Jakarta, Kowantaranews.com – Langit Manhattan masih gelap ketika Zohran Kwame Mamdani, 34 tahun, berdiri di balkon apartemen rent-stabilized di Astoria, Queens, pada 1 Januari 2025. Di bawahnya, ribuan warga yang pernah terancam penggusuran mengibarkan spanduk bertuliskan “The City Belongs to Us”. Hari itu, wali kota Muslim pertama New York ini resmi melantik diri sebagai pemimpin yang merebut kembali ruang kota dari cengkeraman pasar.Kemenangan Mamdani bukan keajaiban. Ia lahir dari 22.500 relawan yang mengetuk 1,2 juta pintu selama kampanye pendahuluan Partai Demokrat. Pada September 2024, ia mengalahkan Andrew Cuomo—mantan gubernur yang mewakili dinasti politik tiga dekade—dengan 52% suara. “Ini bukan kemenangan saya,” ujar Mamdani malam itu, “ini kemenangan ibu tunggal di Bronx yang tak lagi takut digusur.”
Tiga bulan setelah pelantikan, janji kampanyenya menjadi kenyataan. Pada 27 Maret 2025, Rent Guidelines Board (RGB) New York—di bawah tekanan administrasi Mamdani—menyetujui pembekuan sewa 0% untuk 950.000 unit rent-stabilized. Ini pertama kalinya sejak 1969. Maria Torres, 52 tahun, penyewa di Washington Heights, menangis saat menerima surat resmi: sewanya tetap $1.200 per bulan. “Anak saya bisa lanjut sekolah tanpa pindah ke New Jersey,” katanya.Kebijakan ini melengkapi Good Cause Eviction, undang-undang negara bagian yang Mamdani perjuangkan sejak 2021. Kini, tuan tanah tak lagi bisa mengusir penyewa tanpa alasan sah. Data NYC Housing Court (2025) mencatat penurunan penggusuran 40% di distrik pilot. “Kami menghentikan forced displacement,” tegas Mamdani dalam rapat kabinet, “karena kota bukan komoditas.”
Untuk membiayai revolusinya, Mamdani meluncurkan Millionaires’ Surcharge—kenaikan pajak 2% bagi pendapatan di atas $1 juta—dan corporate vacancy tax pada gedung kantor kosong. Estimasi pendapatan: $2,5 miliar per tahun. Dana ini dialokasikan untuk 100.000 unit affordable housing baru hingga 2030, termasuk proyek ambisius di Hudson Yards yang selama ini dikuasai korporasi real estate.Namun, perlawanan datang cepat. Real Estate Board of New York (REBNY) menggugat rent freeze ke pengadilan tinggi negara bagian. Juni 2025, gugatan ditolak dengan preseden Higgs v. NYC (2024). “Pasar bukan tuhan,” ujar Hakim Elena Ramirez dalam putusan, “negara punya hak mengatur demi kepentingan publik.”Di balik kebijakan, ada cerita manusia. Fatima Nahdi, 29 tahun, relawan kampanye asal Yemen, kini bekerja di kantor wali kota. “Saya dulu membersihkan kantor di Midtown dengan gaji $15/jam,” katanya. “Sekarang, saya membantu merancang platform rental publik untuk saingi Airbnb.” Platform itu, dijadwalkan meluncur 2026, akan mengalihkan 15.000 unit short-term menjadi hunian jangka panjang.
Ekonomi RI Tumbuh 5,04%, Tapi Rumah Tangga Masih Tertatih: Daya Beli Lemah & PHK Mengintai
Kemenangan Mamdani bergema global. Di Barcelona, Ada Colau mengirim pesan: “NYC membuktikan kota bisa menang melawan rentier.” Di Berlin, aktivis ekspropriasi Deutsche Wohnen menjadikan rent freeze sebagai inspirasi. Di Jakarta, kelompok urban miskin mulai mengadopsi model door-to-door Mamdani.
