Jakarta, Kowantaranews.com – Tepat di Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahi Marsinah gelar Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025. Buruh pabrik PT Catur Putra Surya, Sidoarjo, yang tewas dibunuh pada 8 Mei 1993 setelah memperjuangkan upah minimum dan kebebasan berserikat, kini tercatat sebagai pahlawan nasional pertama dari kalangan aktivis buruh perempuan akar rumput.
Upacara penyerahan gelar berlangsung khidmat di Istana Negara. Marsini, kakak kandung Marsinah, hadir menerima piagam dan lencana kehormatan. Dengan suara tercekat, ia mencium foto adiknya yang tersenyum di atas bingkai emas. “Terima kasih Bapak Presiden. Tapi tolong, sejahterakan buruh Indonesia,” ucapnya di hadapan Prabowo, disambut tepuk tangan para tamu undangan.
Marsinah lahir 10 April 1969 di Nganjuk, Jawa Timur. Pada 1993, ia menjadi koordinator mogok kerja 1.500 buruh PT CPS yang menuntut kenaikan upah dari Rp3.100 menjadi Rp5.500 per hari sesuai UMK. Ia juga menolak serikat buruh resmi SPSI yang dianggap “boneka perusahaan”. Pada 3 Mei 1993, ia dipanggil Kodim Sidoarjo untuk “dimintai keterangan”. Dua hari kemudian, ia hilang. Jenazahnya ditemukan di hutan Wilangan, Nganjuk, dengan luka siksaan berat: tulang iga patah, tanda perkosaan, dan bekas tusukan benda tajam.
Kasus pembunuhan Marsinah menjadi salah satu pelanggaran HAM berat era Orde Baru yang hingga kini belum tuntas. Pengadilan 1994 memvonis sembilan orang, termasuk direktur perusahaan dan anggota kodim, hingga 17 tahun penjara. Namun, pada 1995 Mahkamah Agung membebaskan semua terpidana karena “pengakuan dipaksa”. Dalang intelektual tak pernah tersentuh.
Investor Global Serukan Penghentian Deforestasi 2030: Krisis Hutan Jadi Ancaman Finansial
Penganugerahan Marsinah menjadi pahlawan nasional bermula dari usulan Pemprov Jawa Timur sejak 2022, didukung serikat buruh dan Komnas Perempuan. “Ini pengakuan negara bahwa perempuan pembela HAM punya tempat di sejarah bangsa,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang.
Namun, pengumuman ini juga memicu kontroversi. Marsinah dianugerahi gelar bersamaan dengan Jenderal Besar Soeharto, presiden saat ia dibunuh. Bagi aktivis buruh, ini seperti menyandingkan korban dengan rezim yang diduga bertanggung jawab. “Gelar tanpa keadilan substantif hanyalah pemutihan sejarah,” tegas Presiden KSPI, Said Iqbal.Di media sosial, tagar #MarsinahPahlawan dan #KeadilanUntukMarsinah ramai diperbincangkan. Banyak netizen menilai ironi: “Korban dan pelaku dalam satu frame,” tulis salah satu pengguna X.
Bagi keluarga, gelar ini adalah pelipur lara sekaligus pengingat. “Marsinah sudah tenang di sana. Sekarang giliran negara menuntaskan kasusnya,” ujar Marsini usai upacara.Hari ini, nama Marsinah tak lagi hanya tercatat dalam laporan HAM, melainkan di daftar pahlawan bangsa. Ia menjadi simbol bahwa perjuangan buruh perempuan—yang sering dilupakan—adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia. Gelar ini mungkin datang 32 tahun terlambat, tapi bagi jutaan pekerja perempuan di pabrik-pabrik, nama Marsinah kini menjadi nyala api: berani bicara, walau nyawa taruhannya. By Mukroni
Investor Global Serukan Penghentian Deforestasi 2030: Krisis Hutan Jadi Ancaman Finansia