• Jum. Feb 14th, 2025

KowantaraNews

RINGKAS DAN TAJAM

Presiden Joe Biden Tidak Akan Intervensi Kasus Hukum Hunter Biden

ByAdmin

Sep 7, 2024
Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Kasus hukum yang menimpa Hunter Biden, putra bungsu Presiden Amerika Serikat Joe Biden, telah menjadi pusat perhatian publik Amerika dan internasional selama beberapa tahun terakhir. Bukan hanya karena statusnya sebagai putra presiden, tetapi juga karena beratnya dakwaan yang dia hadapi serta potensi hukuman yang bisa mencapai hingga 42 tahun penjara. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joe Biden dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk melindungi putranya dari konsekuensi hukum. Keputusan ini menunjukkan prinsip Biden dalam menjaga integritas sistem peradilan Amerika, meskipun kasus ini melibatkan keluarganya sendiri.

Latar Belakang Kasus

Hunter Biden, yang kini berusia 54 tahun, menghadapi serangkaian dakwaan hukum yang mulai mengemuka sejak 2023. Beberapa di antaranya meliputi tuduhan penghindaran pajak, kepemilikan senjata api ilegal, dan penyalahgunaan narkoba. Dalam dakwaan yang diajukan di pengadilan federal pada tahun 2023, Hunter dituduh tidak membayar pajak penghasilan selama tahun 2017 dan 2018, serta memiliki senjata api secara ilegal pada tahun 2018 saat dia tengah menjalani rehabilitasi dari kecanduan narkoba. Hunter telah membayar pajaknya pada tahun 2021, namun tetap dianggap bersalah karena keterlambatan dalam pembayarannya.

Persidangan kasus ini tidak berhenti di situ. Pada Januari 2024, Hunter menghadapi sembilan dakwaan kriminal baru, termasuk tuduhan tidak membayar pajak sebesar 1,4 juta dolar AS dari 2016 hingga 2019, mengajukan laporan pajak palsu, dan berupaya menghindari pembayaran pajak. Selain itu, jaksa juga mengungkapkan bahwa Hunter menggunakan uangnya untuk membeli narkoba, menyewa pengawalan, membeli mobil eksotis, dan berbagai barang mewah lainnya. Semua dakwaan ini dapat mengakibatkan hukuman maksimal 25 tahun penjara.

Tidak hanya itu, Hunter juga didakwa berbohong pada formulir pembelian senjata api pada tahun 2018, ketika dia mengaku tidak memiliki masalah dengan narkoba, meskipun dia tercatat sebagai pasien rehabilitasi. Dalam persidangan terkait pembelian senjata api ilegal ini, Hunter telah dinyatakan bersalah. Jika dihitung secara total, hukuman maksimal yang mungkin dijatuhkan dari kedua kasus tersebut adalah 42 tahun penjara.

Baca juga : Kebakaran Tragis di Sekolah Dasar Kenya: 17 Anak Tewas, Investigasi Dilakukan

Baca juga : Kamala Harris: Mendefinisikan Ulang Identitas Politik dan Memecahkan Batasan dalam Diam

Baca juga : Diplomasi Tertutup AS-China: Mencari Titik Temu di Tengah Rivalitas Global

Kecanduan dan Kehidupan Pribadi Hunter Biden

Masalah hukum yang dihadapi Hunter Biden tidak lepas dari masalah pribadinya. Hunter secara terbuka mengakui bahwa dia telah berjuang melawan kecanduan alkohol dan narkoba selama bertahun-tahun. Dalam buku otobiografinya yang berjudul Beautiful Things, yang diterbitkan pada tahun 2021, Hunter bercerita tentang bagaimana kecanduan narkoba menguasai hidupnya, terutama setelah kematian kakaknya, Beau Biden, pada tahun 2015. Beau meninggal karena kanker otak, dan hubungan mereka yang sangat dekat membuat Hunter semakin terpuruk dalam depresi dan kecanduan kokain.

Hunter menjalani berbagai program rehabilitasi untuk memerangi kecanduannya. Namun, kehidupan pribadinya yang penuh kekacauan ini juga menyeretnya ke dalam berbagai masalah hukum, termasuk penggunaan narkoba, pengemplangan pajak, dan pembelian senjata api ilegal. Di tengah-tengah semua masalah ini, Hunter terus mendapatkan dukungan dari ayahnya, Joe Biden, meskipun dukungan itu bersifat pribadi dan tidak dalam bentuk campur tangan politik atau hukum.

Sikap Joe Biden: Tidak Ada Intervensi Hukum

Sejak awal kasus ini bergulir, Joe Biden telah dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan menggunakan posisinya sebagai presiden untuk melindungi putranya dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Biden menegaskan bahwa putranya harus menghadapi konsekuensi hukum dari perbuatannya, seperti warga negara lainnya. Meskipun ia sangat mendukung upaya putranya dalam melawan kecanduan dan merasa bangga dengan kemajuan pribadi Hunter, Joe Biden tidak berniat untuk memberikan keringanan hukuman atau grasi presiden.

