Kamala Harris Kehilangan Dukungan Penting di Konvensi Demokrat Karena Isu Palestina

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago berakhir dengan pengukuhan Kamala Harris dan Tim Walz sebagai calon presiden dan wakil presiden Amerika Serikat. Namun, di balik perayaan tersebut, terdapat ketidakpuasan dari kelompok pro-Palestina yang merasa suara mereka tidak diakomodasi dengan baik dalam acara itu. Keputusan tim kampanye Harris untuk tidak mengizinkan perwakilan pendukung Palestina naik ke panggung menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan aktivis, yang merasa Partai Demokrat telah mengabaikan isu-isu penting terkait Palestina dan Gaza. Keputusan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai kehilangan kesempatan untuk meraih dukungan dari kelompok pemilih Arab-Amerika dan Muslim, yang bisa berpengaruh signifikan dalam pemilu mendatang.

Kecewa dengan Konvensi: Suara yang Tidak Didengar

Selama empat hari berturut-turut, ribuan aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di luar lokasi konvensi. Mereka menuntut agar suara mereka didengar dan isu Palestina diakui dalam perdebatan politik Partai Demokrat. Namun, harapan mereka pupus ketika tim Harris memutuskan untuk tidak mengizinkan perwakilan dari kelompok pendukung Palestina berbicara di panggung. Keputusan ini diambil di tengah situasi sensitif, dengan banyak pemilih keturunan Arab yang tinggal di negara-negara bagian kunci seperti Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, dan Arizona. Kelompok ini, yang bisa menjadi swing voters, merasa kecewa dengan sikap Partai Demokrat yang dianggap tidak memperhatikan kepentingan dan aspirasi mereka.

Abbas Alawieh, seorang aktivis dan salah satu pendiri Uncommitted National Movement, menegaskan bahwa Harris dan Partai Demokrat telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari komunitas Arab-Amerika. Gerakan ini, yang memobilisasi sekitar 750.000 pemilih untuk menolak kebijakan AS yang pro-Israel, merasa kecewa karena tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara di konvensi. “Kami berharap dapat mengangkat isu-isu penting tentang hak-hak Palestina dan dampak dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah,” ujar Alawieh.

Konvensi yang Kontroversial: Keputusan Tim Harris

Konvensi ini diadakan hanya beberapa hari setelah pemerintahan Joe Biden menyetujui paket bantuan pertahanan baru untuk Israel senilai 20 miliar dolar AS. Paket ini memungkinkan Israel untuk membeli jet tempur, bom, dan rudal dari Amerika Serikat, yang dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk dukungan penuh terhadap tindakan militer Israel di Gaza. Keputusan ini, menurut banyak aktivis pro-Palestina, semakin menunjukkan keberpihakan Amerika Serikat terhadap Israel dan mengabaikan penderitaan rakyat Palestina.

Dalam pidato penutupannya, Harris memang menyentuh topik perang Gaza, tetapi hanya sebatas menyerukan gencatan senjata dan pembebasan sandera tanpa menawarkan solusi yang lebih mendalam seperti pertukaran sandera dan tahanan. Harris juga menegaskan dukungannya terhadap hak Israel untuk membela diri, sambil mengakui hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Namun, pernyataan tersebut tidak dianggap cukup oleh para aktivis pro-Palestina, yang merasa bahwa Harris dan Partai Demokrat gagal menunjukkan komitmen yang kuat terhadap solusi damai yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Kritik dari Kalangan Internal Partai Demokrat

Keputusan Harris dan timnya untuk tidak memberi ruang kepada perwakilan pro-Palestina mendapat kritik dari kalangan internal Partai Demokrat sendiri. Sebagian besar pengamat politik dan anggota partai menganggap bahwa Partai Demokrat seharusnya lebih terbuka terhadap perbedaan pandangan dan lebih berani dalam menghadapi isu-isu kompleks seperti konflik Israel-Palestina. Mereka berpendapat bahwa keputusan ini bisa merugikan Harris di pemilu mendatang, terutama di negara-negara bagian yang memiliki populasi besar keturunan Arab dan Muslim.

Ruwa Romman, seorang delegasi dari Negara Bagian Georgia, menyatakan bahwa kelompok Uncommitted National Movement telah berusaha bernegosiasi dengan tim kampanye Harris selama berminggu-minggu. Mereka bahkan memberikan daftar calon pembicara dari kalangan aktivis pro-Palestina, tetapi ditolak. “Kami hanya ingin didengar. Kami ingin hak kami untuk berbicara diakui,” tegas Romman.

