Tekanan Ekonomi Makin Berat, Keluarga Indonesia Terpaksa Ketatkan Ikat Pinggang

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi pada pertengahan tahun 2026, keluarga-keluarga di Indonesia kian merasakan beban yang menghimpit. Kenaikan biaya hidup yang terus merangkak naik tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan yang sepadan. Akibatnya, strategi “ikat pinggang” atau penghematan ketat menjadi jalan satu-satunya bagi banyak rumah tangga untuk bisa sekadar bertahan hidup dan memastikan dapur tetap mengepul.

Realita pahit ini salah satunya dialami oleh Daya, seorang ibu rumah tangga sekaligus pekerja. Ia menuturkan bahwa anggaran keluarga kini harus diatur dengan sangat hati-hati. ”Kalau dulu masih bisa membeli kebutuhan sekunder, seperti pakaian atau sepatu baru. Sekarang semuanya harus ditahan,” ungkapnya dengan nada pasrah. Prioritas keuangan keluarganya saat ini telah dipangkas dan hanya tertuju pada kebutuhan yang paling esensial: kebutuhan pokok sehari-hari, biaya pendidikan anak, cicilan rumah, dan ongkos transportasi.

Berbagai upaya penghematan dilakukan Daya demi menjaga stabilitas finansial. Mulai dari membawa bekal makanan dari rumah untuk dirinya dan anak-anak, hingga menekan penggunaan listrik semaksimal mungkin agar tagihan bulanan tetap terjangkau. Meski begitu, Daya memiliki prinsip teguh terkait pendidikan. Ia menolak untuk mengurangi anggaran sekolah anak-anaknya dan tetap memilih menyekolahkan mereka di institusi swasta karena meyakini kualitas yang didapat sebanding dengan biaya yang harus dibayar.

Tekanan yang dirasakan Daya semakin berlapis ketika kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga pemerintah mulai diberlakukan. Kebijakan ini serta-merta memangkas peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan, seperti dari biaya perjalanan dinas maupun honor kegiatan di luar kantor. ”Sekarang saya hanya mengandalkan gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tunjangan kinerja,” keluhnya.

Kisah perjuangan serupa juga datang dari sektor informal. Awang (30), seorang pengemudi ojek daring di kawasan Tangerang Selatan, merasakan langsung pahitnya penurunan pendapatan. Pada masa libur sekolah, penghasilannya anjlok hingga hanya berkisar antara Rp 100.000 hingga Rp 200.000 per hari. Angka ini tentu terasa berat di tengah tingginya harga kebutuhan. ”Ya, mau bagaimana lagi. Ada istri dan anak yang harus dinafkahi,” keluh Awang yang terpaksa memeras keringat sejak dini hari hingga larut malam demi menutup kebutuhan keluarganya. Secercah harapan kini disandarkannya pada regulasi baru terkait penurunan potongan komisi aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen yang mulai efektif diberlakukan pada 1 Juli 2026.

Menanggapi fenomena ini, Dosen Program Studi Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB University, Tin Herawati, memberikan peringatan. Menurutnya, jurang antara biaya hidup dan pendapatan ini berpotensi kuat melahirkan “kelompok miskin baru”. Banyak keluarga kini terjebak dalam situasi defisit finansial, di mana pengeluaran jauh lebih besar daripada pemasukan, sehingga terpaksa berutang melalui pinjaman daring maupun rentenir.

”Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, dampaknya bisa meluas, mulai dari masalah gizi, putus sekolah, rendahnya kualitas pengasuhan, hingga konflik yang berujung perceraian,” jelas Tin. Kemiskinan ini juga merampas hak anak atas pengasuhan yang layak, karena orangtua yang kelelahan bekerja tidak lagi memiliki waktu dan energi untuk mendampingi tumbuh kembang buah hatinya. Masalah ini kian diperberat oleh perubahan sosial akibat gawai dan internet yang kerap mengurangi interaksi langsung, memicu budaya konsumtif, dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental.

Fakta kerentanan ini tergambar jelas dalam data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Nilai rata-rata Indeks Kerentanan Keluarga (Iketan) Indonesia pada tahun 2025 telah menyentuh angka 20,8—melonjak sangat jauh di atas target pemerintah sebesar 8,6. Tingginya angka Iketan ini menjadi alarm bahaya bahwa keluarga Indonesia sangat rentan terhadap konflik, disfungsi, dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk menghadapi badai ini, komunikasi dan kemampuan adaptasi menjadi kunci utama. Daya membuktikan hal ini dengan selalu bersikap terbuka kepada anak-anaknya mengenai kondisi keuangan keluarga agar mereka memahami situasi sesungguhnya. Sikap transparan ini berbuah manis ketika sang anak justru memberikan dukungan emosional dengan berkata, ”Bunda sudah memberi yang terbaik buat aku.” Kalimat sederhana itu menjadi penguat bagi Daya untuk terus bertahan.

Meski demikian, Kepala Pusat Kesehatan Mental Masyarakat Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Diana Setiyawati, mengingatkan bahwa kemampuan komunikasi banyak keluarga di Indonesia masih belum mendalam. Interaksi sering kali hanya sebatas rutinitas harian tanpa menyentuh perasaan, kecemasan, atau persoalan inti keluarga. Akibatnya, keluarga kerap menemui jalan buntu saat harus mencari solusi bersama.

Siasat Peternak Blitar Hadapi Anjloknya Harga Telur: Tolak Tengkulak, Pilih Jual Langsung ke Konsumen

Diana juga menyoroti minimnya kehadiran negara yang belum terintegrasi secara penuh dalam isu ini. Di banyak negara maju, keluarga dipandang sebagai investasi sosial yang mendapatkan dukungan nyata melalui layanan pengasuhan, pendidikan orangtua, hingga fasilitas publik yang ramah keluarga. ”Keluarga bukan sekadar urusan privat. Ketahanan keluarga sangat menentukan ketahanan masyarakat dan masa depan bangsa,” tegasnya.

Penguatan ketahanan keluarga jelas tidak bisa hanya dibebankan pada kemampuan adaptasi individu dan rumah tangga. Negara perlu segera turun tangan menciptakan ekosistem ekonomi dan sosial yang mendukung. Tanpa upaya serius untuk mengurai dan mengurangi tekanan ekonomi, kerentanan keluarga akan terus meningkat dan menjadi bom waktu yang memperbesar berbagai persoalan sosial di masa depan. By Mukroni