Ironi Beras Bulog: Stok Menggunung Cetak Rekor, Harga Malah Naik dan Diserbu Kutu

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com Sebuah ironi besar tengah membayangi ketahanan pangan Indonesia di pertengahan tahun 2026. Di satu sisi, pemerintah bangga dengan torehan angka cadangan pangan yang melimpah ruah. Di sisi lain, masyarakat harus menghadapi kenyataan pahit: harga beras di pasar terus merangkak naik, terjadi kelangkaan beras premium di ritel modern, sementara jutaan ton beras di gudang-gudang Perum Bulog justru terancam turun mutu dan diserbu hama kutu.

Rekor CadaIroni Beras Bulog: Stok Menggunung Cetak Rekor, Harga Malah Naik dan Diserbu Kutu

Sebuah ironi besar tengah membayangi ketahanan pangan Indonesia di pertengahan tahun 2026. Di satu sisi, pemerintah bangga dengan torehan angka cadangan pangan yang melimpah ruah. Di sisi lain, masyarakat harus menghadapi kenyataan pahit: harga beras di pasar terus merangkak naik, terjadi kelangkaan beras premium di ritel modern, sementara jutaan ton beras di gudang-gudang Perum Bulog justru terancam turun mutu dan diserbu hama kutu.

Rekor Cadangan Beras Tertinggi yang Berujung Masalah

Berdasarkan catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 7 Juli 2026, jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog mencapai angka fantastis, yakni 5,2 juta ton. Volume ini diakui sebagai stok beras tertinggi sepanjang sejarah sejak Indonesia merdeka. Namun, alih-alih dioptimalkan secara taktis untuk menstabilkan harga pasar yang sedang bergejolak, tumpukan beras yang menggunung tersebut justru mulai mengalami penurunan kualitas akibat terlalu lama disimpan di gudang.

Masalah penumpukan ini berujung pada keresahan warga di tingkat tapak. Pada pekan kedua Mei 2026, wabah kutu beras menyerbu permukiman warga di Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lokasi pemukiman yang berdekatan dengan kompleks pergudangan Perum Bulog Karawang membuat jutaan kutu migrasi dan masuk ke rumah-rumah warga. Bulog bergerak cepat melakukan penyemprotan disinfektan dan pengasapan (fumigasi), serta mengevaluasi total sistem sanitasi dan pengendalian hama terpadu di gudang tersebut.

Satu bulan berselang, tepatnya pada pekan pertama Juni 2026, giliran warga di 23 desa di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang melayangkan protes keras. Mereka menolak beras bantuan pangan yang disalurkan karena kondisinya yang sudah berwarna kuning kecokelatan dan tidak layak konsumsi. Meskipun Bulog segera menarik dan mengganti beras bermasalah tersebut, insiden ini terlanjur memicu perhatian serius di tingkat parlemen.

Sorotan Tajam Parlemen atas Usia Simpan Beras

Isu penurunan mutu ini menjadi agenda krusial dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Bapanas pada 10 Juni 2026. Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), mempertanyakan efektivitas pengelolaan dan perputaran beras Bulog. Politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan bahwa dari sekitar 5 juta ton stok beras yang ada, sebanyak 1,3 juta ton di antaranya sudah berusia simpan antara satu hingga satu setengah tahun.

Sebagai contoh, di wilayah Jawa Timur, dari total stok sebesar 1,4 juta ton, sekitar 400.000 ton merupakan beras usang yang telah disimpan lebih dari satu tahun. Titiek mendesak pemerintah agar mempercepat perputaran beras Bulog dan menyortir beras yang telah berusia di atas satu tahun untuk dialihkan sebagai pakan ternak guna menghindari kerugian mutu yang lebih parah.

Merespons kritik tersebut, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa dari total 5,305 juta ton CBP yang dikelola Bulog, proporsi beras yang mengalami kerusakan berat hingga harus dibuang (disposal) jumlahnya relatif sangat kecil, yaitu hanya sekitar 3.619 ton. Sementara itu, beras yang mengalami penurunan mutu namun masih bisa diperbaiki kualitasnya (reprocessing) tercatat sebanyak 93.488 ton (sekitar 1,76 persen dari total stok). Dari jumlah beras turun mutu tersebut, diperkirakan hanya 10 persen atau sekitar 9.000 ton yang kualitasnya sudah benar-benar tidak dapat diselamatkan lagi.

Tekanan Inflasi dan Kelangkaan Beras Premium

Meskipun pemerintah mengeklaim cadangan beras melimpah, kondisi riil di pasar menunjukkan situasi yang bertolak belakang. Sepanjang semester pertama tahun 2026, masyarakat harus menghadapi tekanan inflasi beras tahunan selama enam bulan berturut-turut. Data mencatat tingkat inflasi tahunan beras dari Januari hingga Juni 2026 masing-masing sebesar 3,44 persen, 3,61 persen, 3,71 persen, 4,36 persen, 4,55 persen, dan 3,98 persen.

