Kritik terhadap Demokrasi Santun Prabowo: Tanda Kemunduran atau Strategi Pemerintahan?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Pidato Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini yang menyinggung soal “demokrasi santun” telah menuai kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk peneliti dan pegiat hak asasi manusia. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut demokrasi santun sebagai konsep yang menjadi ciri khas Indonesia, berbeda dengan gaya demokrasi liberal yang keras dan kadang cenderung anarkis di beberapa negara lain. Namun, pernyataan ini ditafsirkan oleh sebagian pihak sebagai isyarat bahwa pemerintahannya berpotensi untuk meredam kritik dan mengurangi ruang untuk perbedaan pendapat yang tajam.

Para pengamat politik menilai bahwa pernyataan tersebut bisa menjadi indikasi kemunduran demokrasi di Indonesia. Mereka memperingatkan bahwa di bawah kedok demokrasi santun, kebebasan berekspresi dan berpendapat bisa semakin dibatasi. Ini menjadi kekhawatiran yang mendalam bagi mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia dan mempertahankan demokrasi yang terbuka.

Salah satu peneliti senior dari lembaga kajian politik di Jakarta, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan kekhawatirannya terkait istilah “demokrasi santun” yang disebut Prabowo. “Demokrasi itu pada dasarnya adalah ruang terbuka bagi semua pihak untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, dan bahkan mengkritik secara keras bila perlu. Jika konsep demokrasi diubah menjadi sesuatu yang lebih terkendali dengan dalih kesantunan, maka itu berpotensi membatasi kritik dan perbedaan pendapat,” ujar sang peneliti.

Demokrasi Santun dan Ancaman Bagi Kebebasan Berpendapat

Pidato Prabowo, yang disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda, juga menyiratkan bahwa demokrasi santun adalah model yang lebih cocok untuk Indonesia, di mana perdebatan politik tidak boleh sampai memecah belah bangsa. Meski pernyataan ini terdengar seperti seruan untuk menjaga persatuan, para pengkritik melihatnya sebagai ancaman bagi pluralisme dan perdebatan bebas yang merupakan ciri dari demokrasi yang sehat.

“Demokrasi yang sehat justru ditandai dengan adanya debat yang terbuka dan jujur. Berbeda pendapat bukan berarti tidak santun. Justru dalam perdebatan yang jujur itulah solusi dan kebijakan terbaik dapat ditemukan,” kata seorang aktivis hak asasi manusia dari Jakarta Legal Aid Institute.

Kekhawatiran terbesar dari para pengkritik adalah bahwa pemerintahan Prabowo akan memperkenalkan langkah-langkah represif yang bertujuan untuk meredam oposisi, termasuk media dan kelompok masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah pemerintahan sebelumnya, kebebasan pers di Indonesia telah mengalami tekanan. Dengan pengenalan konsep “demokrasi santun”, dikhawatirkan langkah-langkah lebih lanjut akan diambil untuk membungkam suara-suara kritis.

Menurut data dari Reporters Without Borders, kebebasan pers di Indonesia telah berada dalam tekanan sejak beberapa tahun terakhir, dengan jurnalis yang menghadapi berbagai hambatan dan intimidasi saat melaporkan isu-isu sensitif. Penerapan demokrasi santun dikhawatirkan hanya akan memperparah situasi ini, dengan pemerintah semakin memantau dan mengontrol narasi publik.

Komposisi Kabinet Merah Putih: Bagi-bagi Kekuasaan atau Langkah Strategis?

Selain pernyataan mengenai demokrasi santun, komposisi Kabinet Merah Putih yang diumumkan oleh Prabowo juga menjadi sorotan tajam. Kabinet yang dipilih untuk mendukung masa kepemimpinannya ini dianggap sebagai ajang bagi-bagi kursi untuk partai pendukung, alih-alih didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan negara. Beberapa pengamat menyebut langkah ini sebagai tanda bahwa Prabowo lebih mementingkan stabilitas politik jangka pendek daripada reformasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki birokrasi dan pemerintahan.

Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan bahwa kabinet Prabowo tampaknya dirancang untuk memastikan dukungan politik dari partai-partai besar yang mendukungnya dalam Pemilu 2024, bukan untuk membawa inovasi dalam pemerintahan. “Kami melihat bahwa banyak pos penting di kabinet ini diberikan kepada tokoh-tokoh dari partai koalisi. Hal ini mungkin diperlukan untuk menjaga kestabilan politik, tetapi ada risiko bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak akan terlalu fokus pada kepentingan rakyat, melainkan pada kepentingan partai dan elite politik,” ujar peneliti tersebut.

Sementara itu, beberapa pengamat menilai bahwa komposisi kabinet ini adalah bagian dari strategi politik Prabowo untuk memastikan bahwa koalisi yang terbentuk selama pemilu tetap solid. Di negara dengan sistem demokrasi yang masih berusaha menemukan keseimbangannya seperti Indonesia, menjaga koalisi yang kuat memang penting untuk menghindari ketidakstabilan politik. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa kabinet tersebut tetap dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan tidak menjadi alat politik semata.

“Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh setiap pemerintahan koalisi. Apakah mereka akan bisa bekerja untuk rakyat atau hanya untuk memperkuat posisi politik mereka? Ini yang harus kita tunggu dan lihat dari kabinet Prabowo,” kata seorang analis politik di Jakarta.

Kembali ke Otoritarianisme?

Beberapa pengamat bahkan khawatir bahwa langkah-langkah yang diambil Prabowo, baik melalui konsep demokrasi santun maupun pembentukan Kabinet Merah Putih, merupakan tanda kembalinya otoritarianisme di Indonesia. Prabowo, yang memiliki sejarah panjang dalam militer, sering kali dianggap sebagai tokoh yang cenderung otoriter. Masa lalu ini menciptakan kekhawatiran bahwa pemerintahan di bawahnya akan cenderung lebih represif dan sentralistik.

“Prabowo memang telah melalui banyak transformasi politik sejak masa orde baru, namun latar belakang militer dan gaya kepemimpinannya yang tegas seringkali menimbulkan kekhawatiran bahwa ia akan menerapkan pendekatan yang keras dalam mengelola negara. Jika demokrasi santun hanya menjadi tameng untuk meredam perbedaan pendapat, maka kita berisiko kembali ke masa lalu yang otoriter,” kata seorang aktivis HAM yang tak ingin disebutkan namanya.

Meski demikian, pendukung Prabowo membela langkah-langkah yang diambilnya sebagai bentuk kebijakan yang tepat untuk menghadapi tantangan global dan domestik saat ini. Menurut mereka, Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat dan stabil, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global, ancaman radikalisme, dan konflik sosial. Demokrasi santun, bagi mereka, adalah pendekatan yang bisa menjaga persatuan di tengah tantangan-tantangan tersebut.

“Saya pikir demokrasi santun adalah cara yang tepat untuk menjaga stabilitas di negara ini. Kita tidak bisa terus-menerus terpecah oleh perdebatan politik yang tidak produktif. Persatuan adalah yang utama, dan itu yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo,” ujar salah satu pendukung Prabowo dari Partai Gerindra.

Tantangan di Depan

Di tengah berbagai kritik dan dukungan yang muncul, tantangan besar menanti pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah konsep demokrasi santun ini benar-benar akan membawa Indonesia menuju demokrasi yang lebih baik, atau malah mempersempit ruang bagi kebebasan berpendapat? Akankah kabinet yang dibentuknya mampu bekerja efektif dan mengatasi masalah-masalah mendesak seperti kemiskinan, korupsi, dan ketimpangan sosial?

Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun, yang pasti, berbagai pihak akan terus mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap sehat dan kuat. Masyarakat pun berharap bahwa demokrasi santun tidak berarti mengorbankan kebebasan berpendapat, dan bahwa pemerintah tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.

Pidato Prabowo tentang demokrasi santun telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan peneliti dan aktivis HAM, yang melihatnya sebagai sinyal potensial terhadap upaya pembatasan perbedaan pendapat. Komposisi Kabinet Merah Putih juga menjadi sorotan, dengan beberapa pihak menilai bahwa bagi-bagi kursi untuk partai pendukung adalah prioritas utama. Dalam beberapa bulan ke depan, langkah-langkah Prabowo akan menentukan arah demokrasi Indonesia, apakah tetap maju atau menghadapi tantangan baru di bawah kepemimpinannya. *Mukroni

Foto Kowantaranews