MK Bongkar UU Cipta Kerja: Kemenangan Besar Kaum Buruh!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pada tanggal 31 Oktober 2024, sebuah keputusan monumental lahir dari Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang membongkar salah satu elemen paling kontroversial dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023). Dalam putusan tersebut, MK memutuskan untuk mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja, serta memerintahkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Putusan ini disambut dengan sukacita dan harapan besar oleh kaum buruh di seluruh penjuru tanah air, yang selama ini merasa bahwa hak-hak mereka semakin terancam dengan keberadaan UU Cipta Kerja.

Latar Belakang UU Cipta Kerja dan Kluster Ketenagakerjaan

Undang-Undang Cipta Kerja, yang dikenal juga dengan nama “Omnibus Law,” disahkan pada tahun 2020 dan kemudian direvisi pada tahun 2023. UU ini bertujuan untuk merombak berbagai undang-undang sektoral guna mempercepat investasi dan mempermudah perizinan usaha. Salah satu bagian yang paling disoroti dalam UU ini adalah kluster ketenagakerjaan, yang berisi sejumlah perubahan dalam aturan ketenagakerjaan, seperti pengaturan upah, aturan pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga fleksibilitas kerja yang lebih besar bagi perusahaan.

Namun, sejak awal, kluster ketenagakerjaan di dalam UU Cipta Kerja menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari serikat buruh. Mereka berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kluster ini lebih berpihak pada pemilik modal dibandingkan dengan perlindungan bagi pekerja. Aturan tentang fleksibilitas jam kerja dan pengurangan pesangon, misalnya, dipandang akan merugikan buruh, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan ketidakpastian pekerjaan. Gelombang protes dan unjuk rasa yang berlangsung pada tahun 2020 menjadi bukti bahwa banyak kalangan yang merasa UU Cipta Kerja justru menempatkan pekerja dalam posisi yang semakin lemah di hadapan kekuatan modal.

Uji Materi oleh Partai Buruh dan Organisasi Buruh

Keresahan di kalangan buruh terus berlanjut seiring dengan penerapan UU Cipta Kerja. Dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka, Partai Buruh dan beberapa organisasi buruh mengajukan uji materi terhadap kluster ketenagakerjaan di MK. Partai Buruh menyatakan bahwa aturan dalam kluster ini tidak hanya mengabaikan perlindungan terhadap pekerja tetapi juga bertentangan dengan Konstitusi. Oleh karena itu, mereka mendesak MK untuk membatalkan atau mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja agar hak-hak buruh tetap terlindungi sesuai dengan semangat Konstitusi dan nilai keadilan sosial yang dijamin oleh negara.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menjadi salah satu tokoh terdepan dalam perjuangan ini. Dalam berbagai kesempatan, ia mengemukakan bahwa UU Cipta Kerja, terutama dalam kluster ketenagakerjaan, telah mengesampingkan kesejahteraan buruh dengan memberi ruang yang terlalu luas bagi fleksibilitas pasar kerja. Iqbal menegaskan bahwa perjuangan Partai Buruh dan serikat buruh dalam kasus ini adalah untuk menjaga keadilan bagi pekerja, yang notabene adalah tulang punggung perekonomian Indonesia.

Putusan MK: Sebuah Terobosan bagi Perlindungan Buruh

Setelah melalui serangkaian proses sidang, MK akhirnya memutuskan bahwa kluster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja harus dicabut. MK memerintahkan DPR dan Presiden untuk menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru dalam waktu dua tahun. UU ketenagakerjaan yang baru ini diharapkan dapat mencakup materi-materi perlindungan pekerja yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan sejumlah putusan MK terkait.

Putusan ini menandai langkah besar dalam sejarah perburuhan di Indonesia. Keputusan MK tersebut menunjukkan bahwa suara buruh tidak bisa diabaikan begitu saja, dan bahwa perlindungan hak-hak pekerja adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dalam keputusan tersebut, MK juga menegaskan bahwa perombakan aturan ketenagakerjaan harus tetap memperhatikan asas perlindungan bagi pekerja dan tidak boleh mengesampingkan keadilan sosial yang dijamin oleh UUD 1945.

Tanggapan Kaum Buruh: Kemenangan Rakyat

Di kalangan buruh, putusan ini disambut dengan antusiasme besar. Ribuan buruh dari berbagai daerah berkumpul di sejumlah kota besar untuk merayakan keputusan MK. Di Jakarta, misalnya, buruh menggelar aksi damai sebagai bentuk syukur atas kemenangan yang mereka anggap sangat berarti ini. Mereka menganggap bahwa putusan MK adalah bukti bahwa perjuangan mereka selama ini tidak sia-sia dan bahwa hukum masih berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

“Ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi kaum buruh yang selama ini terpinggirkan oleh kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan modal,” ujar Said Iqbal di depan massa buruh yang berkumpul di Jakarta. Ia menyampaikan bahwa perjuangan ini masih panjang, namun keputusan MK adalah langkah awal yang sangat penting untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang lebih layak.

Hal serupa juga diungkapkan oleh berbagai organisasi buruh lainnya. Mereka berjanji untuk terus mengawal proses penyusunan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, agar benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan pekerja. Mereka berharap bahwa UU ketenagakerjaan yang baru akan memberikan perlindungan yang lebih baik dan memastikan bahwa hak-hak buruh tidak lagi diabaikan.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Dengan adanya putusan ini, pemerintah dan DPR memiliki waktu dua tahun untuk menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Proses ini tentu akan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan buruh, akademisi, dan pakar ketenagakerjaan, guna memastikan bahwa undang-undang yang baru dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja.

Bagi sebagian kalangan, waktu dua tahun mungkin terasa lama. Namun, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang ketenagakerjaan yang baru benar-benar memadai dan sesuai dengan kondisi aktual dunia kerja. Keputusan MK ini membuka peluang bagi terciptanya dialog yang lebih intensif antara pemerintah dan perwakilan buruh, sehingga diharapkan hasil akhirnya akan menjadi undang-undang yang adil, komprehensif, dan berpihak pada kepentingan pekerja.

Catatan Akhir: Refleksi tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Buruh

Putusan MK ini menggarisbawahi peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas kebijakan negara dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. MK telah membuktikan bahwa ia dapat menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan hak-hak konstitusional kaum buruh, yang mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam kebijakan ekonomi.

Keputusan untuk memisahkan kluster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa MK memahami dampak signifikan yang bisa ditimbulkan oleh kebijakan ekonomi terhadap hak-hak dasar pekerja. Keberpihakan MK pada prinsip keadilan sosial dalam putusan ini menjadi catatan penting bagi masa depan hukum dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

Putusan MK untuk mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja adalah angin segar bagi perjuangan hak-hak buruh di Indonesia. Bagi para pekerja, keputusan ini bukan sekadar perubahan hukum, melainkan sebuah pengakuan bahwa mereka memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dalam sistem ekonomi yang inklusif. Seperti yang disampaikan oleh banyak pihak, perjuangan ini mungkin masih jauh dari kata selesai, namun kemenangan ini adalah bukti bahwa dengan solidaritas dan komitmen, kaum buruh dapat mencapai hasil yang nyata. *Mukroni

Foto CNBC Indonesia