Sarjana Cumlaude Disandera PHK ? Indonesia Darurat Pengangguran Beredukasi ?

Sharing is caring

Darurat Pengangguran Sarjana di Tengah PHK Massal

Jakarta, Kowantaranews.com -Gelar cumlaude yang dulu dibanggakan, kini tak lebih dari secarik kertas tak bermakna bagi Rina (27), sarjana teknik kimia Universitas Gadjah Mada. Sejak perusahaan farmasi tempatnya bekerja melakukan PHK massal pada Januari 2025, Rina menganggur selama tiga bulan. “Saya melamar ke 50 perusahaan, tapi hanya satu yang merespons. Sekarang, saya jadi kasir di minimarket,” katanya lirih.

Kisah Rina bukan sekadar cerita pilu individu. Ia adalah potret buram darurat pengangguran terdidik yang melanda Indonesia di awal 2025. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, 3.325 orang sudah kehilangan pekerjaan dalam dua bulan pertama tahun ini. Namun, menurut Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), angka sebenarnya jauh lebih mengerikan: 17.000 buruh terdampak PHK sepanjang Januari-Februari 2025. Yang mengkhawatirkan, korban PHK tak hanya buruh pabrik, tapi juga lulusan S1 dan diploma yang terpaksa “jual derajat” ke sektor informal.

“Ini darurat nasional. PHK massal menghancurkan masa depan generasi muda dan menggerogoti fondasi ekonomi Indonesia,” tegas Iwan Kusmawan, Ketua Serikat Pekerja Nasional.

Babak I: Gelombang PHK Menghantam Sektor Strategis

1. Manufaktur Ambruk, Sarjana Jadi Tumbal

Sektor manufaktur, yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja, kini jadi episentrum PHK. PT Sritex Group, raksasa tekstil asal Solo, memecat 12.000 karyawan setelah dinyatakan pailit. Nasib serupa menimpa pabrik elektronik dan alat musik. Yamaha Music Manufacturing Indonesia, misalnya, harus mem-PHK 1.000 pekerja akibat penurunan permintaan global.

Yang mencengangkan, korban PHK tak hanya buruh kasar. Dinda (25), lulusan cumlaude manajemen Universitas Indonesia, harus merelakan posisi staf HRD di perusahaan tekstil ternama setelah perusahaannya mengurangi 30% karyawan. “Saya kira gelar cumlaude akan menjamin karier stabil. Nyatanya, PHK tak pandang ijazah,” ujarnya.

2. Pariwisata Terkapar: Hotel Tutup, Sarjana Jadi Sopir

Sektor pariwisata, yang mulai bangkit pascapandemi, kembali terpuruk akibat kebijakan penghematan anggaran pemerintah. Survei PHRI menunjukkan 83% hotel di 30 provinsi mengalami penurunan pendapatan drastis. “Permintaan dari instansi pemerintah turun 70%. Kami terpaksa PHK 50 karyawan, termasuk lulusan perhotelan berbakat,” keluh Agus, pemilik hotel di Jawa Tengah.

Banyak pekerja terdidik di sektor ini akhirnya banting setir. Andi (28), sarjana pariwisata yang di-PHK dari hotel bintang 4 di Bali, kini menjadi sopir taksi online. “Lebih baik kerja serabutan daripada menganggur. Tapi, rasa malu itu ada,” akunya.

3. Serbuan Impor: Pabrik Kelapa Riau Kolaps, 3.000 Pekerja Menganggur

Industri pengolahan kelapa di Riau, yang sempat menjadi kebanggaan nasional, kini sekarat. Dua pabrik besar di wilayah itu terpaksa tutup akibat kalah bersaing dengan produk impor murah. “Bahan baku lokal mahal, sementara produk impor dari Filipina membanjiri pasar. Kami tak sanggup bertahan,” ujar Direktur PT Kelapa Sejahtera, salah satu perusahaan yang merumahkan 1.500 karyawan.

Babak II: Akar Masalah: Dari Impor Hingga Daya Beli Nol

1. Impor Legal & Ilegal: Pembunuh Industri Domestik

Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, menyebut serbuan impor sebagai biang kerok PHK massal. “Setelah pandemi, industri domestik sudah lemah. Mereka harus berhadapan dengan gempuran produk impor legal dan ilegal yang lebih murah,” paparnya. Di sektor tekstil, misalnya, impor pakaian bekas (baju bekas) dari Singapura dan Malaysia membuat harga produk lokal anjlok 40%.

