Jakarta, Kowantaranews.com – Sebuah rekaman video singkat dari salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mendadak menjadi pusat badai kritik di media sosial. Video tersebut tidak menampilkan sayuran segar atau protein hewani yang dimasak dapur lokal, melainkan hamparan donat dan roti pabrikan dengan krim warna-warni yang dilabeli sebagai menu “spesial” libur Lebaran untuk siswa. Unggahan ini memicu pertanyaan tajam dari publik: “Ini ahli gizinya kerja atau tidak?” Namun, di sisi lain, muncul pembelaan bernada permisif, “Nggak apa-apa walaupun mungkin nggak ada gizinya, yang penting anak-anak bisa ngerasain” .
Percakapan di jagat maya tersebut mencerminkan realitas yang lebih dalam sekaligus mengkhawatirkan: adanya normalisasi pangan tak bergizi dalam program yang secara eksplisit menyandang nama Makan Bergizi Gratis (MBG). Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis logistik, melainkan sinyal bahaya bagi masa depan sistem pangan dan kesehatan generasi mendatang Indonesia.
Antara “Menyenangkan Anak” dan Investasi Gizi
Program MBG dirancang sebagai investasi besar menuju Indonesia Emas 2045 dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Namun, temuan di lapangan menunjukkan banyak SPPG masih terjebak pada penggunaan pangan ultra-proses (UPF) seperti sosis, nugget, mi instan, roti manis, hingga biskuit pabrikan. Produk-produk ini lazimnya tinggi akan gula, garam, dan lemak (GGL) serta mengandung berbagai zat aditif, namun rendah serat dan mikronutrien penting.
Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Eni Harmayani, menilai diskursus UPF sering kali terjebak pada sudut pandang ekstrem. Menurutnya, sistem pangan modern membutuhkan teknologi pengolahan untuk memperpanjang umur simpan dan memudahkan distribusi skala besar . Ia bahkan mengusulkan istilah yang lebih netral, yakni “pangan olahan”. Meski demikian, para ahli kesehatan masyarakat memperingatkan bahwa terlepas dari perdebatan istilah, kandungan nutrisi dalam menu donat atau nugget tetap tidak memenuhi standar yang diharapkan dari sebuah program gizi nasional.
“Bom Waktu” Penyakit Kronis
Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih dari UGM memberikan peringatan keras. Ia menyebut pemberian UPF kepada anak-anak sekolah sebagai “bom waktu” penyakit kronis . Paparan dini terhadap makanan tinggi natrium dan gula tambahan mungkin tidak berdampak seketika, namun dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, hal ini berisiko meningkatkan prevalensi obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung .
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan tren yang sudah mengkhawatirkan: satu dari lima anak di Indonesia mengalami kelebihan berat badan, dan angka obesitas orang dewasa meningkat dari 8 persen pada 2007 menjadi 21,8 persen pada 2018. Jika negara melalui program resminya menormalisasi donat dan biskuit manis sebagai menu sekolah, maka negara secara tidak langsung sedang membangun standar selera makan anak-anak pada produk industri yang tidak sehat.
Kendala Anggaran dan Logistik
Salah satu akar masalah munculnya menu “murah meriah” ini adalah keterbatasan dana bahan baku. Di Palu, dari total alokasi Rp15.000 per anak, hanya Rp10.000 yang benar-benar dialokasikan untuk belanja bahan makanan, sementara sisanya terserap untuk operasional dapur dan sewa tempat. Anggaran Rp10.000 inilah yang sering kali memaksa pengelola SPPG memilih produk pabrikan yang murah dan tahan lama dibandingkan bahan segar seperti daging, ikan, atau sayuran berkualitas.
Analisis dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) memperkuat kekhawatiran ini. Dari sampel menu yang diteliti, ditemukan bahwa 45% menu MBG masih mengandung UPF, terutama susu kemasan berperasa yang tinggi gula. CISDI mencatat bahwa dua produk kemasan saja dalam satu menu dapat menyumbang hingga 18 gram gula, atau sekitar 72 persen dari batas harian anak menurut WHO.
Belajar dari Jepang dan Brasil
Indonesia sebenarnya bisa belajar dari model kyoshoku di Jepang atau Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) di Brasil. Di Jepang, makan siang sekolah adalah bagian dari kurikulum pendidikan gizi (shokuiku), di mana menu dirancang menggunakan bahan segar untuk mengajari anak cara makan yang benar . Sementara itu, Brasil mewajibkan minimal 30 persen (akan naik menjadi 45 persen pada 2026) anggaran makan sekolah dibeli langsung dari petani lokal . Hal ini secara otomatis menyingkirkan produk ultra-proses karena bahan yang tersedia di tingkat petani adalah bahan pangan segar (whole foods).
PDI-P Bongkar Alokasi Rp 223,5 Triliun Dana Pendidikan untuk Program MBG dalam APBN 2026
Langkah Mitigasi Badan Gizi Nasional
Merespon berbagai kritik, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2025 yang secara eksplisit melarang penggunaan produk pabrikan UPF sebagai menu utama, terutama selama masa libur . BGN mengarahkan agar menu beralih ke pangan lokal yang lebih sehat seperti telur rebus, pisang ambon, kurma, dan kacang sangrai . BGN juga mengancam akan memberikan sanksi suspensi bagi SPPG yang tetap membandel menyajikan menu tak layak gizi .
