Potensi Ekspor Ribuan Desa: Mampukah UMKM Kita Menembus Pasar Global?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Peringatan Hari UMKM Internasional yang jatuh pada tanggal 27 Juni menjadi momentum krusial bagi perekonomian akar rumput di Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi global yang kian tidak menentu serta fluktuasi nilai tukar rupiah, muncul sebuah pertanyaan penting: mampukah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di pelosok desa melangkah lebih jauh dari sekadar bertahan hidup, untuk menembus dan bersaing di pasar internasional?

Indonesia dianugerahi ribuan desa dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Potensi ini tidak sekadar mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga memiliki daya saing tinggi di tingkat global. Melalui program “Desa BISA Ekspor” yang digagas dan diimplementasikan secara bertahap sejak September 2025, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya menjadikan desa sebagai pusat kekuatan ekonomi baru. Tujuannya jelas, yakni mendatangkan devisa bagi negara sekaligus menyejahterakan masyarakat desa melalui komoditas unggulan lokal.

Berdasarkan data pemetaan Kemendag, tercatat ada 2.616 desa yang memiliki potensi ekspor dan tersebar di 32 provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 787 desa telah masuk dalam kategori kluster 1, yang artinya berstatus sudah siap ekspor. Sementara itu, 1.708 desa lainnya masih berada di kluster 2, yang berarti membutuhkan pendampingan lebih lanjut guna memperkuat ekosistem ekspor—mulai dari kesiapan sumber daya manusia, logistik, pemasaran, akses keuangan, hingga adopsi teknologi. Sisanya, sebanyak 121 desa merupakan sentra industri kecil dan menengah (IKM).

Kesiapan setiap daerah tentu bervariasi dan memunculkan fenomena yang menarik. Aceh, misalnya, memiliki jumlah desa potensi ekspor terbanyak secara nasional dengan 398 desa. Namun ironisnya, hanya sekitar 7 persen (28 desa) yang benar-benar siap ekspor atau masuk ke kluster 1. Sebaliknya, Sulawesi Selatan justru tampil sebagai provinsi yang paling siap. Dari 247 desanya yang berpotensi, sebanyak 64,4 persen atau 159 desa telah berstatus siap ekspor. Sektor perkebunan, khususnya komoditas kakao yang tersebar di 130 desa, menjadi primadona dan telah menembus pasar luar negeri seperti Malaysia, India, Amerika Serikat, China, hingga Jepang. Selain kakao, ada pula gula aren, rumput laut, minyak nilam, dan produk kriya unggulan seperti tenun bira dan ukiran kayu.

Potensi besar dari desa-desa tersebut pada praktiknya sangat ditopang oleh keberadaan UMKM sebagai pilar utama perekonomian bangsa. Tercatat, UMKM menggerakkan lebih dari 90 persen roda ekonomi nasional dengan jumlah yang terus meningkat hingga mencapai 65,5 juta unit pada 2025. Sektor ini juga menyerap 97 persen tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Bahkan, pada triwulan pertama tahun 2026, kegiatan penjajakan bisnis (business matching) bagi UMKM berorientasi ekspor telah berhasil meraup potensi transaksi sebesar 23,6 juta dolar AS.

Akan tetapi, jalan menuju pasar global tidaklah bebas hambatan. Akronim “BISA” dalam program Kemendag tersebut merupakan singkatan dari “Berani Inovasi, Siap Adaptasi”. Inilah yang rupanya menjadi tantangan terberat. Laporan Survei Usaha Kecil Asia Pasifik dari CPA (Certified Practising Accountant) Australia menunjukkan fakta yang cukup mengkhawatirkan: selama lima tahun terakhir sejak 2022, Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan yang UMKM-nya konsisten tidak mengalami peningkatan inovasi. Tercatat, hanya 28 persen pelaku usaha kecil yang berencana memperkenalkan produk atau layanan baru yang unik pada 2026, merosot dari angka 37 persen pada tahun sebelumnya.

Kurangnya inovasi ini bisa menjadi kelemahan fatal di pasar internasional yang sangat kompetitif. Untuk bisa bersaing, UMKM desa tidak bisa lagi sekadar menjual barang mentah (raw material). Mereka dituntut menciptakan nilai tambah (value-added) melalui produk olahan yang kreatif. Selain itu, UMKM desa juga masih harus menghadapi tantangan sistemik berupa kebijakan suku bunga yang tinggi. Tekanan pembiayaan ini tidak hanya menghambat ekspansi bisnis, tetapi juga mempersempit margin keuntungan para pelaku usaha di akar rumput.

Fenomena Shrinkflation di Warteg Bantah Klaim Pemerintah Soal Fondasi Ekonomi RI yang Kuat

Meski dihadapkan pada krisis inovasi dan tantangan modal, secercah optimisme yang luar biasa tetap menyala di kalangan pelaku usaha. Survei CPA Australia yang sama juga mengungkapkan bahwa 86 persen pelaku UMKM di Indonesia sangat yakin bisnis mereka akan terus tumbuh. Sebanyak 72 persen pelaku usaha kecil juga telah merasakan secara langsung dampak positif dari teknologi terhadap profitabilitas mereka sepanjang 2025. Kepercayaan diri ini pun terbukti dari ekspansi penyerapan tenaga kerja, di mana 40 persen usaha kecil menambah jumlah karyawannya pada 2025, dan angka ini diproyeksikan akan terus naik menjadi 52 persen pada 2026.

Pada akhirnya, program Desa BISA Ekspor adalah sebuah jembatan emas bagi komoditas lokal. Namun, jembatan ini hanya bisa dilewati dengan aman apabila pemerintah, swasta, dan pelaku UMKM itu sendiri bersinergi untuk meruntuhkan tembok stagnasi inovasi. Dengan pendampingan yang intensif, adaptasi digital yang lebih masif, dan keberanian untuk berinovasi meramu produk baru, UMKM desa niscaya akan “naik kelas” dan benar-benar membuktikan diri sebagai motor penggerak devisa Indonesia di masa depan. By Mukroni