TSUNAMI PHK DAN DEFLASI: GELOMBANG PEMUDIK LEBARAN 2025 MENYUSUT DRASTIS!

Sharing is caring

Gelombang Pemutusan Kerja dan Daya Beli Runtuh: Dua Sisi Bencana yang Menghantam Tradisi

Jakarta, Kowantaranews.com -Tahun 2025 akan dikenang sebagai tahun di mana gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan deflasi berkepanjangan mengubur antusiasme masyarakat Indonesia dalam menjalankan tradisi mudik Lebaran. Data Badan Kebijakan Transportasi menunjukkan, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan turun 24%—dari 193,6 juta (2024) menjadi 146,48 juta orang . Angka ini menjadi anomali historis, mengingat tren mudik sebelumnya selalu naik, kecuali saat pandemi COVID-19 (2020-2021).

Akar masalahnya terletak pada tsunami PHK yang melanda sektor industri, ritel, dan perhotelan. Sepanjang 2024, tercatat 77.965 kasus PHK, dan di awal 2025, tambahan 3.325 pekerja kehilangan mata pencaharian 3. Bagi korban PHK, mudik bukan lagi prioritas. “Mereka bertahan dengan mencari pekerjaan informal di kota besar atau menghemat tabungan untuk biaya sekolah anak,” ungkap Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS.

Bersamaan dengan itu, deflasi yang terjadi sejak Januari 2025 (-0,76%) hingga Februari (-0,48%) menjadi alarm bahaya. Meski pemerintah menyebut deflasi sebagai keberhasilan stabilisasi harga, para ekonom justru menilainya sebagai indikator lemahnya konsumsi masyarakat 13. Daya beli yang ambruk tercermin dari anjloknya penerimaan PPN dalam negeri sebesar 92,75% pada Januari 2025.

Mengurai Penyebab: Dari Efisiensi Anggaran hingga Perubahan Gaya Hidup

Efisiensi Anggaran Pemerintah yang Mematikan Sektor Informal
Kebijakan penghematan APBN 2025 memicu tekanan di sektor perhotelan dan transportasi. Pekerja hotel di Jabodetabek, misalnya, terpaksa menunda mudik karena pemotongan gaji atau jam kerja . Stimulus diskon tiket pesawat 14% pun dinilai tidak efektif, terutama bagi masyarakat di luar Jawa yang masih terbebani biaya tinggi .

THR: Antara Tabungan, Utang, dan Zakat
Survei YouGov (2024) mengungkap pergeseran alokasi Tunjangan Hari Raya (THR). Sebanyak 65% Gen Z memilih menabung THR, sementara hanya 19% yang menggunakannya untuk mudik . Generasi Milenial pun lebih fokus melunasi utang (33%) daripada pulang kampung . Fenomena ini diperparah oleh ketidakpastian politik dan aksi penolakan UU TNI di berbagai daerah 2.

Bencana Alam dan Cuaca Ekstrem
Banjir masif awal 2025 di Jawa dan Sumatera menambah daftar alasan warga menghindari mudik. Biaya logistik yang melonjak 20-30% akibat kenaikan harga BBM dan tarif transportasi membuat anggaran mudik keluarga melambung ke Rp3-5 juta—naik dari Rp2,5-4 juta di 2024.

Jarak Libur Nataru-Lebaran yang Terlalu Dekat
Libur Natal-Tahun Baru (Nataru) yang berdekatan dengan Lebaran membuat masyarakat enggan mengambil cuti dua kali dalam waktu singkat. “Mereka yang sudah pulang saat Nataru memilih tidak mudik lagi,” jelas Sarman Simanjorang dari Kadin Indonesia .

Dampak Ekonomi: UMKM Menjerit, Daerah Tujuan Jadi ‘Kota Hantu’

Kontraksi Peredaran Uang Rp232 Triliun
Kadin Indonesia memprediksi perputaran uang Lebaran 2025 menyusut Rp19,33 triliun—dari Rp157,3 triliun (2024) menjadi Rp137,97 triliun . Jika 47,12 juta orang membatalkan mudik dengan estimasi pengeluaran Rp2-5 juta per orang, potensi kerugian ekonomi mencapai Rp93–232 triliun .

UMKM dan Sektor Informal Terancam Gulung Tikar
Daerah tujuan mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara—yang biasa menerima aliran uang triliunan rupiah—kini menghadapi kenyataan pahit. Pedagang oleh-oleh, jasa kuliner, dan penginapan tradisional kehilangan 40-50% pelanggan . “Ini seperti kiamat bagi UMKM,” ujar pemilik warung makan di Surabaya yang omzetnya turun 60% .

Sektor Transportasi Ambruk: Tol Sepi, Terminal Mati
Meski penjualan tiket pesawat naik 7,7% berkat diskon, arus mudik sepeda motor di Tol Trans Jawa justru turun 61% . Penyeberangan Merak-Bakauheni juga sepi, dengan penurunan kendaraan 15% dan pejalan kaki 32% .

Ketimpangan Regional: Jawa Terpukul, Bali dan Yogyakarta Bertahan
Daerah dengan ketergantungan tinggi pada pemudik seperti Jawa Barat dan Lampung mengalami penurunan aliran uang signifikan. Sebaliknya, Bali dan Yogyakarta—yang mengandalkan pariwisata non-mudik—lebih resilien .

Respons Pemerintah: Antara Optimisme dan Realita Pahit

Pemerintah mengklaim ekonomi nasional tetap stabil dengan pertumbuhan PDB 2024 sebesar 5,03% . Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini program bansos dan stimulus fiskal mampu menopang daya beli. Namun, data Bank Indonesia (BI) menunjukkan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) turun dari 127,2 (Januari) ke 126,4 (Februari) .

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebut klaim pemerintah “terlalu optimistis”. “Deflasi dan PHK adalah indikator bahwa ekonomi tidak baik-baik saja. Lebaran 2025 adalah cermin kegagalan sistemik,” tegasnya .

Masa Depan Tradisi Mudik: Antara Digitalisasi dan Ancaman Kepunahan

Perubahan gaya hidup generasi muda menjadi faktor krusial. Konsep “mudik digital”—berkomunikasi via platform virtual—mulai digemari Gen Z. Namun, hal ini mengancam fungsi mudik sebagai motor pemerataan ekonomi desa-kota .

Pemerintah dinilai perlu segera mengambil langkah strategis:

Stimulus fiskal terarah untuk UMKM di daerah rawan pemudik .

Pengetatan impor produk fashion yang membanjiri pasar domestik .

Revisi kebijakan moneter untuk menekan suku bunga dan inflasi .

Lebaran Suram yang Membuka Mata

Tahun 2025 bukan sekadar tahun penurunan pemudik, tetapi titik balik yang memaksa Indonesia merefleksikan ketahanan ekonominya. Jika tidak ada intervensi mendasar, tradisi mudik bisa menjadi ritual usang—tersapu gelombang PHK, deflasi, dan perubahan zaman. Seperti kata pepatah, “Gajah mati meninggalkan gading, pemudik hilang meninggalkan derita.” By Mukroni

Sumber data: CNBC Indonesia Research, Katadata, Apakabar (2025)

Foto Kowantaranews