Namun, pengawasan tetap menjadi tantangan besar. Dengan puluhan ribu dapur yang beroperasi, peran serta masyarakat dan transparansi melalui media sosial menjadi sangat krusial. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa sekolah berhak menolak atau mengembalikan paket MBG jika kualitasnya dianggap tidak memadai.
Pada akhirnya, program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar urusan bagi-bagi makanan asal kenyang. Ini adalah keputusan politik tentang masa depan sistem pangan bangsa. Jika standar yang diberikan adalah donat dan sosis, maka kita sedang mencetak generasi yang tergantung pada pangan impor dan industri. Pertanyaan masyarakat, “Di mana gizinya?”, harus dijawab dengan perbaikan nyata di setiap piring yang disajikan di meja-meja sekolah seluruh nusantara. By Mukroni
- Berita Terkait :
PDI-P Bongkar Alokasi Rp 223,5 Triliun Dana Pendidikan untuk Program MBG dalam APBN 2026
Beban Ganda Petani Padang: Sawah Terkubur Galodo, Jaring Pengaman Asuransi Justru Hilang
Layar Lebar “Jejak Warteg”: Mengurai Memori Kolektif dan Resiliensi Perantau di Rimba Beton Jakarta
Menelusuri Jejak Warteg: Dari Strategi Logistik Sultan Agung hingga Jaringan Pangan Urban Jakarta
Evolusi Kuliner Pantura: Akulturasi Budaya Tionghoa-Jawa dalam Logistik Perang Abad ke-17
Mitos atau Fakta? Menjawab Hubungan Bupati Kyai Rangga dan Sejarah Berdirinya Warung Tegal
Jejak Logistik Mataram 1628: Mengungkap Peran Kyai Rangga dalam Genealogi Warung Tegal
Menelusuri Sidakaton dan Sidapurna: Desa Para ‘Jenderal’ Warteg dan Jejak Pelarian Pasukan 1628
Warisan Kyai Rangga: Bagaimana Kegagalan Pengepungan Batavia Menciptakan Pahlawan Kuliner Rakyat
Operasi Senyap Sultan Agung: Menelusuri Jejak Logistik Perang di Balik Misi Damai Bupati Tegal
Stasiun Jakarta Kota dan Bogor: Saksi Bisu Era Kolonial Hindia Belanda
Mobilisasi Penduduk Tegal ke Jakarta: Jejak Sejarah di Masa Sultan Agung Menyerang VOC 1628 M
Lokasi Taman Eden dalam Tradisi Yahudi: Antara Geografi, Alegori, dan Mistisisme
Hutan Orang Rimba Jadi Kebun Sawit: Berondolan Dicuri, Pemerintah Sibuk Selfie ?
Buruh Bersuara, Monas Jadi Panggung Prabowo, Warteg Tetep Jadi Pelarian!
Mengerikan! Sindikat Internasional Ekspor Kulit Mangrove Ilegal, Laut Maluku Menjerit!
BENCANA MEGA-DEFORESTASI: PUNCAK BOGOR JADI KUBURAN HUTAN, JAKARTA LUMPUH OLEH AIR MATA ALAM!
Dilema Besar! Pembangunan IKN atau Kesejahteraan Rakyat?
Retakan Tanah Mengintai: Perlombaan Melawan Waktu di Tengah Ancaman Longsor Pekalongan
Di Balik Obsesi Swasembada Pangan: Lingkungan dan Masyarakat yang Terlupakan
Makan Bergizi Gratis Ngebut! 82,9 Juta Pelajar Siap Disantuni di 2025!
Kemiskinan Menyusut, Tapi Jurang Kesenjangan Kian Menganga!
Jeritan Nelayan: Terjebak di Balik Tembok Laut, Rezeki Kian Terkikis
Menimbang Makna di Balik Perayaan Tahun Baru
Insiden di Mahkamah Internasional: Pengacara Israel Disebut ‘Pembohong’ oleh Pengamat Selama Sidang
Raja Saudi Salman Dirawat karena Radang Paru-paru di Istana Al Salam
Helikopter dalam Konvoi yang Membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh di Azerbaijan Timur
JPMorgan Chase Tarik Investasi dari Elbit Systems di Tengah Tekanan Kampanye Boikot
76 Tahun Nakba: Peringatan Sejarah dan Bencana yang Berkepanjangan di Gaza
Hakim Kanada Tolak Pembubaran Demo Pro-Palestina di Universitas McGill
Blokade Bantuan ke Gaza: Protes, Krisis Kelaparan, dan Konsekuensi Global
Netanyahu Tegaskan Israel Bukan “Negara Bawahan” AS di Tengah Ketegangan dengan Biden
Mayor Angkatan Darat AS Mengundurkan Diri untuk Memprotes Dukungan Amerika terhadap Israel di Gaza