Tergerusnya Produksi Beras Nasional di Kuartal I-2026 Akibat Cuaca Ekstrem

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Capaian swasembada beras nasional yang diraih Indonesia pada tahun 2025 kini tengah menghadapi ujian berat di awal tahun 2026. Setelah mencatatkan sejarah dengan produksi mencapai 34,69 hingga 34,71 juta ton pada tahun sebelumnya, stabilitas pangan nasional mulai dibayangi oleh ancaman fenomena alam yang ekstrem. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis proyeksi yang menunjukkan adanya tren penurunan produksi beras pada periode Januari hingga April 2026, yang dipicu oleh penyusutan luas panen dan gangguan cuaca hidrometeorologi di berbagai sentra produksi utama.

Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Padi, produksi beras nasional pada empat bulan pertama tahun 2026 diperkirakan mencapai 13,98 juta ton. Angka ini mengalami kontraksi tipis sebesar 0,18 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 14,01 juta ton. Penurunan ini selaras dengan berkurangnya luas panen padi nasional sebesar 0,20 persen, yakni dari 4,49 juta hektare menjadi 4,48 juta hektare. Meskipun pada Januari 2026 produksi sempat melonjak signifikan menjadi 1,75 juta ton atau naik 38,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya, performa di bulan-bulan berikutnya justru menunjukkan kelesuan. Khusus untuk periode Februari hingga April 2026, produksi beras diprediksi merosot hingga 4,02 persen secara tahunan akibat akumulasi dampak bencana.

Faktor utama yang menggerus produktivitas lahan adalah banjir besar yang melanda wilayah Sumatera dan Jawa sejak akhir tahun 2025. Di Pulau Sumatera, tercatat 107.324 hektare lahan sawah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak banjir dan tanah longsor. Dari total luasan tersebut, sekitar 44.600 hektare lahan padi dan jagung dinyatakan mengalami gagal panen atau puso. Kerusakan infrastruktur pun tidak terelakkan, mulai dari rusaknya 152 kilometer jaringan irigasi hingga hilangnya 2.300 unit alat dan mesin pertanian (alsintan).

Kondisi serupa terjadi di Pulau Jawa, di mana banjir merendam ribuan hektare sawah di jalur lumbung padi nasional. Di Kabupaten Subang, Jawa Barat, tercatat 4.049 hektare sawah terendam banjir dengan ancaman puso yang nyata. Sementara itu, Kabupaten Bekasi melaporkan 5.301 hektare lahan terdampak, dan di Indramayu luasan sawah yang tergenang mencapai 10.394 hektare. Di Jawa Tengah, ribuan hektare sawah di wilayah Jepara juga dilaporkan mengalami puso, yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi petani mencapai puluhan miliar rupiah.

Dompet Kelas Menengah Tergerus ”Sesuap Nasi”: Antara Strategi “Mantab” dan Risiko Turun Kelas

Situasi semakin pelik dengan adanya peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai munculnya tiga bibit siklon tropis (90S, 93S, dan 92P) di sekitar wilayah Indonesia pada Maret 2026. Fenomena ini memicu cuaca ekstrem berupa hujan lebat hingga sangat lebat yang berpotensi mengganggu fase panen raya di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Bali. Tak berhenti di situ, tantangan ganda muncul dengan prediksi fenomena El Niño yang diperkirakan mulai melanda pada Juli 2026. Fenomena ini membawa ancaman kekeringan panjang yang dapat memperburuk penurunan produksi pada paruh kedua tahun ini.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran rehabilitasi sebesar Rp 336 miliar khusus untuk pemulihan sawah di Sumatera. Skema padat karya pun diterapkan agar petani yang terdampak tetap memiliki penghasilan dengan memperbaiki lahan mereka sendiri. Di sisi lain, Perum Bulog memastikan stok beras nasional tetap aman di angka 3,5 juta ton untuk menjaga stabilitas pasokan di masyarakat menjelang momentum Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengintensifkan penyaluran 828 ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai Maret hingga Desember 2026 guna menekan spekulasi harga di tingkat pasar. Strategi mitigasi seperti pompanisasi masif dan percepatan cetak sawah seluas 250.000 hektare menjadi langkah kunci pemerintah untuk mempertahankan status swasembada di tengah ketidakpastian iklim global. By Mukroni