Jumlah Kursi Menteri dan Politik Imbalan: Antara Tuntutan Politik dan Efisiensi Birokrasi

Sharing is caring

Jakarta, Kowantranews.com -Pembentukan kabinet di Indonesia pasca-pemilihan presiden selalu menjadi sorotan penting, terutama terkait jumlah kursi menteri yang disediakan oleh pemerintahan baru. Fenomena politik imbalan, di mana kursi menteri diberikan sebagai bentuk balas jasa kepada tim sukses dan partai politik pendukung, bukanlah hal baru di dunia politik Indonesia. Namun, ketika jumlah kementerian terus bertambah, pertanyaan muncul: apakah langkah ini benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan publik, atau sekadar alat untuk memenuhi janji politik?

Dalam analisis politik klasik, seperti yang pernah diutarakan oleh Machiavelli, seorang pemimpin tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk merebut kekuasaan, tetapi juga kelincahan dalam mempertahankan dan mengelolanya. Kelincahan ini dalam politik modern sering diwujudkan dalam bentuk koalisi luas yang melibatkan berbagai partai politik dan aktor-aktor kunci, di mana mereka memainkan peran penting dalam memenangkan kontestasi politik. Setelah kemenangan diraih, para aktor ini menuntut imbalan dalam bentuk jabatan strategis, sering kali di kabinet. Akibatnya, pemerintahan yang baru terbentuk harus menyediakan banyak kursi menteri untuk memenuhi tuntutan politik dari berbagai pihak.

Sejarah Kabinet Indonesia dan Pertumbuhan Jumlah Menteri

Fenomena kabinet gemuk bukanlah hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah kementerian terus bertambah seiring dengan kebutuhan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan politik. Pada era Orde Baru, meskipun Soeharto memimpin dengan otoritas yang besar, kabinetnya tetap menunjukkan adanya koalisi yang harus dipertahankan, meski tidak sebesar saat ini. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden pada 2004, jumlah menterinya adalah 34. Namun, pada era Joko Widodo, jumlah kementerian bertambah menjadi 38, dengan beberapa kementerian baru yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan nasional maupun tekanan politik.

Saat ini, menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, ada prediksi bahwa jumlah kementerian bisa kembali bertambah. Komposisi kabinet menjadi perbincangan hangat, tidak hanya soal siapa yang akan mengisi kursi-kursi menteri, tetapi juga wacana pembentukan kabinet zaken, sebuah kabinet teknokratik yang diisi oleh para profesional. Namun, di balik semua itu, muncul kekhawatiran bahwa jumlah kursi menteri yang terus bertambah lebih didorong oleh kepentingan politik daripada kebutuhan riil untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Perbandingan Internasional: Negara-Negara dengan Kabinet Ramping

Untuk memahami apakah kabinet besar memang diperlukan, kita bisa melihat perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki populasi dan luas wilayah yang lebih besar. Amerika Serikat (AS), misalnya, sebagai negara dengan jumlah penduduk sekitar 330 juta jiwa dan luas wilayah hampir 9,8 juta kilometer persegi, hanya memiliki 15 kementerian (disebut sebagai “departemen” dalam struktur pemerintahannya). Meski luas wilayah dan jumlah penduduk AS jauh lebih besar daripada Indonesia, mereka tetap mempertahankan kabinet yang relatif ramping.

Hal serupa juga terjadi di Inggris, negara dengan populasi sekitar 67 juta jiwa dan luas wilayah 243.000 kilometer persegi. Kabinet Inggris terdiri dari 21 menteri utama yang membawahi kementerian-kementerian penting. Sistem pemerintahan Inggris menekankan pada efisiensi dan tata kelola terintegrasi antar kementerian, sehingga tumpang tindih birokrasi dapat diminimalisasi. Hal ini memungkinkan pemerintah Inggris memberikan pelayanan publik yang cepat dan efektif meskipun dengan jumlah kementerian yang terbatas.

Kanada, dengan luas wilayah terbesar kedua di dunia setelah Rusia (9,98 juta kilometer persegi) dan populasi sekitar 38 juta jiwa, juga mempertahankan kabinet yang relatif kecil. Kanada memiliki 30 kementerian yang mengelola berbagai urusan nasional yang kompleks. Kabinet ramping di negara-negara besar ini menunjukkan bahwa efisiensi pemerintahan tidak harus selalu diukur dari jumlah kementerian, melainkan dari bagaimana birokrasi dikelola dan diintegrasikan secara efektif.

Apakah Kabinet Besar Benar-Benar Dibutuhkan?

Di Indonesia, saat ini terdapat 38 kementerian, dengan jumlah penduduk sekitar 275 juta jiwa dan luas wilayah sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Dibandingkan dengan AS, Inggris, dan Kanada, jumlah kementerian di Indonesia terlihat jauh lebih besar meskipun luas wilayahnya lebih kecil. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah jumlah kementerian yang banyak ini benar-benar diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang optimal, atau lebih banyak didorong oleh tuntutan politik yang tak bisa dihindari?

