Ketar-Ketir Nasabah Jiwasraya: Pergolakan Menjelang Likuidasi dan Harapan untuk Solusi

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Menjelang tahap akhir dari likuidasi PT Asuransi Jiwasraya, yang kini bertransformasi menjadi PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life, ketidakpastian dan kekhawatiran melanda ribuan nasabah. Nasabah yang menolak mengikuti skema restrukturisasi merasa hak mereka terabaikan, dan mereka kini berjuang untuk mendapatkan kembali simpanan yang mereka anggap sebagai tabungan masa depan mereka. Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyuarakan ketidakpuasan dan mencari solusi, dengan harapan bahwa proses likuidasi tidak mengabaikan hak-hak nasabah dan pensiunan.

Nasabah Menolak Skema Restrukturisasi

Machril, seorang pensiunan aparatur sipil negara yang kini menjadi salah satu pemegang polis Jiwasraya, mengungkapkan kekecewaannya terhadap skema restrukturisasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Pada Rabu, 28 Agustus 2024, Machril bersama rekan-rekannya yang juga pemegang polis, berencana mengajukan permohonan audiensi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mereka merasa hak mereka sebagai nasabah dan warga negara telah diabaikan, dan mereka berharap menteri baru dapat memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini.

Para pemegang polis Jiwasraya yang menolak skema restrukturisasi merasa bahwa keputusan ini akan mengurangi nilai tabungan mereka secara signifikan. Menurut mereka, restrukturisasi ini bukan hanya mengurangi manfaat atau hasil pengembangan investasi mereka, tetapi juga memotong dana pokok simpanan hingga 40 persen. Machril sendiri menghadapi potensi kerugian besar, dengan total simpanan yang terjebak di Jiwasraya mencapai Rp 1,7 miliar—termasuk dana pensiun istrinya, yang sebelumnya bekerja di Mitsubishi.

Sebelum upaya ini, nasabah Jiwasraya telah melakukan berbagai langkah untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka telah mengajukan permohonan audiensi kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Komisi VI dan Komisi IX DPR yang membidangi badan usaha milik negara dan sektor keuangan. Sayangnya, upaya mereka sejauh ini belum membuahkan hasil yang memuaskan.

Krisis Keuangan Jiwasraya dan Langkah Pemerintah

Jiwasraya, yang merupakan perusahaan asuransi milik negara, mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh skandal korupsi yang besar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi kerugian negara yang mencapai Rp 16,8 triliun, terdiri dari investasi saham sebesar Rp 4,65 triliun dan investasi reksa dana sebesar Rp 12,16 triliun. Kerugian ini menempatkan Jiwasraya dalam posisi keuangan yang sangat kritis.

Pada Oktober 2018, Jiwasraya mengalami gagal bayar atas klaim polis yang jatuh tempo akibat tekanan likuiditas yang ekstrem. Dalam laporan keuangan tahun buku 2020, Jiwasraya mencatatkan kewajiban sebesar Rp 54,36 triliun dengan ekuitas negatif Rp 38,64 triliun. Rasio solvabilitas atau risk-based capital pada 31 Desember 2020 adalah minus 1.000,3 persen, jauh di bawah ketentuan OJK yang sebesar 120 persen.

Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah memutuskan untuk merestrukturisasi Jiwasraya dan mendirikan perusahaan baru bernama IFG Life. Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya dibentuk berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri BUMN pada 2020. Pemerintah kemudian mengucurkan penyertaan modal negara sebesar Rp 20 triliun pada 2021 untuk mendukung penyelamatan semua polis Jiwasraya. Pada tahun berikutnya, IFG Life menerima tambahan modal sebesar Rp 6,7 triliun, dan pada 2023, pemerintah kembali menyuntikkan dana sebesar Rp 3 triliun, sementara IFG Life menambah modal sebesar Rp 1,46 triliun.

Klaim IFG Life dan Respons dari OJK

Manajemen IFG Life mengklaim bahwa hingga 31 Juli 2024, mereka telah merestrukturisasi sebanyak 313.490 polis, yang melibatkan 2,4 juta pemegang polis. Direktur Utama Jiwasraya, Mahelan Prabantarikso, menyatakan bahwa 99,7 persen dari total pemegang polis telah mengikuti program restrukturisasi dan pemindahan polis ke IFG Life. Namun, masih ada sekitar 298 peserta, termasuk pemegang polis korporasi dan bancassurance, yang belum mengikuti program tersebut.

Rizal Ramadhani dari OJK menegaskan bahwa pihaknya ingin menyehatkan Jiwasraya sekaligus melindungi sekitar 350 ribu nasabahnya. Menurut Rizal, OJK berupaya memastikan bahwa pengembalian investasi dilakukan secara adil dan merata. Namun, dengan aset Jiwasraya yang hanya sebesar Rp 6,7 triliun, perusahaan belum mampu membayar klaim penuh kepada semua pemegang polis. Rizal menekankan bahwa tidak adil jika Jiwasraya hanya membayar klaim penuh kepada nasabah yang menolak restrukturisasi. OJK, bersama dengan pemerintah, pemegang saham, dan BUMN, sedang mencari solusi terbaik, termasuk pengoptimalan pengelolaan aset Jiwasraya seperti tanah dan gedung untuk menambah pendapatan.

Persoalan Pensiunan dan Kewajiban yang Belum Terpenuhi

Masalah Jiwasraya tidak hanya terbatas pada polis asuransi. Sekitar 2.300 pensiunan karyawan Jiwasraya yang menempatkan dana dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya juga menghadapi ketidakpastian. Ketua Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya Pusat, De Yong Adrian, mengungkapkan bahwa DPPK Jiwasraya saat ini mengalami defisit pendanaan sebesar Rp 371 miliar per 31 Desember 2023. Tanpa tambahan dana, kemampuan DPPK Jiwasraya untuk membayar pensiun bulanan diperkirakan hanya akan bertahan hingga Mei 2025.

Para pensiunan ini merasa diabaikan dalam diskusi mengenai likuidasi dan pemulihan Jiwasraya. Mereka telah mengadukan nasib mereka kepada Komisi VI DPR yang membidangi urusan BUMN. Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa persoalan pensiunan ini terkait dengan kekurangan cadangan dan indikasi fraud. DPR berkomitmen untuk mengawal kasus ini dan akan memanggil direksi IFG jika diperlukan untuk memastikan semua kewajiban diselesaikan.

Harapan dan Langkah Selanjutnya

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, menyatakan bahwa IFG Life akan meneruskan pertanggungan pemegang eks polis Jiwasraya dengan produk yang lebih sehat, untuk memastikan hak-hak pemegang polis lebih terjamin di IFG Life. Namun, nasabah yang menolak skema restrukturisasi dan pensiunan Jiwasraya masih menghadapi ketidakpastian mengenai pemulihan dana mereka.

Dalam menghadapi situasi ini, Machril dan para pemegang polis lainnya terus memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan kembali dana simpanan yang mereka anggap sebagai tabungan pensiun. Masyarakat dan nasabah berharap bahwa pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan solusi yang adil dan transparan, agar proses likuidasi Jiwasraya tidak mengabaikan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Ketidakpastian ini menyisakan harapan bahwa dengan pengawasan yang ketat dan komitmen dari semua pihak, krisis Jiwasraya dapat diatasi dengan cara yang adil dan berkelanjutan, sehingga nasabah dan pensiunan tidak lagi menjadi korban dari situasi yang tidak mereka pilih. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat segera menemukan jalan keluar yang memadai untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. *Mukroni

Foto Tempo