Tantangan tetap ada. Gedung Putih di bawah Trump mengancam pemotongan dana federal. REBNY merencanakan kampanye $50 juta untuk pemilu 2026. Tapi Mamdani tak gentar. “Mereka punya uang,” katanya di rapat umum Harlem, “kita punya orang.”Malam ini, lampu Empire State Building menyala hijau—warna kampanye Mamdani. Di jalanan, warga menuliskan di trotoar dengan kapur: “The rent is too damn frozen.” Kota yang dulu menelan mimpi kini mulai mengembalikannya. By Mukroni
Ekonomi RI Tumbuh 5,04%, Tapi Rumah Tangga Masih Tertatih: Daya Beli Lemah & PHK Mengintai
Presiden Prabowo Komitmen Turunkan Ketimpangan: Gini Target 0,35 dan GK Naik Tiap Tahun
Tahun Pertama Prabowo: Etatisme Kuat, Ekonomi Riil Mandek
Ekonomi Indonesia 2025: Pemerintah Optimis 5,3%, Ekonom Khawatir Lapangan Kerja Informal Melonjak
Menkeu Tegaskan: Rp 200 T Dana SAL ke Bank BUMN Bukan untuk Konglomerat, Fokus Sektor Produktif
Kebuntuan Utang Whoosh: Pemerintah dan Danantara Saling Lempar Tanggung Jawab
Kebuntuan Utang Whoosh: Pemerintah dan Danantara Saling Lempar Tanggung Jawab
Emas Melonjak di Tengah Ketidakpastian: Safe-Haven atau Sekadar Lindung Nilai?
Tanah untuk Elit, Petani Ditelantarkan: Mengapa Reforma Agraria Gagal Total?
Petani Kecil: Produsen Beras, Tapi Korban Harga Tinggi
Pemerintah Tambah Dana Transfer Daerah Rp43 Triliun di RAPBN 2026, Defisit Melebar ke 2,68% PDB
Injeksi Likuiditas Rp 200 Triliun: Peluang dan Tantangan UMKM Mengakses Pembiayaan
Analisis Penyuntikan Dana Rp 200 Triliun: Program Strategis dan Implikasi Ekonomi
Harga Pangan Meroket di Malang: Ada Tangan Tak Terlihat di Balik Krisis?
Hapus Premium, Naikkan HET: Kebijakan Gila yang Bikin Petani Miskin, Rakyat Lapar!
Beras Bukan Segalanya: Mengguncang Ketergantungan Pangan Indonesia Menuju Sagu dan Sorgum!
Aliansi Ekonom Indonesia Serukan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi
RUU Komoditas Strategis: Solusi Jitu atau Sekadar Janji untuk Petani?
Swasembada Beras 2025: Kemenangan di Gudang, Penderitaan di Meja Makan?
Beras Melambung, Ekonomi Merosot: Mengungkap Paradoks Inflasi di Tengah Deflasi Nasional
Distribusi Beras Murah di Jawa Barat: Janji Manis Pemerintah vs Kekecewaan Warga
Paradoks SPHP: Beras Berlimpah, Harga Melambung, Distribusi Ambruk ?
Gaji DPR Ratusan Juta, Rakyat Memulung: Kesenjangan Ekonomi yang Menyengat di Indonesia
Kelas Menengah Atas Kuasai Konsumsi, Ekonomi Indonesia Stagnan di 5%: Siapa Peduli pada Kelas Bawah?
IKN: Kota Impian Jokowi Jadi Kota Hantu Prabowo?
Revolusi UMKM Kuliner: Rahasia Menang di Pasar Sengit!
Rebut Kedaulatan Pangan: Bangkitkan Pangan Nusantara, Hentikan Impor!
Subsektor Tanaman Pangan Ambruk di Triwulan II-2025: Krisis Musiman atau Bom Waktu Ketahanan Pangan?