Banyak dari delegasi dan anggota Partai Demokrat yang merasa bahwa konvensi kali ini gagal menyatukan berbagai faksi di dalam partai. Isu dukungan AS terhadap Israel menjadi salah satu pemicu utama ketegangan, dengan sebagian besar pendukung pro-Palestina merasa bahwa partai mereka tidak lagi mewakili kepentingan mereka.

Isu Palestina: Ujian bagi Harris dan Demokrat

Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel telah menjadi salah satu isu paling kontroversial di Partai Demokrat, dengan potensi untuk memecah belah basis pemilihnya. Di satu sisi, ada kelompok yang sangat mendukung Israel dan kebijakan keamanannya, sementara di sisi lain ada kelompok yang mengadvokasi hak-hak Palestina dan mengkritik kebijakan AS yang dianggap bias terhadap Israel. Keputusan Harris dan timnya untuk tidak memberi ruang kepada perwakilan pro-Palestina di konvensi dianggap oleh beberapa kalangan sebagai upaya untuk menghindari kontroversi yang lebih besar di dalam partai.

Namun, langkah ini juga memunculkan kritik dari mereka yang merasa bahwa Partai Demokrat seharusnya lebih inklusif dan lebih berani dalam menghadapi isu-isu kompleks seperti konflik Israel-Palestina. Banyak yang berpendapat bahwa Harris harus memperjelas posisinya dan menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap solusi damai yang adil di Timur Tengah.

Masa Depan Kampanye Harris: Tantangan dan Peluang

Ke depan, Harris dan tim kampanyenya harus mengatasi dampak dari keputusan ini dan berusaha untuk mendekati kembali kelompok pemilih yang merasa diabaikan. Sebagai calon presiden, Harris diharapkan dapat lebih menyeluruh dalam menyampaikan pandangan dan kebijakan luar negerinya, terutama dalam isu-isu yang sangat sensitif dan penting bagi banyak pemilih.

Dengan debat presiden pertama melawan Donald Trump dijadwalkan pada 10 September 2024, Harris memiliki sedikit waktu untuk memperbaiki citranya dan memperkuat dukungan dari berbagai kelompok pemilih. Debat ini diperkirakan akan menjadi momen penting yang dapat mengubah arah kampanye, mengingat kinerja Biden dalam debat-debat sebelumnya dianggap kurang memuaskan oleh banyak pengamat.

Para pendukung Harris juga mengakui bahwa banyak yang masih belum mengenal betul Harris dan kebijakan-kebijakan yang akan dia terapkan jika terpilih sebagai presiden. Selama empat tahun terakhir, Harris berada di bawah bayang-bayang Presiden Biden dan belum menunjukkan visinya secara komprehensif. Kini, Harris memiliki kesempatan untuk memaparkan rencana kebijakan dan visinya secara lebih jelas dalam kampanye-kampanye mendatang.

Upaya untuk Mempersatukan Partai dan Pemilih

Pada akhirnya, keputusan tim Harris untuk tidak memberi kesempatan kepada pendukung Palestina berbicara di konvensi adalah refleksi dari tantangan yang lebih besar yang dihadapi oleh Partai Demokrat dalam upayanya untuk mempersatukan berbagai faksi dan kelompok pemilih di dalam partai. Sebagai calon presiden, Harris harus berusaha keras untuk mendekati semua kelompok pemilih dan memastikan bahwa setiap suara dan kepentingan dihargai dalam platform politiknya.

Kesuksesan atau kegagalan dalam upaya ini akan sangat menentukan hasil pemilihan presiden mendatang. Jika Harris dan Partai Demokrat mampu menunjukkan komitmen yang lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai isu yang dihadapi pemilih, mereka berpeluang besar untuk meraih kemenangan dalam pemilu. Namun, jika mereka gagal untuk mengakomodasi kepentingan dan aspirasi dari berbagai kelompok pemilih, terutama yang merasa diabaikan seperti pendukung Palestina, peluang mereka untuk menang bisa terancam. Harris perlu menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang bisa menyatukan dan memimpin dengan bijak, tanpa mengabaikan isu-isu kritis yang menjadi perhatian banyak pemilih. *Mukroni

Foto Kowantaranews