Mengapa Angka Kemiskinan Era Jokowi Bisa Menyesatkan? Standar Lama BPS Jadi Sorotan

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah berupaya keras untuk mengurangi angka kemiskinan di negara ini. Berbagai program dan kebijakan sosial telah diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin. Namun, belakangan ini, ada keprihatinan yang mendalam mengenai keakuratan data kemiskinan yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya terkait penggunaan standar lama dalam pengukuran kemiskinan ekstrem.

Standar Lama BPS dalam Mengukur Kemiskinan Ekstrem

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, baru-baru ini mengungkapkan bahwa BPS masih menggunakan standar lama yang ditetapkan oleh World Bank untuk mengukur kemiskinan ekstrem, yaitu sebesar US$1,9 per kapita per hari. Standar ini adalah angka yang telah digunakan sejak beberapa tahun lalu dan kini dianggap usang dibandingkan dengan ukuran terbaru yang diadopsi oleh World Bank, yaitu US$3,2 per kapita per hari.

Perubahan standar ini, yang mengacu pada angka Purchasing Power Parity (PPP) 2017, menggantikan PPP 2011 yang sebelumnya digunakan. PPP adalah metode yang digunakan untuk menyesuaikan angka kemiskinan dengan daya beli dan inflasi yang berbeda di berbagai negara. World Bank memperkenalkan standar baru ini pada 2022 untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi kemiskinan di seluruh dunia.

Amalia Adininggar menjelaskan bahwa BPS memilih untuk tetap menggunakan standar lama untuk menjaga konsistensi dalam perbandingan historis. “Kami menggunakan US$1,9 agar perbandingan jumlah orang miskin secara historis tetap sama,” ucap Amalia. Ia juga menambahkan bahwa saat ini belum ada rencana untuk mengubah metodologi pengukuran kemiskinan sesuai standar baru.

Dampak Penggunaan Standar Lama pada Data Kemiskinan

Penggunaan standar lama dalam pengukuran kemiskinan ekstrem dapat memberikan gambaran yang tidak akurat tentang sejauh mana kemiskinan di Indonesia. Dengan ukuran US$1,9 per kapita per hari, jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia per Maret 2024 tercatat hanya 0,83 persen dari total penduduk. Angka ini menurun dibandingkan dengan 1,12 persen pada Maret 2023. Namun, jika menggunakan standar baru sebesar US$3,2, angka kemiskinan ekstrem mungkin jauh lebih tinggi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengkritik penggunaan standar lama ini dan menilai bahwa hasilnya bisa menyesatkan. Menurutnya, standar lama ini dapat menghasilkan angka yang tidak mencerminkan realitas kemiskinan yang sesungguhnya. “Dengan metodologi ini, hasilnya bisa menyesatkan. Jangan-jangan kelas menengah atau atas, sejatinya masuk kelas bawah karena dihitung dengan standar rendah,” katanya.

Masalah ini semakin diperjelas oleh pernyataan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, yang merujuk pada pidato Ibu Satu Kahkonen, Country Director World Bank Indonesia. “Ketika Anda dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol dengan garis kemiskinan sebesar US$1,9, tetapi jika Anda menggunakan standar US$3,0, seketika 40 persen populasi kita bisa dianggap miskin,” kata Sri Mulyani dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assessment di Jakarta.

Kontroversi dan Kritik

Kontroversi mengenai penggunaan standar lama ini menambah ketegangan dalam perdebatan tentang kemiskinan di Indonesia. Banyak pihak yang menilai bahwa data yang disajikan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan dan dapat digunakan untuk tujuan politik atau propaganda.

Penggunaan standar yang lebih rendah mungkin memberikan kesan bahwa pemerintah telah berhasil mengurangi kemiskinan secara signifikan. Namun, jika standar baru digunakan, gambaran kemiskinan di Indonesia mungkin jauh lebih serius dari yang dilaporkan. Ini menjadi perhatian penting karena data kemiskinan yang akurat sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan alokasi sumber daya yang tepat dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan.

Kritik yang muncul juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengukuran dan pelaporan data kemiskinan. Pemerintah dan BPS harus memastikan bahwa data yang disajikan tidak hanya akurat tetapi juga relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku saat ini.

Langkah ke Depan

Untuk memastikan bahwa data kemiskinan mencerminkan kondisi sebenarnya, penting bagi BPS untuk mempertimbangkan perubahan metodologi pengukuran sesuai dengan standar terbaru dari World Bank. Menggunakan standar yang lebih relevan akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, transparansi dalam proses pengukuran dan pelaporan data juga sangat penting. Pemerintah dan BPS perlu memastikan bahwa data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan publik. Ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan dan memastikan bahwa bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.

Evaluasi dan perbaikan metodologi pengukuran kemiskinan harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa angka yang dilaporkan mencerminkan realitas di lapangan. Hanya dengan data yang akurat dan transparan, pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan ini, semua pihak—termasuk pemerintah, BPS, dan masyarakat—harus bekerja sama untuk memastikan bahwa data kemiskinan yang dilaporkan adalah refleksi yang akurat dari kondisi nyata. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan benar-benar berdampak positif dan membawa perubahan nyata bagi kehidupan rakyat Indonesia. *Mukroni

Foto Badan Pusat Statistik