Penurunan Angka Kelahiran di Indonesia dan Tantangan Pembiayaan Kesehatan Lansia

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Dalam satu dekade terakhir, tren demografi di Indonesia menunjukkan perubahan signifikan. Penurunan angka kelahiran yang konsisten telah mengubah wajah populasi negara, membawa dampak pada struktur penduduk dan menimbulkan tantangan baru dalam sektor pembiayaan kesehatan, terutama bagi warga lanjut usia (lansia). Data yang diolah Tim Jurnalisme Data Harian Kompas berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, 2017, dan 2022 menunjukkan angka kelahiran yang menurun secara drastis dan proyeksi yang mengindikasikan adanya tren demografi menuju populasi stasioner pada 2045.

Penurunan Angka Kelahiran Total

Berdasarkan data BPS, angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) Indonesia terus menurun. Pada tahun 2012, TFR Indonesia berada di angka 2,51, yang berarti rata-rata seorang perempuan melahirkan sekitar 2,5 anak selama masa suburnya. Sepuluh tahun kemudian, pada 2022, angka ini turun menjadi 2,13. Tren penurunan ini berlanjut dengan proyeksi bahwa TFR akan mencapai 2,02 pada 2035 dan turun lebih jauh menjadi 1,95 pada 2045.

Penurunan TFR ini menunjukkan semakin berkurangnya jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan usia produktif di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak warga, baik pria maupun perempuan, yang memilih untuk melajang atau menunda pernikahan serta menunda memiliki anak. Faktor ini tentunya didorong oleh banyak hal, mulai dari perubahan gaya hidup, tingginya biaya hidup, hingga meningkatnya kesadaran akan pilihan keluarga kecil atau hidup melajang yang dianggap lebih efisien dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut data BPS yang dirilis pada tahun 2023, jumlah perempuan yang melahirkan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 4,2 persen dalam sepuluh tahun terakhir. Pada 2012, sekitar 70,6 persen perempuan melahirkan setidaknya satu anak, namun pada tahun 2022, angka ini menurun menjadi 66,4 persen. Penurunan ini tak hanya menunjukkan perubahan preferensi pribadi, tetapi juga mempengaruhi pola pertumbuhan penduduk di seluruh negeri.

Dampak Terhadap Struktur Penduduk

Penurunan angka kelahiran dan pilihan hidup melajang ini berpotensi mengubah struktur penduduk Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan proyeksi BPS, Indonesia akan memiliki populasi dengan struktur stasioner atau berbentuk piramida granat nanas pada tahun 2045. Struktur ini menggambarkan komposisi penduduk muda, dewasa, dan lanjut usia yang hampir seimbang, tidak lagi berbentuk piramida tradisional dengan mayoritas penduduk usia muda. Artinya, di masa depan, Indonesia tidak akan memiliki kelompok usia produktif yang dominan dan akan memiliki peningkatan jumlah lansia yang signifikan.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas tercatat sebanyak 30,9 juta jiwa, atau sekitar 11,1 persen dari total populasi Indonesia yang mencapai 278,7 juta jiwa. Jumlah ini diperkirakan meningkat dua kali lipat pada tahun 2045, menjadi 65,8 juta jiwa atau 20,3 persen dari total populasi yang diproyeksi mencapai 324 juta jiwa.

Perubahan ini menunjukkan bahwa Indonesia menuju ke arah “penuaan populasi” atau aging population, yaitu kondisi di mana jumlah lansia dalam populasi meningkat dengan kecepatan tinggi dibandingkan jumlah kelompok usia muda dan dewasa. Jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun) pada tahun 2045 diproyeksikan turun menjadi 60 persen dari total populasi, sementara proporsi penduduk di bawah usia 15 tahun menurun menjadi 19,6 persen. Fenomena ini menggambarkan kondisi populasi yang mulai menua dan menambah kompleksitas tantangan dalam perencanaan dan pengelolaan sistem kesehatan nasional.

Tantangan Pembiayaan Kesehatan untuk Lansia

Peningkatan jumlah lansia di Indonesia membawa implikasi langsung terhadap pembiayaan kesehatan. Lansia cenderung membutuhkan layanan kesehatan yang lebih intensif dibandingkan kelompok usia lainnya karena rentan terhadap penyakit degeneratif atau kronik. BPJS Kesehatan mencatat bahwa penyakit degeneratif atau katastropik, seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan penyakit kronis lainnya, mendominasi layanan kesehatan yang diperlukan oleh lansia.