2. Daya Beli Masyarakat: Tabungan Menipis, Konsumsi Jatuh

Lesunya daya beli masyarakat memperparah situasi. Survei Bank Indonesia menunjukkan tabungan kelas menengah menyusut 25% sejak 2023 akibat inflasi bahan pokok dan kenaikan harga energi. “Masyarakat kini lebih memilih belanja kebutuhan primer. Produk elektronik, fashion, dan barang sekunder lainnya sepi peminat,” ujar Nailul Huda, ekonom Celios.

3. Efisiensi Anggaran Pemerintah: Pisau Bermata Dua

Kebijakan penghematan anggaran pemerintah, yang ditujukan untuk menekan defisit APBN, justru memukul sektor usaha. Di sektor konstruksi, proyek infrastruktur dipangkas 30%, menyebabkan PHK di 20 perusahaan kontraktor. “Kami kehilangan proyek senilai Rp 1,2 triliun. Terpaksa mengurangi 500 pekerja,” kata Direktur PT Bangun Jaya Abadi.

Babak III: Tragedi Generasi Muda: Cumlaude Jadi ART, Sarjana Jadi Sopir

1. Derita Pekerja Terdidik: Dari Kantor ke Sektor Informal

PT Kasih Ibu Sejati Mulia, perusahaan penyalur tenaga kerja di Jakarta, mencatat peningkatan 300% lamaran dari sarjana pengangguran sepanjang 2024-2025. “Banyak lulusan S1 melamar jadi ART, sopir, atau baby sitter. Kami bahkan menerima pelamar magister hukum untuk posisi office boy,” ungkap Manajer PT Kasih Ibu, Siti Nurhaliza.

Purnawati (42), lulusan D3 akuntansi yang kini bekerja sebagai pengasuh anak, adalah contoh nyata degradasi ini. “Dulu saya staf keuangan di perusahaan logistik. Setelah PHK, saya jadi babysitter. Hidup harus terus berjalan,” katanya dengan mata berkaca-kaca.

2. Tenaga Kerja Asing: Saingi Sarjana Lokal di Sektor Teknologi

Di sektor teknologi, PHK justru diikuti invasi tenaga kerja asing. Perusahaan startup di bidang IT lebih memilih merekrut programmer dari India dengan gaji 50% lebih murah. “Saya di-PHK karena perusahaan mengganti tim IT dengan outsourcing dari Bengaluru,” kisah Aditya (29), sarjana informatika cumlaude yang kini menganggur.

Babak IV: Dampak Ekonomi: Konsumsi Jatuh, Pertumbuhan Melambat

1. Daya Beli Rontok: Domino Effect PHK Massal

Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia, memprediksi PHK massal akan memicu perlambatan ekonomi 0,5-1% pada kuartal I 2025. “Jika 17.000 keluarga kehilangan penghasilan, konsumsi domestik bisa anjlok. Sektor ritel, properti, dan otomotif akan terdampak paling parah,” tegasnya.

2. Beban BPJS Ketenagakerjaan: Dana Habis untuk Pengangguran

BPJS Ketenagakerjaan mencatat klaim jaminan PHK meningkat 200% pada Januari-Februari 2025. “Dana kami terkuras untuk membayar tunjangan pengangguran. Jika tren ini berlanjut, kami bisa bangkrut pada 2026,” kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Priyo.

3. Ancaman Resesi: Krisis Multidimensi di Depan Mata

Teuku Riefky, peneliti LPEM FEB UI, mengingatkan bahwa PHK massal bisa menjadi pemicu resesi. “Pengangguran tinggi akan mengurangi penerimaan pajak, meningkatkan kemiskinan, dan memicu gejolak sosial. Pemerintah harus bertindak cepat,” tandasnya.

Darurat Nasional, Perlukah Negara Turun Tangan?

Di tengah kepanikan ini, seruan untuk pembentukan Satgas Penanganan PHK semakin kencang. Serikat buruh mendesak pemerintah membatasi impor, memberi insentif fiskal untuk UMKM, dan memperluas program pelatihan kerja.

Namun, bagi Rina, Dinda, dan ribuan korban PHK lainnya, solusi itu mungkin sudah terlambat. “Saya hanya ingin kerja lagi sesuai bidang saya. Tapi, apakah negara peduli?” tanya Rina, sarjana cumlaude yang nasibnya masih terkatung-katung.

Darurat pengangguran terdidik ini bukan sekadar angka statistik. Ia adalah luka kolektif yang, jika dibiarkan, akan membunuh masa depan Indonesia. By Mukroni

Foto Kowantaranews