, urbanisasi bukan musuh, melainkan medium pertumbuhan. Yang diperlukan adalah keberanian merumuskan ulang tata kelola wilayah, dari yang administratif-sentris menjadi fungsional dan kolaboratif. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan memiliki kota-kota yang layak huni, tetapi juga wilayah yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing global. By Mukroni

Disparitas Wilayah dan Urbanisasi: Mengelola Mega Region Jawa & Akselerasi Pusat Pertumbuhan Luar Jawa

ByAdmin

By Admin

Related Post

Paradoks Pangan Akhir 2025: Stok Nasional Pecah Rekor, Harga Beras di Pedalaman Papua Tembus Rp50.000

Geliat Ekonomi di Wilayah Ekstrem: Sukses Hortikultura NTT dan Adaptasi Wisata Merapi

Tinjauan Akhir Tahun 2025: Antara Kilau Komoditas, Belanja Cerdas AI, dan Tekanan Daya Beli

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Duka Sumatera, Hening di Jawa: Pesta Kembang Api Tahun Baru Diganti Doa Bersama

Paradoks Pangan Akhir 2025: Stok Nasional Pecah Rekor, Harga Beras di Pedalaman Papua Tembus Rp50.000

Geliat Ekonomi di Wilayah Ekstrem: Sukses Hortikultura NTT dan Adaptasi Wisata Merapi

Melati Mewangi di Balik Layar: Tim Rahasia yang Bikin Film Indonesia Kian “Menyala”