Perseteruan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie dalam Memimpin Kadin: Memanasnya Dualisme Kepemimpinan

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Dualisme kepemimpinan di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia semakin memperlihatkan polarisasi yang kuat di kalangan dunia usaha. Perseteruan antara Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin yang menjabat periode 2021-2026, dan Anindya Bakrie, yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada September 2024, telah menciptakan gejolak yang berpotensi mempengaruhi arah kebijakan dunia usaha di Indonesia.

Latar Belakang Konflik

Perseteruan ini bermula ketika sekelompok anggota Kadin menyelenggarakan Munaslub pada 14 September 2024, yang akhirnya memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum. Munaslub ini digelar atas dasar ketidakpuasan sejumlah anggota terhadap kepemimpinan Arsjad Rasjid. Namun, kubu Arsjad menyatakan bahwa Munaslub tersebut ilegal karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin, serta tidak memenuhi persyaratan kuorum yang sah.

Dalam AD/ART Kadin, Munaslub hanya bisa dilakukan jika ada alasan kuat, seperti pelanggaran prinsip, penyalahgunaan keuangan, atau tidak berfungsinya organisasi. Menurut kubu Arsjad, tidak ada satupun dari ketiga alasan tersebut yang terjadi selama masa kepemimpinan Arsjad. Oleh karena itu, mereka menganggap Munaslub yang mengangkat Anindya sebagai Ketua Umum adalah langkah yang menyalahi aturan organisasi.

Dukungan untuk Anindya Bakrie

Meskipun Munaslub ini dinyatakan ilegal oleh kubu Arsjad, Anindya Bakrie tetap menerima dukungan dari sejumlah pejabat pemerintah dan anggota Kadin. Dalam beberapa pekan setelah Munaslub, Anindya berhasil bertemu dengan sejumlah menteri dan tokoh penting yang secara terbuka mengakui dan mendukungnya sebagai Ketua Umum Kadin. Di antaranya adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas.

Tidak hanya itu, beberapa pejabat Kadin juga hadir dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh kubu Anindya, memperlihatkan adanya dukungan internal yang cukup kuat. Pertemuan Anindya dengan para menteri ini menunjukkan bahwa ia memiliki jaringan politik yang kuat, sesuatu yang tentunya bisa memperkuat posisinya dalam perebutan kursi kepemimpinan Kadin.

Salah satu momentum penting bagi Anindya adalah saat ia berhasil menyelenggarakan sarasehan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, pada awal Oktober 2024. Dalam acara tersebut, Budi Arie menyampaikan harapan agar Kadin dapat berperan lebih aktif dalam mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia, sebuah sektor yang tengah berkembang pesat. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun status kepemimpinannya masih diperdebatkan, Anindya mampu membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan utama di pemerintahan.

Arsjad Rasjid dan Pendekatan Hukum

Di sisi lain, Arsjad Rasjid memilih untuk tetap teguh pada jalur hukum dan aturan organisasi. Arsjad, yang menjabat sebagai Ketua Umum Kadin sejak 2021, menegaskan bahwa dirinya adalah Ketua Umum yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 yang mengatur AD/ART Kadin. Arsjad menyatakan bahwa hanya ada satu Kadin di Indonesia dan bahwa dirinya masih memegang mandat sebagai Ketua Umum hingga masa jabatannya berakhir pada 2026.

Kubu Arsjad, yang didukung oleh 21 dari 35 Ketua Kadin Provinsi, juga telah menyatakan bahwa Munaslub yang digelar oleh kubu Anindya tidak memenuhi kuorum dan melanggar AD/ART. Untuk menanggapi Munaslub tersebut, Arsjad dan tim hukumnya, yang dipimpin oleh advokat senior Hamdan Zoelva, mengambil langkah hukum untuk membatalkan hasil Munaslub.

Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Munaslub tersebut tidak sah karena tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Zoelva, Munaslub hanya bisa diselenggarakan jika 50%+1 dari anggota yang memiliki hak suara, yaitu Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa (ALB), mendukungnya. Namun, dalam Munaslub ini, hanya 14 Kadin Provinsi yang hadir, yang artinya tidak memenuhi kuorum.

Arsjad juga memperkenalkan advokat lain, Denny Kailimang, sebagai kuasa hukum Kadin Provinsi untuk memperkuat upaya hukum mereka. Tim hukum Arsjad akan menggugat hasil Munaslub ke Pengadilan Negeri dengan alasan pelanggaran undang-undang dan AD/ART Kadin. Selain itu, mereka juga akan membawa ke jalur hukum para aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan Munaslub, termasuk Ketua Munaslub, Nurdin Halid, dan Ketua Organizing Committee, Bayu Priawan Djokosoetono.

Dampak Perseteruan terhadap Dunia Usaha

Perseteruan antara Arsjad dan Anindya tidak hanya berdampak pada internal Kadin, tetapi juga pada dunia usaha di Indonesia. Kadin sebagai organisasi yang mewakili suara pengusaha di Indonesia memegang peranan penting dalam membentuk kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, konflik ini dapat memperlemah posisi Kadin dalam bermitra dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kubu Arsjad menilai bahwa keberlanjutan organisasi Kadin harus dijaga dengan mematuhi aturan yang ada. Sementara itu, kubu Anindya berpendapat bahwa perubahan kepemimpinan diperlukan untuk membawa Kadin lebih progresif dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan, termasuk transformasi digital dan perubahan iklim. Namun, perbedaan visi ini tidak akan memberikan manfaat jika perseteruan terus berlarut-larut tanpa ada penyelesaian.

Upaya Penyelesaian dan Pertemuan

Di tengah memanasnya perseteruan ini, ada upaya untuk mendamaikan kedua pihak. Pada 27 September 2024, Anindya dan Arsjad akhirnya bertemu dalam sebuah pertemuan yang ditengahi oleh Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Investasi. Pertemuan ini bertujuan untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) guna menentukan Ketua Umum Kadin yang sah, namun pelaksanaannya akan dilakukan setelah pelantikan Presiden pada 2024. Mereka juga sepakat untuk membentuk panitia Munas yang melibatkan kedua pihak dan mematuhi AD/ART Kadin. Kesepakatan ini dianggap sebagai langkah awal untuk meredakan ketegangan yang terjadi.

Perseteruan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie dalam memperebutkan posisi Ketua Umum Kadin telah menimbulkan kekhawatiran akan adanya perpecahan dalam organisasi yang penting bagi dunia usaha di Indonesia. Meskipun kedua belah pihak memiliki strategi dan visi yang berbeda, kesepakatan untuk menyelenggarakan Munas memberikan harapan akan adanya penyelesaian yang damai dan sesuai aturan.

Kadin Indonesia, sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, harus dapat segera menyelesaikan konflik ini agar fokus kembali pada tugas utamanya, yaitu memajukan perekonomian Indonesia dan menghadapi tantangan global di masa depan. Hanya dengan kepemimpinan yang kuat dan bersatu, Kadin dapat memainkan peran yang signifikan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. *Mukroni

Foto Kowantaranews