Warisan Feodalisme dalam Politik Indonesia

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Feodalisme, sebagai suatu sistem sosial-politik, dikenal karena ciri khasnya: relasi hierarkis antara penguasa dan rakyat berbasis patronase dan loyalitas pribadi. Sistem ini mendominasi masyarakat di berbagai belahan dunia pada masa lalu, termasuk Nusantara di bawah kerajaan-kerajaan tradisional. Meski Indonesia kini telah merdeka dan menganut sistem demokrasi, warisan feodalisme ternyata masih membekas dalam berbagai aspek politik modern. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana feodalisme masih memengaruhi praktik politik Indonesia saat ini?

Jejak Feodalisme di Masa Lalu

Pada masa kerajaan Nusantara, hubungan kekuasaan sangat kental dengan pola feodal. Raja atau penguasa dipandang sebagai sosok yang memiliki legitimasi ilahi, sedangkan rakyat berada dalam posisi subordinat yang wajib tunduk dan memberikan loyalitas mutlak. Dalam tatanan seperti ini, kedekatan dengan penguasa menjadi penentu akses terhadap sumber daya dan kekuasaan.

Meskipun sistem kerajaan perlahan memudar setelah kolonialisme dan kemerdekaan Indonesia, banyak unsur dari struktur sosial tersebut tetap bertahan. Ketergantungan pada figur pemimpin, pola patron-klien, dan kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan adalah beberapa contoh warisan yang masih terasa hingga kini.

Feodalisme dalam Politik Modern

Feodalisme di Indonesia tidak lagi hadir dalam bentuk asli, tetapi telah beradaptasi dengan konteks modern. Salah satu manifestasinya adalah dalam pola kepemimpinan yang masih mengandalkan hubungan patron-klien. Dalam banyak kasus, politik di Indonesia sering kali berpusat pada sosok individu, bukan pada visi atau program partai politik. Fenomena ini terlihat jelas dalam kontestasi politik lokal dan nasional.

Pemimpin yang terpilih cenderung dikelilingi oleh lingkaran patronase, di mana loyalitas individu atau kelompok tertentu lebih dihargai daripada kompetensi atau kapasitas. Hal ini menciptakan jejaring kekuasaan yang berlapis-lapis, di mana setiap lapisan bergantung pada lapisan di atasnya, mirip dengan struktur feodal masa lalu.

Selain itu, pola hubungan kekuasaan berbasis darah atau keluarga juga masih sangat kentara. Fenomena dinasti politik, misalnya, mencerminkan bagaimana garis keturunan tetap menjadi faktor penting dalam politik Indonesia. Beberapa nama keluarga besar, baik di tingkat nasional maupun daerah, terus mendominasi peta politik. Mereka sering kali memanfaatkan koneksi keluarga untuk membangun kekuatan politik, menciptakan oligarki yang mengontrol akses terhadap kekuasaan.

Dinasti Politik dan Patronase

Fenomena dinasti politik adalah salah satu contoh nyata dari warisan feodalisme. Nama-nama seperti Sukarno, Soeharto, hingga keluarga-keluarga politik lokal di berbagai daerah menjadi bukti betapa tradisi ini masih relevan. Dinasti politik memungkinkan kekuasaan bertahan dalam lingkaran keluarga, yang sering kali menggunakan pengaruh, sumber daya, dan jaringan mereka untuk menjaga kontrol atas kekuasaan.

Selain itu, budaya patronase di Indonesia juga memperkuat pola feodal. Para politisi kerap membangun jejaring dukungan dengan memberikan “imbalan” kepada pendukung mereka, baik dalam bentuk materi, posisi, atau proyek pemerintah. Hubungan ini tidak hanya menguntungkan para pendukung tetapi juga memperkokoh posisi sang pemimpin, yang menjadi tokoh sentral dalam hierarki kekuasaan.

