Presiden Prabowo Komitmen Turunkan Ketimpangan: Gini Target 0,35 dan GK Naik Tiap Tahun

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen tegas menurunkan ketimpangan pendapatan dan mereformasi garis kemiskinan nasional secara fundamental. Menanggapi rekomendasi analis @mukroni68 yang viral di X, beliau menjadikan empat tahun jabatannya sebagai momentum emas menciptakan kemakmuran merata, melampaui target pertumbuhan ekonomi 8%.
“Warisan saya bukan hanya angka pertumbuhan, tapi Indonesia yang lebih adil—di mana setiap anak dari keluarga miskin punya kesempatan naik kelas,” ujar Presiden dalam pernyataan tertulis yang dirilis Istana Negara malam ini. Respons ini langsung menjawab kritik Mukroni68 yang menyoroti dua masalah struktural: garis kemiskinan nasional yang terlalu rendah (Rp 609.160/kapita/bulan) dan laju penurunan kemiskinan yang lambat (0,24% per tahun sejak 2013-2024).

Presiden mengakui data Bank Dunia 2025 yang menyebut 68,3% penduduk Indonesia masuk kategori rentan miskin jika menggunakan standar negara berpendapatan menengah atas ($8,3/hari). “Ini alarm keras. Garis kemiskinan kita harus mencerminkan realitas biaya hidup, bukan sekadar angka statistik,” tegasnya.

Langkah pertama yang diumumkan adalah pembuatan formula kenaikan GK riil tahunan yang akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Formula tersebut mengacu pada model upah minimum: (Pertumbuhan PDB + Inflasi + Indeks Biaya Hidup Minimum). “Ini memberikan kepastian dan alat ukur yang lebih adil,” kata Presiden. Kemenko PMK dan BPS diberi tugas merumuskan formula ini dalam waktu 60 hari, dengan target implementasi mulai APBN 2027.

Selain itu, Presiden menginstruksikan validasi data mikro DTKS setiap semester dengan integrasi SIPD, NIK, dan teknologi AI untuk meminimalisir kesalahan sasaran bansos. “Bansos tetap jadi jaring pengaman, tapi kita arahkan ke bansos produktif—misalnya dikaitkan dengan pelatihan kerja atau modal usaha,” jelasnya.

Terkait ketimpangan, Presiden menargetkan Indeks Gini turun ke 0,35 dalam empat tahun. Untuk itu, BPS akan mulai menghitung Gini berbasis pendapatan dan kekayaan secara rutin, bukan hanya pengeluaran seperti selama ini. Data World Inequality Database (WID) 2025 yang dikutip Mukroni68—di mana bagian pendapatan 50% terbawah turun dari 19,96% (2000) menjadi 13,66% (2023)—dijadikan acuan utama.
“Kita akan inisiasi Deklarasi Nasional Pemerataan Ekonomi di Sidang Kabinet bulan depan,” ungkap Presiden. Deklarasi ini akan menetapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan adalah dua tujuan yang setara. Alokasi APBN akan direorientasi: minimal 30% untuk program pro-poor dan pro-middle class, termasuk konsolidasi program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kredit Desa Mandiri Produktif (KDMP), Sekolah Rakyat, dan Dana Desa.

Disparitas Wilayah dan Urbanisasi: Mengelola Mega Region Jawa & Akselerasi Pusat Pertumbuhan Luar Jawa

Presiden menekankan pentingnya menghindari tumpang tindih antarprogram. “KDMP, BUMDes, dan koperasi harus saling melengkapi, bukan bersaing. Kita butuh satu koordinasi nasional,” katanya. Untuk itu, akan dibentuk Satgas Konsolidasi Program Pemerataan di bawah Menko Perekonomian.
Reaksi positif langsung bermunculan. Ekonom senior Faisal Basri menyebut langkah ini sebagai “lompatan paradigma dari growth-first ke equity-first”. Sementara Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad, memuji target Gini 0,35 sebagai “ambisius tapi realistis jika didukung political will kuat”.

Di kalangan masyarakat, respons Mukroni68 sendiri menjadi sorotan. “Saya tersanjung rekomendasi saya diadopsi. Langkah konkret pertama: segera bentuk tim independen untuk uji coba formula GK di 10 provinsi dengan biaya hidup tertinggi,” tulisnya di X malam ini.Presiden menutup pernyataannya dengan nada optimis: “Empat tahun adalah kesempatan berharga. Mari kita wujudkan Indonesia Emas yang bukan hanya kaya, tapi juga adil.”Rencana aksi lengkap akan dibahas dalam Rapat Terbatas Kabinet pada 12 November mendatang. Publik menantikan apakah komitmen ini akan menjadi titik balik pengentasan kemiskinan struktural di Indonesia. By Mukroni

Presiden Prabowo Komitmen Turunkan Ketimpangan: Gini Target 0,35 dan GK Naik Tiap Tahun

ByAdmin

By Admin

Related Post

Paradoks Pangan Akhir 2025: Stok Nasional Pecah Rekor, Harga Beras di Pedalaman Papua Tembus Rp50.000

Geliat Ekonomi di Wilayah Ekstrem: Sukses Hortikultura NTT dan Adaptasi Wisata Merapi

Tinjauan Akhir Tahun 2025: Antara Kilau Komoditas, Belanja Cerdas AI, dan Tekanan Daya Beli

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Duka Sumatera, Hening di Jawa: Pesta Kembang Api Tahun Baru Diganti Doa Bersama

Paradoks Pangan Akhir 2025: Stok Nasional Pecah Rekor, Harga Beras di Pedalaman Papua Tembus Rp50.000

Geliat Ekonomi di Wilayah Ekstrem: Sukses Hortikultura NTT dan Adaptasi Wisata Merapi

Melati Mewangi di Balik Layar: Tim Rahasia yang Bikin Film Indonesia Kian “Menyala”