Politik imbalan sering kali menjadi alasan utama di balik bertambahnya kursi menteri. Partai-partai yang mendukung kemenangan calon presiden dalam pemilu tentunya menginginkan balas jasa dalam bentuk posisi di pemerintahan. Tim sukses, aktor politik, dan berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam kampanye politik berharap mendapatkan bagian dari kue kekuasaan setelah kemenangan diraih. Akibatnya, presiden terpilih harus menambah jumlah kementerian atau lembaga untuk memenuhi janji-janji politik yang telah dibuat selama kampanye.

Namun, perlu diingat bahwa semakin besar jumlah kementerian, semakin besar pula risiko inefisiensi. Max Weber, seorang sosiolog dan ahli teori birokrasi, pernah menjelaskan bahwa semakin panjang rantai birokrasi, semakin besar potensi terjadinya inefisiensi. Dalam birokrasi yang gemuk, proses pengambilan keputusan cenderung lamban, koordinasi antarkementerian menjadi sulit, dan rantai komando semakin berbelit-belit. Pada akhirnya, yang dirugikan adalah rakyat, karena pelayanan publik menjadi lebih lambat dan tidak efisien.

Risiko dan Solusi

Kabinet yang besar bukan hanya menambah lapisan birokrasi, tetapi juga membebani anggaran negara. Gaji menteri, biaya operasional kementerian, serta berbagai tunjangan yang harus dikeluarkan oleh negara bisa mencapai angka yang signifikan. Di tengah kondisi anggaran yang ketat, terutama setelah pandemi, pemerintah harus bijak dalam mengalokasikan sumber daya. Jika anggaran terlalu banyak dialokasikan untuk membayar pejabat, dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas layanan publik menjadi terbatas.

Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Pertama, penggabungan kementerian yang memiliki fungsi yang tumpang tindih. Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa digabung dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menciptakan sinergi dan efisiensi. Beberapa negara, seperti Kanada, telah menerapkan penggabungan kementerian untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Kedua, desentralisasi kewenangan bisa menjadi salah satu solusi yang efektif. Di negara-negara dengan wilayah luas dan beragam seperti Jerman dan Amerika Serikat, desentralisasi telah terbukti mampu mengurangi beban birokrasi di tingkat pusat. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan program-program tertentu yang saat ini masih dipegang oleh kementerian pusat. Dengan demikian, beban kerja kementerian pusat berkurang, dan pelayanan publik bisa diberikan lebih cepat sesuai dengan kebutuhan lokal.

Ketiga, pembentukan kementerian ad hoc bisa dipertimbangkan sebagai solusi jangka pendek. Kementerian ini bisa dibentuk untuk menangani isu-isu tertentu yang sifatnya sementara, seperti penanganan krisis ekonomi atau pandemi. Setelah masalah tersebut teratasi, kementerian ad hoc bisa dibubarkan, sehingga kabinet tetap ramping dan tidak membebani birokrasi dalam jangka panjang.

Optimalisasi Teknologi untuk Birokrasi yang Lebih Ramping

Penggunaan teknologi dalam birokrasi juga bisa menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih ramping dan efisien. Digitalisasi pelayanan publik melalui sistem e-government dapat mengurangi kebutuhan untuk menambah pejabat atau staf birokrasi. Negara seperti Estonia telah berhasil mengoptimalkan teknologi untuk menciptakan birokrasi yang ramping, di mana hampir semua pelayanan publik bisa diakses secara digital.

Menyeimbangkan Politik dan Efisiensi

Pada akhirnya, tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya bagaimana menyusun kabinet yang mampu bekerja dengan baik, tetapi juga bagaimana menyeimbangkan antara tuntutan politik dan kebutuhan efisiensi. Jika kabinet hanya menjadi alat politik untuk membayar utang budi kepada para pendukung, risiko birokrasi yang lamban dan tumpang tindih semakin besar.

Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berkualitas tanpa dibebani oleh lapisan birokrasi yang tidak diperlukan. Indonesia memerlukan kabinet yang ramping, solid, dan mampu menjawab tantangan zaman. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Lord Acton, “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut.” Dengan bertambahnya jabatan yang harus disiapkan, potensi munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme juga semakin besar.

Kabinet Prabowo-Gibran diharapkan bisa membawa perubahan signifikan, dengan memilih jalur yang lebih ramping dan efisien, demi kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada akhirnya, kemenangan politik yang sejati bukanlah tentang seberapa banyak kursi yang diberikan, tetapi seberapa cepat dan tepat pemerintah dapat melayani rakyat. *Mukroni

Foto Kowantaranews