Beras Langka, Harga Meroket: Indonesia di Ujung Krisis Pangan 2025?
Beras Oplosan dan Musim Kemarau Ancam Krisis Pangan: Pemerintah Siap Hadapi Lonjakan Harga?
Mafia Pangan Menggila: Beras dan Gula Oplosan Kuasai Pasar Indonesia!
Industri Kemasan Makanan dan Minuman Indonesia: Kebal Resesi, Prospek Cerah
Gula Petani Tersisih: Lelang Sepi, Impor Ilegal dan Oplosan Kuasai Pasar!
Hapus Kelas Mutu Beras: Petani Dirugikan, Konsumen Terbebani, Oplosan Mengintai!
Harga Beras Meroket, SPHP Gagal Total: Stok Melimpah, Distribusi Amburadul!
Krisis Lapangan Kerja Indonesia: PHK Merajalela, Produktivitas Terpuruk, Solusi di Ujung Tanduk!
Beras Rp1,2 Juta per Karung: Warga Mahakam Ulu Menjerit di Tengah Krisis Kemarau
Data Pribadi Warga Indonesia: Apa Benar Dijual ke AS, Dilindungi atau Dikhianati?
Beras Melambung Lampaui HET: Apa Benar Petani Sejahtera, Rakyat Merana?
Tarif 19% ke AS: Kemenangan Diplomasi atau Jebakan Ekonomi bagi Indonesia?
Pelaku Beras Oplosan Subversi Ekonomi: Pengkhianatan Mutu yang Guncang Ketahanan Pangan!
Tarif Trump 32%: Indonesia di Ujung Tanduk atau Peluang Emas?
8,7 Juta Pekerja Masih Menanti BSU: Verifikasi Molor, Janji Pemerintah Terhambat!
Warteg Online: Nasi Orek Tempe UMKM vs. Menu Impor Shopee, Lazada, dan TikTok Shop
Rupiah Goyang, Defisit Melebar: APBN 2025 Tetap Santai kayak di Warteg!
IHSG Ngebut ke 7.300: Cuan di Pasar, Makan di Warteg Tetap Enak!
Gas 3 Kg Satu Harga: Warteg Tetap Ngegas, Harga Tabung Nggak Bikin Mewek!
Impor Longgar, Waralaba Ngacir: Ekonomi RI Siap Gebrak dari Warteg!
Gig Economy: Bekerja Bebas, Tapi Jangan Sampai ‘Bebas’ dari Perlindungan Seperti Warteg Tanpa Lauk!
Rupiah Goyang, Minyak Melayang: Warteg Tetap Jualan, Tapi Porsi Menciut!
Gula Manis di 2025: Warteg Senyum, Harga Tetap, Tapi Gula Ilegal Bikin Was-was!
TikTok Beli Tokopedia: KPPU Kasih PR Biar Gak Jadi ‘Raja Monopoli’ di Warteg Digital!
Dari Karyawan Kena PHK ke Ojol TikTok: Ngegas di Jalan, Ngevlog di Layar, Makan di Warteg!
Sawit Dunia Lagi Susah, Warteg Tetap Jualan Tempe dengan Percaya Diri!
Sawit Dijegal, Kedelai Meroket: Warteg Cuma Bisa Jual Telur Ceplok?
Sawit Susah Masuk Eropa, Warteg Tetap Jual Gorengan Tempe!
Warteg vs Nimbus: Orek Tempe Tetap Juara, Masker Jadi Pelengkap!
Beras Naik, Dompet Menjerit: Tarif AS, Krisis Jepang, dan Warteg Nusantara Ketar-Ketir!
Ekonomi RI 2025: Ngegas 5,2%, Rem Kepencet Jadi 4,7%, Warteg Tetap Jadi Penolong Daya Beli!
Data Pribadi Warga Indonesia: Apa Benar Dijual ke AS, Dilindungi atau Dikhianati?

