Waduh !, Gedung DPRD Brebes Digeruduk Pengawas Sekolah Merasa Dirugikan

Sharing is caring

Brebes, Kowantaranews.com -Puluhan pengawas sekolah di Kabupaten Brebes, menuntut sekaligus mendesak kejelasan status. Sebab, meski sudah dinyatakan lolos tahapan seleksi administrasi hingga kini mereka belum mengantongi Surat Keputusan (SK).

Para perwakilan pengawas sekolah itu menyampaikan keluh kesahnya kepada Komisi IV DPRD Brebes, Senin (20/2/2023). Bertempat di gedung paripurna bawah, puluhan pengawas sekolah didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Caridah.

Perwakilan pengawas sekolah Rusmono mengatakan, pihaknya mengaku masih mempertanyakan kejelasan status sebagai pengawas sekolah. Sebab, ia bersama puluhan kepala sekolah lainnya sudah dinyatakan lolos dan menerima Surat Perintah Tugas sejak November 2020. Namun, hingga kini belum ada kejelasan status dan SK resmi sebagai pengawas.

“Melalui audiensi dengan Komisi IV DPRD Brebes, kami mendesak Dindikpora untuk segera menggelar Diklat sebagai syarat kami menerima SK pengawas sekolah,” kata Rusmono.

Jika mengacu program guru penggerak, kata Rusmono, pihaknya bersama puluhan pengawas sekolah mengaku sangat dirugikan. Pasalnya, guru penggerak dinilai program yang rasis dan diskriminatif bagi guru senior.

Terlebih, kriteria guru penggerak usianya maksimal kurang dari 50 tahun. Sedangkan, pengawas sekolah yang hingga kini belum definitif, belum Diklat dan mengantongi SK usianya 50 tahun lebih.

“Harapan kami, keresahan kami kepala sekolah yang juga merangkap pengawas segera disampaikan ke Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga kependidikan agar didiklat dan menerima SK sesuai regulasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dindikpora Brebes Caridah menanggapi keresahan puluhan pengawas sekolah yang belum Diklat dan mengantongi SK resmi tersebut.

Ia pun mengaku, masih terganjal regulasi dari Kemendikbudristek Nomor 26/2022 tentang Guru Penggerak. Termasuk, adanya proses pembaruan regulasi dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan terkait jabatan fungsional pengawas sekolah.

“Intinya, keresahan para kepala sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi pengawas pada 2021 akan dikoordinasikan ke pusat. Sebab, kami juga masih menunggu kelanjutan pembaruan regulasinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Brebes Tri Murdiningsih mengaku, akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Komisi DPR RI yang membidangi.

“Kami terus berkomunikasi dengan Kemendikbudristek dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan terkait kelanjutan regulasi terbaru,” kata Tri Murdiningsih. (***)

Foto TvOne