Biaya layanan kesehatan bagi lansia lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Rata-rata biaya layanan kesehatan per orang untuk lansia pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 980.000 per tahun. Jumlah ini diperoleh dari total pengeluaran BPJS Kesehatan sebesar Rp 23,2 triliun untuk melayani 23,7 juta jiwa lansia yang terdaftar. Sementara itu, biaya layanan kesehatan untuk peserta BPJS di bawah usia 15 tahun sekitar Rp 800.000 per orang per tahun, dan untuk peserta usia 15-64 tahun hanya Rp 490.000 per orang per tahun.

Kenaikan biaya kesehatan lansia yang lebih tinggi ini menunjukkan kebutuhan untuk mempersiapkan alokasi dana kesehatan yang mencukupi dalam jangka panjang, seiring dengan proyeksi jumlah lansia yang akan meningkat. Beban ini tidak hanya dirasakan oleh BPJS Kesehatan, tetapi juga oleh keluarga dan pemerintah dalam menyediakan akses layanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat.

Perlunya Kebijakan dan Penyesuaian Strategis

Menghadapi tren penuaan penduduk ini, Indonesia memerlukan kebijakan yang strategis untuk menyesuaikan sistem kesehatan dan jaminan sosial yang ada. Dengan proyeksi peningkatan jumlah lansia, langkah pertama yang diperlukan adalah memperkuat program jaminan sosial dan layanan kesehatan khusus untuk lansia. Program yang mencakup perlindungan terhadap penyakit degeneratif dan pemeliharaan kesehatan bagi lansia perlu diperluas dengan skema yang berkelanjutan dan melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kebijakan tentang kesehatan lansia harus diarahkan untuk mengurangi angka penyakit kronis di kalangan lansia, misalnya melalui program pencegahan, edukasi gaya hidup sehat, dan akses ke fasilitas kesehatan yang terjangkau. Ini bisa mencakup peningkatan jumlah klinik dan pusat pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan khusus lansia dan peningkatan aksesibilitas untuk lansia di pedesaan.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memikirkan langkah-langkah mengatasi masalah ketergantungan ekonomi pada generasi yang lebih muda. Populasi yang menua membutuhkan dukungan ekonomi, dan saat kelompok usia produktif menurun, akan terjadi peningkatan ketergantungan pada populasi usia kerja. Program pelatihan tenaga kerja, serta insentif untuk meningkatkan produktivitas kelompok usia kerja, dapat menjadi langkah untuk menjaga keseimbangan ekonomi di masa depan.

Mendorong Stabilitas Angka Kelahiran

Di sisi lain, penurunan angka kelahiran yang drastis perlu dikaji kembali. Kebijakan yang dapat membantu mengatasi penurunan TFR adalah mendorong stabilitas angka kelahiran melalui dukungan terhadap keluarga muda. Program insentif untuk pasangan yang memiliki anak, seperti bantuan finansial atau subsidi, dapat menjadi cara untuk mendorong keluarga muda untuk tidak menunda pernikahan dan memiliki anak. Selain itu, kampanye yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keseimbangan populasi juga dapat mendukung upaya ini.

Beberapa negara telah berhasil mempertahankan TFR mereka melalui program insentif yang menarik. Korea Selatan, misalnya, memberikan bantuan tunai bagi keluarga dengan anak kecil serta subsidi biaya perawatan anak. Singapura juga menawarkan insentif finansial dan paket dukungan yang dirancang untuk meningkatkan angka kelahiran. Indonesia dapat mempelajari dan menyesuaikan pendekatan ini dengan konteks budaya dan sosial masyarakat Indonesia untuk mendukung angka kelahiran yang stabil.

Perubahan demografi di Indonesia menuju struktur penduduk stasioner dan meningkatnya jumlah lansia adalah tantangan serius yang perlu diantisipasi. Penurunan angka kelahiran bukan hanya persoalan angka statistik, tetapi memiliki dampak jangka panjang pada perekonomian, sistem kesehatan, dan struktur sosial masyarakat. Dengan perencanaan kebijakan yang tepat, termasuk memperkuat layanan kesehatan lansia, insentif untuk keluarga muda, dan peningkatan produktivitas usia kerja, Indonesia dapat mengelola transisi demografi ini dengan baik.

Menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor kesehatan, dan masyarakat luas akan menjadi kunci dalam menjaga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Seiring waktu, kebijakan yang tepat akan sangat membantu dalam mewujudkan keseimbangan populasi yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. *Mukroni

Foto Kowantaranews