Revolusi Kabinet! 48 Kementerian Baru, Kekacauan Mengancam Pemerintahan Prabowo ?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memulai babak baru yang penuh tantangan dengan membentuk kabinet besar-besaran yang terdiri dari 48 kementerian. Restrukturisasi ini disebut-sebut sebagai langkah revolusioner dalam sejarah politik Indonesia, di mana sebagian besar kementerian baru merupakan hasil dari pemecahan kementerian lama yang dibentuk pada era Presiden Joko Widodo. Namun, di balik upaya inovatif untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat reformasi, timbul kekhawatiran besar tentang kekacauan internal yang mengancam jalannya pemerintahan baru ini.

Langkah Revolusi dalam Kabinet Merah Putih

Kabinet yang dinamai Kabinet Merah Putih ini menjadi salah satu kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan 48 kementerian dan 55 wakil menteri. Tidak hanya itu, banyak kementerian yang sebelumnya beroperasi di bawah satu atap dipecah menjadi beberapa lembaga baru. Ada sepuluh kementerian yang dibagi hingga dua atau tiga lembaga baru, termasuk sektor-sektor strategis yang dinilai membutuhkan penanganan lebih mendetail dan fokus yang terpisah.

Contoh paling mencolok dari restrukturisasi ini adalah pemecahan Kementerian Ekonomi Kreatif yang sebelumnya menjadi satu di era Presiden Joko Widodo. Kini, di bawah pemerintahan Prabowo, kementerian ini dibagi menjadi beberapa departemen baru yang berfokus pada berbagai sektor ekonomi kreatif, teknologi digital, dan ekonomi hijau. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya menyatukan pendidikan dasar hingga tinggi dipecah menjadi dua kementerian yang masing-masing menangani pendidikan dasar-menengah dan pendidikan tinggi secara terpisah, dengan fokus khusus pada inovasi dan penelitian.

Banyak pihak yang mendukung langkah ini dengan optimisme. Menurut beberapa pengamat politik, pemecahan kementerian menjadi unit-unit yang lebih kecil dapat meningkatkan efisiensi dan memastikan program-program yang lebih terfokus. Dengan kementerian yang lebih spesifik, diharapkan bahwa kebijakan akan lebih tajam dalam menjawab permasalahan masyarakat. Sektor-sektor seperti pendidikan, teknologi, kesehatan, dan ekonomi diharapkan bisa berkembang dengan cepat dalam struktur baru ini.

Namun, tidak semua pihak menyambut restrukturisasi ini dengan antusiasme yang sama. Ada juga pihak yang khawatir bahwa langkah besar ini justru akan menimbulkan masalah baru di tingkat implementasi kebijakan.

Baca juga : Nasdem dan PDI-P Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran Meski Tanpa Kader di Kabinet

Kebingungan dan Kekacauan Internal

Di balik gemerlapnya tampilan kabinet baru ini, di minggu-minggu pertama masa kerjanya, beberapa menteri melaporkan kebingungan dalam menjalankan tugas mereka. Salah satu permasalahan yang muncul adalah nomenklatur baru yang belum terbentuk secara jelas. Banyak kementerian dan lembaga baru yang belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi mereka, karena belum ada panduan yang jelas terkait pembagian tanggung jawab antara kementerian-kementerian baru ini.

Seorang sumber dari lingkungan pemerintahan, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa beberapa menteri merasa bingung dengan arah yang harus mereka tuju. “Ada kebingungan yang besar di kalangan para menteri, terutama di kementerian-kementerian baru yang terbentuk dari pemecahan kementerian lama. Banyak tugas yang masih tumpang tindih, dan belum ada penetapan tegas tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa,” ujarnya.

Tak hanya nomenklatur yang belum jelas, namun juga permasalahan internal seperti pembagian anggaran, alokasi staf, serta koordinasi antar kementerian yang baru terbentuk juga menjadi tantangan besar. Sebagai contoh, kementerian yang dibagi menjadi dua atau tiga bagian harus memulai dari nol dalam membangun birokrasi internal mereka. Hal ini menimbulkan friksi, terutama ketika beberapa kementerian harus berbagi sumber daya yang sebelumnya dikelola bersama.

Selain itu, beberapa kementerian baru belum memiliki kantor dan infrastruktur yang memadai. Mereka masih bergantung pada struktur kementerian lama dan harus berbagi fasilitas. Di beberapa kasus, kementerian baru bahkan belum memiliki anggaran operasional yang siap digunakan karena pembagian anggaran baru belum sepenuhnya ditetapkan.