Budaya ini menyebabkan politik sering kali lebih menyerupai “pasar loyalitas” daripada arena kompetisi ide. Pemilih dan pendukung lebih banyak memilih berdasarkan hubungan emosional atau kedekatan pribadi, bukan karena visi atau misi yang diusung. Akibatnya, kualitas kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.

Feodalisme dalam Simbol dan Budaya

Warisan feodalisme juga terlihat dalam cara masyarakat memandang pemimpin politik. Sebagian besar masyarakat masih melihat pemimpin sebagai figur “raja” yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Kritik terhadap pemimpin sering kali dianggap sebagai tindakan tidak sopan, bahkan subversif. Sikap ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi telah diterapkan, budaya politik Indonesia belum sepenuhnya demokratis.

Simbolisme dalam politik juga mencerminkan unsur-unsur feodal. Misalnya, kemewahan dalam acara-acara politik, penggunaan gelar atau panggilan kehormatan, hingga pengkultusan individu dalam kampanye menciptakan citra “penguasa” yang jauh dari rakyat. Padahal, demokrasi idealnya menciptakan hubungan yang setara antara pemimpin dan rakyatnya.

Dampak Negatif Warisan Feodalisme

Warisan feodalisme dalam politik Indonesia membawa berbagai dampak negatif, antara lain:

Merusak Meritokrasi
Ketergantungan pada hubungan patron-klien menghambat meritokrasi. Posisi strategis sering kali diberikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan pemimpin, bukan berdasarkan kompetensi atau kemampuan mereka.
Menghambat Reformasi Demokrasi
Budaya feodal bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi rakyat. Selama pola hubungan hierarkis ini tetap dominan, sulit bagi Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang substansial.
Korupsi dan Nepotisme
Sistem patronase menciptakan peluang besar untuk praktik korupsi dan nepotisme. Ketergantungan antara pemimpin dan pendukung sering kali diwarnai dengan transaksi yang tidak transparan, yang merugikan kepentingan publik.
Memperlebar Ketimpangan Kekuasaan
Struktur politik berbasis feodal cenderung memperkuat ketimpangan kekuasaan. Kelompok kecil yang berada di puncak hierarki memiliki kontrol besar atas sumber daya dan keputusan politik, sementara masyarakat luas tetap berada dalam posisi subordinat.

Upaya Mengatasi Feodalisme dalam Politik

Menghapuskan warisan feodalisme dalam politik Indonesia bukanlah tugas yang mudah, tetapi langkah-langkah berikut dapat membantu mempercepat proses tersebut:

Peningkatan Literasi Politik
Masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, dan kapasitas, bukan karena hubungan emosional atau kedekatan pribadi. Literasi politik yang baik akan membantu masyarakat menilai pemimpin secara objektif.
Penguatan Partai Politik
Partai politik harus bertransformasi menjadi institusi yang berfokus pada ideologi dan program, bukan sekadar kendaraan politik individu. Dengan demikian, partai dapat menjadi penyeimbang kekuatan dalam sistem politik.
Penegakan Hukum yang Tegas
Korupsi, nepotisme, dan praktik patronase harus diberantas dengan penegakan hukum yang tegas dan transparan. Pemimpin yang melanggar etika politik harus dihukum untuk memberikan efek jera.
Reformasi Sistem Pemilu
Sistem pemilu harus dirancang untuk mendorong kompetisi yang sehat, di mana kandidat dipilih berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan popularitas semata.
Pemberdayaan Komunitas Lokal
Masyarakat di tingkat lokal perlu diberdayakan agar dapat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada patron-patron politik.

Feodalisme dalam politik Indonesia bukanlah fenomena yang sepenuhnya menghilang, tetapi telah berubah bentuk sesuai dengan konteks modern. Warisan ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam membangun demokrasi yang sehat dan inklusif. Untuk mengatasinya, dibutuhkan komitmen bersama dari masyarakat, pemimpin, dan institusi politik untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berbasis meritokrasi. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat melepaskan diri dari belenggu warisan feodal dan maju menuju demokrasi yang substansial. By Mukroni

Foto Jernih