Bayang-Bayang Kegagalan Food Estate Prabowo: Tantangan dan Harapan Menuju Ketahanan Pangan Nasional

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pada akhir Agustus 2024, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan rencana ambisius untuk mencetak 500 ribu hektare sawah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program food estate nasional. Rencana ini, yang juga mencakup potensi perluasan hingga 1 juta hektare, berusaha menjadikan Kalimantan Tengah salah satu lumbung pangan utama Indonesia. Namun, di balik angka-angka besar dan retorika optimis ini, ada banyak tantangan dan kekhawatiran yang mengingatkan kita akan kegagalan program food estate di masa lalu, terutama selama era Presiden Joko Widodo.

Latar Belakang Program Food Estate

Food estate atau lumbung pangan adalah proyek besar pemerintah untuk mencetak lahan pertanian skala besar dengan tujuan meningkatkan produksi pangan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep ini semakin sering diangkat, terutama sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan pangan dan ancaman krisis pangan global.

Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Jokowi meluncurkan program food estate dengan dalih mengatasi potensi kekurangan pangan. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan. Sebagian besar proyek ini gagal mencapai tujuannya dan bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Contoh nyata adalah pengembangan lumbung pangan singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Di sana, Greenpeace melaporkan bahwa lahan seluas 30 ribu hektare yang telah dibabat tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Lahan yang seharusnya ditanami singkong tidak ditemukan tanaman yang dijanjikan, dan deforestasi telah menyebabkan pelepasan emisi karbon yang cukup besar.

Kegagalan ini juga terlihat pada proyek-proyek lainnya, termasuk di kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah dan proyek lumbung pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Proyek ini tidak hanya gagal secara ekonomi tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti deforestasi dan degradasi lahan gambut.

Ambisi Prabowo dan Tantangan Keberlanjutan

Dengan latar belakang ini, rencana Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk mencetak 500 ribu hingga 1 juta hektare sawah di Kalimantan Tengah membawa banyak pertanyaan. Apakah pemerintahan Prabowo Subianto akan mengulangi kesalahan yang sama, ataukah mereka memiliki pendekatan baru untuk memastikan keberhasilan program food estate?

Dalam konteks anggaran, rencana Prabowo untuk mengembangkan food estate akan membutuhkan dana besar. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengalokasikan sekitar Rp 124,4 triliun untuk program ketahanan pangan, dengan sebagian besar dana ini diharapkan untuk mendukung pengembangan food estate. Namun, Menteri Amran telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 68 triliun, yang menunjukkan bahwa anggaran saat ini mungkin tidak cukup untuk memenuhi ambisi besar tersebut.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi dari proyek-proyek ini. Food estate di lahan gambut, misalnya, sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. Lahan gambut merupakan salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia, dan mengubahnya menjadi lahan pertanian dapat menyebabkan emisi karbon yang signifikan dan memperburuk perubahan iklim.

Belajar dari Pengalaman Masa Lalu

Pakar pertanian dan lingkungan mengingatkan bahwa proyek-proyek food estate skala besar sering kali gagal karena kurangnya perencanaan yang matang dan pemahaman terhadap kondisi lokal. Dwi Andreas, seorang pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor, menyarankan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam merencanakan proyek-proyek ini. Menurutnya, salah satu penyebab kegagalan proyek-proyek sebelumnya adalah skalanya yang terlalu besar, yang menyebabkan biaya operasional dan lingkungan yang tinggi.

Ia juga menekankan perlunya pendekatan yang lebih berfokus pada pengelolaan lahan yang sudah ada dan dalam skala yang lebih kecil. Dengan cara ini, pemerintah dapat meminimalkan dampak lingkungan dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan. Dwi juga menyarankan penggunaan program transmigrasi yang mendukung peningkatan produksi pangan, di mana satu keluarga dapat mengelola 10 hektare lahan, dengan sebagian untuk tanaman pangan dan sisanya untuk keperluan lain.

Pentingnya Kearifan Lokal dan Diversifikasi Pangan

Selain tantangan lingkungan dan skala, ada juga masalah terkait dengan pilihan komoditas yang ditanam dalam proyek food estate. Khudori, seorang pegiat di Komite Pendayagunaan Pertanian, mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kearifan lokal dalam memilih komoditas yang akan dikembangkan. Misalnya, di Papua, di mana masyarakatnya lebih akrab dengan sagu, mungkin lebih bijaksana untuk mengembangkan sagu daripada memaksakan penanaman padi.

Diversifikasi pangan juga penting untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas. Dengan mengembangkan berbagai jenis tanaman pangan yang sesuai dengan kondisi lokal, Indonesia dapat memastikan ketahanan pangan yang lebih baik dan mengurangi risiko kegagalan panen akibat perubahan iklim atau bencana alam.

Peluang dan Harapan ke Depan

Meskipun ada banyak tantangan, program food estate juga menawarkan peluang besar. Jika dilakukan dengan benar, food estate dapat membantu Indonesia mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Program ini juga bisa menjadi alat penting untuk memperluas lahan pertanian ke luar Jawa dan mendukung pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.

Namun, untuk mencapai tujuan ini, pemerintah perlu belajar dari kegagalan masa lalu dan mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati dan berkelanjutan. Ini termasuk melakukan studi kelayakan yang komprehensif sebelum membuka lahan baru, mempertimbangkan dampak lingkungan dari proyek-proyek tersebut, dan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Strategi Prabowo untuk Masa Depan

Selama kampanye, Prabowo Subianto menjanjikan peningkatan luas panen tanaman pangan hingga 4 juta hektare pada tahun 2029. Ini adalah target yang ambisius dan menunjukkan komitmen pemerintahannya terhadap ketahanan pangan. Namun, untuk mencapai target ini, pemerintah perlu memastikan bahwa proyek-proyek food estate dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat.

Prabowo juga harus mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Ini termasuk memanfaatkan teknologi pertanian terbaru, seperti pertanian presisi, untuk meningkatkan produktivitas lahan tanpa merusak lingkungan. Pemerintah juga harus berinvestasi dalam pelatihan dan dukungan bagi petani lokal, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan praktik pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan.

Selain itu, Prabowo perlu memastikan bahwa proyek food estate tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat lokal. Dengan cara ini, program ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Program food estate Prabowo dihadapkan pada bayang-bayang kegagalan masa lalu dan tantangan besar di masa depan. Namun, dengan perencanaan yang matang, pendekatan yang berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat lokal, program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk memperluas lahan pertanian tidak merusak lingkungan dan bahwa proyek-proyek tersebut memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang untuk generasi mendatang. *Mukroni

Foto Tempo