Dalam salah satu pernyataannya yang paling menonjol, Biden mengatakan, “Saya sangat bangga kepada putra saya, Hunter. Dia sudah berhasil melawan kecanduannya. Dia salah satu laki-laki paling cerdas dan baik yang saya kenal. Namun, saya akan mematuhi keputusan juri. Saya tidak akan memberikan pengampunan.” Pernyataan ini disampaikan pada bulan Juni 2024 setelah Hunter dinyatakan bersalah dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Dengan pernyataan ini, Biden menegaskan bahwa ia tidak akan menggunakan kekuasaan presiden untuk mempengaruhi proses peradilan, terlepas dari ikatan keluarga yang ada.

Langkah ini mencerminkan prinsip yang dijunjung tinggi oleh Joe Biden tentang pentingnya sistem hukum yang adil dan independen. Presiden Biden ingin menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan anak presiden sekalipun, yang berada di atas hukum. Sikap ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan Biden, terutama di tengah tekanan politik dari berbagai pihak yang mempermasalahkan hubungan antara kekuasaan eksekutif dan peradilan.

Dukungan Pribadi yang Tak Terbatas

Meskipun Joe Biden menolak untuk terlibat dalam proses hukum, hubungan pribadinya dengan Hunter tetap erat. Joe sering terlihat mendampingi putranya dalam momen-momen penting. Misalnya, pada bulan Juni 2024, Presiden Biden terlihat memeluk putranya ketika mereka tiba di Pangkalan Garda Nasional Udara Delaware, saat Hunter dalam perjalanan menuju Wilmington untuk menghadiri persidangan.

Dukungan emosional yang diberikan Joe Biden kepada putranya menunjukkan sisi manusiawi dari presiden yang sedang dihadapkan pada tantangan besar. Sebagai seorang ayah, Biden sangat dekat dengan anak-anaknya, terutama setelah kehilangan istri pertamanya dan putrinya dalam kecelakaan mobil tragis pada tahun 1972, serta kematian Beau pada tahun 2015. Kehilangan-kematian ini memperkuat ikatan keluarga Biden dan membuat hubungan antara Joe dan Hunter semakin kuat, meskipun keduanya telah melalui banyak cobaan.

Namun, Joe Biden memahami peran yang dia pegang sebagai presiden dan konsekuensi dari campur tangan dalam kasus hukum. Oleh karena itu, dukungan yang dia berikan kepada Hunter terbatas pada aspek pribadi dan emosional, bukan politik atau hukum.

Perubahan Sikap Hunter Biden

Di sisi lain, sikap Hunter Biden terhadap kasus-kasus yang dia hadapi juga mengalami perubahan. Pada awalnya, Hunter dengan tegas membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Namun, pada persidangan yang digelar pada 5 September 2024, Hunter membuat pengakuan yang mengejutkan dengan menyatakan dirinya bersalah atas dakwaan pajak federal. Perubahan ini diduga sebagai bagian dari strategi hukum yang diusulkan oleh pengacaranya setelah Presiden Biden mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri lagi pada pemilu 2024.

Dengan pengakuan bersalah ini, Hunter berharap agar pengadilan mempertimbangkan itikad baiknya dan kemungkinan melakukan negosiasi untuk penyelesaian kasus. Dalam pernyataannya di persidangan, Hunter mengatakan, “Saya tidak mau membebani keluarga saya dengan rasa malu dan sakit. Saya ingin melindungi privasi mereka yang telah terinvasi karena perbuatan saya.” Pernyataan ini menunjukkan keinginan Hunter untuk bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya, sambil berharap bisa mencapai penyelesaian yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya.

Kapan Vonis Akan Dijatuhkan?

Vonis akhir atas kasus Hunter Biden belum sepenuhnya ditentukan. Hakim Mark Scarsi di pengadilan federal Los Angeles memiliki tenggat waktu hingga 16 Desember 2024 untuk memutuskan hukuman terkait kasus pengemplangan pajak. Sementara itu, vonis terkait kepemilikan senjata api ilegal masih menunggu hasil banding yang diajukan oleh tim pengacara Hunter. Jika kedua vonis ini dijatuhkan, Hunter bisa menghadapi hukuman maksimal 42 tahun penjara.