Tantangan Integrasi dan Sinergi

Selain permasalahan internal, tantangan besar lainnya adalah integrasi dan sinergi antara kementerian-kementerian baru. Banyak dari kementerian baru ini memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan mitra-mitra kerja lama di pemerintahan, serta dengan kementerian-kementerian lain yang memiliki fungsi yang saling terkait. Dalam beberapa kasus, koordinasi antar lembaga yang sebelumnya berlangsung dengan lancar kini menjadi lebih rumit karena adanya pemisahan tugas dan fungsi.

Sebagai contoh, pemisahan Kementerian Sosial menjadi beberapa lembaga baru yang menangani penanganan bencana, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat secara terpisah menyebabkan masalah dalam implementasi kebijakan bantuan sosial yang sering kali melibatkan banyak pihak. “Koordinasi menjadi lebih rumit. Dulu kita bisa menghubungi satu kementerian, sekarang kita harus menghubungi tiga atau empat lembaga berbeda untuk menyelesaikan satu masalah,” kata seorang pejabat pemerintah daerah.

Para menteri baru juga harus menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan visi mereka dengan visi besar pemerintahan Prabowo. Beberapa kementerian baru diharapkan dapat mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, namun mereka harus memulai dari awal dalam membangun struktur kelembagaan yang efektif. Hal ini menyebabkan beberapa kebijakan tertunda, terutama yang memerlukan kerja sama lintas kementerian.

Kritik dan Kekhawatiran Publik

Di sisi lain, meskipun restrukturisasi kabinet ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kinerja pemerintahan, beberapa pihak melihat bahwa pembentukan kabinet yang terlalu besar ini justru dapat menjadi bumerang bagi Presiden Prabowo. Para kritikus menyoroti bahwa jumlah kementerian yang sangat besar ini berpotensi menambah beban anggaran negara, terutama dalam situasi ekonomi yang masih belum pulih sepenuhnya pasca pandemi COVID-19. Biaya operasional yang diperlukan untuk mendanai 48 kementerian dan 55 wakil menteri dinilai sangat besar, dan dapat mengalihkan perhatian dari prioritas lain yang lebih mendesak.

Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang efektivitas dari kabinet yang sangat besar ini. Beberapa pakar manajemen publik menilai bahwa semakin besar ukuran kabinet, semakin sulit bagi pemerintah untuk mempertahankan koordinasi yang baik antar lembaga. Struktur yang terlalu besar cenderung memperlambat proses pengambilan keputusan, dan potensi birokrasi yang berbelit-belit menjadi lebih besar.

Kritikus juga menyebutkan bahwa pembagian kementerian yang berlebihan dapat menciptakan tumpang tindih kebijakan dan tanggung jawab. Hal ini dikhawatirkan akan memperburuk masalah birokrasi yang sudah ada dan memperpanjang rantai komando di pemerintahan, sehingga keputusan yang diambil tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Solusi yang Diperlukan untuk Menghindari Kekacauan

Untuk mengatasi tantangan besar ini, beberapa langkah mendesak perlu segera diambil oleh pemerintahan Prabowo. Pertama, diperlukan penyelesaian nomenklatur yang jelas dan terperinci untuk setiap kementerian baru, termasuk panduan yang komprehensif tentang tugas pokok dan fungsi mereka. Panduan ini harus mencakup pembagian tanggung jawab yang jelas antara kementerian yang memiliki fungsi yang beririsan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Kedua, pemerintah harus mempercepat proses pembentukan infrastruktur kelembagaan bagi kementerian baru. Hal ini mencakup pengadaan kantor, staf, dan anggaran operasional yang memadai untuk memastikan bahwa kementerian-kementerian baru bisa berfungsi dengan efektif sejak awal.

Ketiga, perlu ada peningkatan koordinasi lintas kementerian. Pemerintah harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan kementerian-kementerian baru bekerja sama secara sinergis dalam menangani isu-isu yang bersifat lintas sektoral. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.

Revolusi yang Berisiko

Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto memang merupakan langkah revolusioner dalam pemerintahan Indonesia. Namun, di balik langkah besar ini, muncul tantangan-tantangan yang tidak bisa diabaikan. Dari kebingungan internal hingga masalah koordinasi lintas kementerian, restrukturisasi kabinet ini menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas dan efisiensi pemerintahan baru.

Jika tantangan ini tidak segera diatasi, ada risiko bahwa langkah revolusioner ini justru dapat menjadi bumerang bagi pemerintahan Prabowo. Dukungan publik terhadap pemerintahan baru ini sangat bergantung pada kemampuan kabinet Merah Putih untuk mengatasi masalah-masalah birokrasi yang muncul dan menunjukkan hasil yang nyata dalam waktu yang cepat. *Mukroni

Foto Kowantaranews