Kesulitan masyarakat kian bertambah dengan hilangnya beras premium di jaringan ritel modern. Kekosongan pasokan beras premium ini kemudian diisi oleh beras fortifikasi (beras yang diperkaya vitamin dan mineral). Masalahnya, harga beras fortifikasi ini berkisar antara Rp92.500 hingga Rp95.500 per kemasan 5 kilogram. Jika dibandingkan dengan beras premium biasa yang berharga Rp74.500 per kemasan 5 kg, konsumen terpaksa merogoh kocek tambahan sebesar Rp18.000 hingga Rp21.000 demi mendapatkan bahan pokok tersebut.

Kondisi ini dipicu oleh tingginya harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang berada di kisaran Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Untuk menghindari kerugian akibat kewajiban mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium, produsen penggilingan padi skala besar mengalihkan produksinya ke beras fortifikasi yang harganya tidak diatur oleh skema HET pemerintah. Akibatnya, rata-rata harga beras nasional tetap bertahan tinggi di atas HET, diperparah dengan tingginya harga beras di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Papua dan Maluku.

Belajar dari Kegagalan Sistem Pangan Thailand

Krisis tata kelola beras ini membuat Indonesia dinilai perlu mengambil pelajaran berharga dari Thailand. Negara pengekspor beras utama tersebut kini menerapkan sistem perputaran stok (rolling stock) yang ketat, audit berkala terhadap persediaan fisik gudang, serta pengawasan ketat terhadap dana pembelian gabah.

Sikap disiplin ini diterapkan Thailand agar tidak mengulangi luka lama skandal beras tahun 2014 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Kala itu, pemerintah Thailand membeli gabah petani jauh di atas harga pasar dengan tujuan mendongkrak kesejahteraan petani sekaligus menimbun beras guna menguasai pasar global. Namun, strategi tersebut gagal total setelah India dan Vietnam membanjiri pasar dunia dengan harga yang lebih kompetitif.

Akibatnya, jutaan ton beras Thailand menumpuk dan membusuk di gudang-gudang penyimpanan, yang berujung pada kerugian negara yang ditaksir mencapai 320 miliar hingga 500 miliar baht. Dari audit menyeluruh yang melibatkan 100 tim pemeriksa, ditemukan bahwa dari total 18,7 juta ton beras yang mengendap di gudang pemerintah dan swasta, hanya 12 juta ton yang memenuhi standar mutu. Sementara 5 juta ton lainnya berada di bawah standar, dan 400.000 ton dinyatakan hilang dalam proses pengiriman.

S&P Dow Jones Masukkan RI ke Watchlist, Status Emerging Market Terancam Turun Kelas

Tantangan El Nino dan Rekomendasi Kebijakan ke Depan

Dilema tata kelola beras di Indonesia berpotensi semakin kompleks menjelang paruh kedua tahun 2026 hingga panen raya pada Maret 2027. Hal ini dipicu oleh fenomena cuaca ekstrem El Nino yang telah dimulai sejak Mei 2026 dan diproyeksikan bertahan hingga Mei 2027. Dampak nyata dari El Nino ini adalah ancaman penurunan produksi beras nasional serta potensi mundurnya musim tanam pertama yang biasanya berlangsung pada periode Oktober-Maret.

Untuk mengantisipasi risiko inflasi pangan berkepanjangan dan penurunan mutu beras di gudang, pemerintah didorong untuk segera mengubah pola intervensinya:

Percepatan “Beras Kita”: Perum Bulog harus segera merealisasikan rencana produksi beras komersial dengan merek “Beras Kita” untuk kualitas medium dan premium. Beras Kita kualitas medium dapat menjadi alternatif pengganti beras program SPHP, sedangkan kualitas premium dapat menjadi solusi cepat mengatasi kelangkaan beras premium di pasar ritel.

Penyaluran CBP secara Masif: Pemerintah perlu mempercepat pelepasan stok cadangan beras yang menumpuk di gudang secara lebih masif ke pasar guna menekan harga eceran, dengan tetap menjaga keseimbangan harga GKP di tingkat petani.

Distribusi ke Ritel Modern: Ketimbang memprioritaskan ekspor beras premium ke luar negeri, pemerintah sebaiknya mengarahkan pasokan beras tersebut untuk mengisi kekosongan di jaringan ritel modern dalam negeri guna membantu daya beli masyarakat kelas menengah yang sedang tertekan. By Mukroni