Dengan vonis yang diharapkan keluar pada akhir tahun 2024, publik Amerika dan dunia menantikan bagaimana akhir dari kasus ini. Meski begitu, satu hal yang sudah pasti adalah bahwa Presiden Joe Biden akan tetap teguh pada pendiriannya: tidak akan ada intervensi atau pengampunan presiden untuk putranya, Hunter Biden. * Mukroni

Foto Kowantaranews

  • Berita Terkait :

Kebakaran Tragis di Sekolah Dasar Kenya: 17 Anak Tewas, Investigasi Dilakukan

Kamala Harris: Mendefinisikan Ulang Identitas Politik dan Memecahkan Batasan dalam Diam

Diplomasi Tertutup AS-China: Mencari Titik Temu di Tengah Rivalitas Global

Nepal Meminta Penghapusan Utang China untuk Bandara Baru yang Gagal Meningkatkan Ekonomi

Kamala Harris Kehilangan Dukungan Penting di Konvensi Demokrat Karena Isu Palestina

Konvensi Nasional Partai Demokrat 2024: Penetapan Kandidat, Pesan Kebebasan, dan Insiden Tak Terduga

Elon Musk Dipertimbangkan Masuk Kabinet Trump: Menguak Dinamika Politik dan Bisnis di AS

Pidato yang Tidak Pernah Ingin Disampaikan oleh Biden

Sinergi Ekonomi: Kamala Harris Fokus Pada Tingginya Biaya Hidup dalam Pidato Kebijakan Ekonomi Pertama

Pertemuan Tingkat Tinggi di Shanghai: Upaya Stabilisasi Hubungan Ekonomi AS-Tiongkok di Tengah Ketegangan Perdagangan

Tantangan Ekonomi Triwulan III: Prospek Pertumbuhan di Bawah 5 Persen Akibat Perlambatan Industri dan Konsumsi

Lampu Kuning dari Kelas Menengah RI: Menurunnya Daya Beli dan Dampak Sosial Ekonomi

Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia di Tengah Tekanan Daya Beli yang Melemah

Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia di Tengah Tekanan Utang

Lonjakan Harga Kopi Robusta: Peluang dan Tantangan bagi Perkopian Indonesia

Mengintip Tingginya Biaya Hidup di Timor Leste: Air Mineral Rp 10 Ribu, Fenomena dan Faktor Penyebab

Diskusi Kelompok Terarah di DPR-RI: Fraksi Partai NasDem Bahas Tantangan dan Peluang Gen Z dalam Pasar Kerja Global

Sejarah Warteg: Evolusi dari Logistik Perang hingga Bisnis Kuliner Populer

Cerita Munculnya Warteg, Berawal untuk Logistik Prajurit Sultan Agung

Wajib Sertifikasi Halal UMKM Diundur ke 2026: Kebijakan dan Alasan Pemerintah

Teriak Pedagang Warteg Saat Harga Beras Dekati Rp 700 Ribu per Karung

Keren !, Sejumlah Alumni UB Mendirikan Koperasi dan Warteg Sahabat di Kota Malang

Ternyata Warteg Sahabat KOWATAMI Memakai Sistem Kasir Online

Ternyata Warteg Sahabat Berada di Bawah Naungan Koperasi Warung Sahabat Madani

Wow Keren !, Makan Gratis di Warteg Sahabat Untuk Penghafal Surat Kahfi di Hari Minggu

Warteg Sahabat Satu-Satunya Warteg Milenial di Kota Malang dengan Wifi

Warteg Sahabat Menawarkan Warteg Gaya Milenial untuk Kota Malang dan Sekitarnya

Republik Bahari Mengepakan Sayap Warteg ala Café di Cilandak Jakarta Selatan

Promo Gila Gilaan Di Grand Opening Rodjo Duren Cirendeu.

Pelanggan Warteg di Bekasi dan Bogor Kecewa, Menu Jengkol Hilang

KOWARTAMI Membuka Lagi Gerai Warteg Republik Bahari ke-5 di MABES Jakarta Barat

Ternyata Nasi Padang Ada yang Harganya Lebih Murah dari Warteg, Apa benar ?

Menikmati Menu Smoothies Buah Naga Di Laloma Cafe Majalengka 

Ternyata Tidak Jauh Dari Jakarta, Harga Nasi Padang Per Porsinya Rp 120 Ribu

Ketika Pedagang Warteg Menanyakan Syarat Mendapatkan Satu Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis

Warteg Republik Bahari Di Bawah Kowartami Mulai Berkibar Di Penghujung Pandemi

Curhat Pemilik Warung Seafood Bekasi Ketika Omsetnya Belum Beranjak Naik

Trending Di Twitter, Ternyata Mixue Belum Mendapat Sertifikat Halal Dari BPJPH Kementerian Agama

Megenal Lebih Dekat Apapun Makanannya Teh Botol Sosro Minumannya, Cikal Bakalnya Dari Tegal

Kowartami  Resmikan  Warteg  Republik  Bahari Cabang Ke-4 Di Salemba Jakarta Pusat

Natal Di Jepang, Kentucky Fried Chicken (KFC) Salah Satu Makanan Favorit

By Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *