• Rab. Feb 12th, 2025

KowantaraNews

RINGKAS DAN TAJAM

Munaslub: Ketika Kuorum Jadi Interpretasi Pribadi

ByAdmin

Sep 16, 2024
Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pada Sabtu, 14 September 2024, dunia Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diguncang oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menuai kontroversi. Munaslub ini, yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta, bukan hanya memunculkan ketegangan di kalangan pengurus Kadin, tetapi juga menimbulkan kebingungan tentang legalitas dan prosedur internal organisasi ini. Judul yang tepat untuk situasi ini mungkin adalah “Munaslub: Ketika Kuorum Jadi Interpretasi Pribadi,” menggambarkan bagaimana pemahaman dan penerapan aturan menjadi subyektif dan kontroversial.

Latar Belakang Kontroversi

Pada Sabtu siang, Munaslub Kadin diadakan untuk memilih Ketua Umum baru, menggantikan Arsjad Rasjid, yang menjabat sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026. Acara tersebut menghasilkan keputusan yang mengejutkan: Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin yang baru. Namun, pemilihan ini tidak berjalan mulus. Sebagian besar anggota Kadin menganggap proses tersebut cacat hukum dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin yang berlaku.

Konflik mulai muncul ketika Arsjad Rasjid, yang masih menjabat sebagai Ketua Umum yang sah menurut aturan yang berlaku, menolak hasil Munaslub tersebut. Arsjad menegaskan bahwa Munaslub yang diadakan adalah ilegal dan tidak sah secara hukum. Selain itu, 21 ketua Kadin provinsi juga menolak hasil Munaslub dan mendukung Arsjad.

Proses Munaslub dan Masalah Kuorum

Sesuai dengan aturan, Munaslub hanya dapat dilaksanakan jika terdapat pelanggaran serius yang dilakukan oleh Ketua Umum dan setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan. Munaslub juga harus mendapatkan dukungan dari minimal separuh dari jumlah Kadin provinsi dan anggota luar biasa. Dengan 35 provinsi yang terdaftar, jumlah minimum yang diperlukan untuk kuorum adalah 18 provinsi. Namun, pada Munaslub kali ini, 21 ketua Kadin provinsi menolak hadir dan menyatakan dukungan kepada Arsjad Rasjid.

Masalah utama dalam Munaslub ini adalah penafsiran dan penerapan aturan kuorum. Para pendukung Anindya Bakrie mengklaim bahwa kehadiran peserta Munaslub sudah mencukupi syarat kuorum. Namun, ketidakhadiran 21 ketua Kadin provinsi yang mendukung Arsjad Rasjid membuat angka dukungan mereka tidak mencapai separuh dari jumlah yang diperlukan. Inilah yang menimbulkan pertanyaan besar tentang legitimasi Munaslub.

Baca juga : Drama Munaslub: Ketika Kursi Ketua Kadin Jadi Rebutan, Hukum Cuma Penonton?

Baca juga : Anindya Bakrie Naik Tahta Kadin: Munaslub ala ‘Keluarga Besar’ yang Ditolak 20+ Provinsi

Baca juga : Tinjauan Pro dan Kontra Penempatan Komponen Cadangan di Ibu Kota Nusantara

Penolakan dan Kontroversi

Arsjad Rasjid dan para pendukungnya menyebut Munaslub sebagai “aksi individu” yang bertujuan untuk mengambil alih kepemimpinan Kadin secara tidak sah. Menurut mereka, proses Munaslub ini telah melanggar ketentuan yang ada dalam AD/ART Kadin dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022.

Ketua Umum Kadin Kalimantan Selatan, Shinta Laksmi Dewi, juga menyatakan penolakannya terhadap Munaslub. Shinta menganggap Munaslub cacat secara hukum dan menilai bahwa tindakan tersebut merusak integritas organisasi.

Selain itu, penghadangan akses menuju Menara Kadin oleh oknum yang diduga mendukung Anindya Bakrie menambah ketegangan. Situasi ini memaksa Arsjad dan kelompoknya untuk memindahkan lokasi konferensi pers, yang menambah dimensi konflik dalam situasi yang sudah tegang ini.

Penegasan Hukum dan Tindakan Lanjutan

Dalam menghadapi situasi ini, Arsjad Rasjid, bersama dengan para pengurus Kadin yang setia kepadanya, berencana untuk mengambil langkah hukum. Mereka berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh kelompok pendukung Anindya Bakrie melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan mengancam stabilitas organisasi.

Dhaniswara K Hardjono, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin, menjelaskan bahwa Munaslub harus mematuhi prosedur yang ditetapkan, termasuk memenuhi syarat kuorum. Menurutnya, jika aturan tersebut dilanggar, keputusan yang diambil dalam Munaslub tidak sah dan harus dibatalkan.

Eka Sastra, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, menambahkan bahwa Kadin memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada anggota yang terlibat dalam pelanggaran ketentuan organisasi. Langkah hukum dan sanksi internal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kredibilitas Kadin sebagai lembaga yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Respon Pemerintah

Sementara itu, pemerintah, melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa mereka akan memfasilitasi dinamika organisasi di Kadin Indonesia. Pemerintah mengaku akan menghormati proses internal yang terjadi di Kadin dan berencana untuk mengeluarkan keputusan presiden yang baru untuk mengukuhkan posisi Ketua Umum yang sah. Namun, keputusan ini tetap harus melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Pernyataan dari pemerintah ini menunjukkan bahwa meskipun ada konflik internal yang tajam di Kadin, pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa semua prosedur dan keputusan dijalankan dengan sesuai aturan yang berlaku.

Interpretasi Kuorum dan Dampaknya

Situasi yang terjadi dalam Munaslub Kadin ini menggarisbawahi bagaimana interpretasi aturan dapat menjadi subyektif dan memicu ketegangan dalam organisasi. Penafsiran kuorum yang berbeda antara kedua kubu menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjaga legitimasi dan stabilitas organisasi.

Munaslub ini tidak hanya menjadi pertarungan antara individu dalam memperebutkan kursi Ketua Umum, tetapi juga mencerminkan ketegangan yang lebih luas mengenai aturan dan prosedur organisasi. Sebagai lembaga penting dalam dunia usaha Indonesia, Kadin harus menghadapi tantangan ini dengan hati-hati dan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua proses dijalankan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya ketidakpastian dan konflik internal yang berkepanjangan, masa depan Kadin menjadi semakin tidak jelas. Apakah Munaslub ini akan diakui secara sah atau akan ada perubahan lebih lanjut dalam kepemimpinan? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan ini, tetapi satu hal yang pasti: interpretasi kuorum dan prosedur akan terus menjadi isu utama dalam menentukan arah dan masa depan Kadin Indonesia. *Mukroni

Foto Kowantaranews

  • Berita Terkait :

Drama Munaslub: Ketika Kursi Ketua Kadin Jadi Rebutan, Hukum Cuma Penonton?

Anindya Bakrie Naik Tahta Kadin: Munaslub ala ‘Keluarga Besar’ yang Ditolak 20+ Provinsi

Tinjauan Pro dan Kontra Penempatan Komponen Cadangan di Ibu Kota Nusantara

Strategi Presiden Jokowi dalam Memilih Pimpinan KPK: Membaca Dinamika Politik dan Hukum di Indonesia

Jeratan Hukum Fify Mulyani dalam Kasus Poligami dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Skandal Kuota Haji Khusus: Dugaan Penyelewengan di Balik Penyelenggaraan Haji 2024

IKN di Persimpangan: Anggaran Menyusut, Investasi Swasta Diharapkan

Warteg Menolak IKN, Apa Warteg Menolak IKAN ?

Keren !, Sejumlah Alumni UB Mendirikan Koperasi dan Warteg Sahabat di Kota Malang

Ternyata Warteg Sahabat KOWATAMI Memakai Sistem Kasir Online

Ternyata Warteg Sahabat Berada di Bawah Naungan Koperasi Warung Sahabat Madani

Wow Keren !, Makan Gratis di Warteg Sahabat Untuk Penghafal Surat Kahfi di Hari Minggu

Warteg Sahabat Satu-Satunya Warteg Milenial di Kota Malang dengan Wifi

Warteg Sahabat Menawarkan Warteg Gaya Milenial untuk Kota Malang dan Sekitarnya

Republik Bahari Mengepakan Sayap Warteg ala Café di Cilandak Jakarta Selatan

Promo Gila Gilaan Di Grand Opening Rodjo Duren Cirendeu.

Pelanggan Warteg di Bekasi dan Bogor Kecewa, Menu Jengkol Hilang

KOWARTAMI Membuka Lagi Gerai Warteg Republik Bahari ke-5 di MABES Jakarta Barat

Ternyata Nasi Padang Ada yang Harganya Lebih Murah dari Warteg, Apa benar ?

Menikmati Menu Smoothies Buah Naga Di Laloma Cafe Majalengka 

Ternyata Tidak Jauh Dari Jakarta, Harga Nasi Padang Per Porsinya Rp 120 Ribu

Ketika Pedagang Warteg Menanyakan Syarat Mendapatkan Satu Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis

Warteg Republik Bahari Di Bawah Kowartami Mulai Berkibar Di Penghujung Pandemi

Curhat Pemilik Warung Seafood Bekasi Ketika Omsetnya Belum Beranjak Naik

Trending Di Twitter, Ternyata Mixue Belum Mendapat Sertifikat Halal Dari BPJPH Kementerian Agama

Megenal Lebih Dekat Apapun Makanannya Teh Botol Sosro Minumannya, Cikal Bakalnya Dari Tegal

Kowartami  Resmikan  Warteg  Republik  Bahari Cabang Ke-4 Di Salemba Jakarta Pusat

Natal Di Jepang, Kentucky Fried Chicken (KFC) Salah Satu Makanan Favorit

Pedagang Warteg Semakin Sulit Harga Beras Naik

Yabie Cafe Tempat Bersantai Kekinian di Kranji Bekasi

Nongkrong Sambil Mencicip Surabi dengan Beragam Topping di Bandung

By Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *