Ironi Beras Bulog 2026: Rekor Cadangan Melimpah di Tengah Serbuan Kutu, Penurunan Mutu, dan Inflasi

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com — Indonesia saat ini tengah menghadapi paradoks pangan yang luar biasa. Di satu sisi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatatkan sejarah baru dengan jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang menggunung hingga mencapai 5,2 juta ton per 7 Juli 2026. Angka ini merupakan volume cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, alih-alih menjadi penawar bagi tingginya harga di pasar, gunungan beras tersebut justru didera masalah penurunan mutu dan serangan hama kutu di gudang-gudang penyimpanan. Di saat yang sama, masyarakat di berbagai penjuru negeri harus mengurut dada karena harga beras justru terus mengalami inflasi tahunan selama enam bulan beruntun sepanjang semester pertama tahun 2026.

Wabah Kutu dan Penolakan di Tingkat Tapak

Gejala penurunan kualitas beras ini mulai meletus ke publik sejak paruh pertama tahun ini. Pada pekan kedua Mei 2026, warga Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat—yang bermukim di dekat kawasan pergudangan Perum Bulog Karawang—dikejutkan oleh wabah kutu beras. Hama tersebut keluar dari kompleks gudang dan merayap masuk ke pemukiman warga secara masif. Meski Bulog bergerak cepat melakukan penyemprotan dan pengasapan (fumigasi), insiden ini memperlihatkan adanya celah dalam efektivitas pelaksanaan sistem Pengendalian Hama Gudang Terpadu.

Selang sebulan kemudian, tepatnya pada pekan pertama Juni 2026, gejolak lain muncul di Pulau Madura. Sebanyak 23 desa di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, secara tegas menolak beras bantuan pangan dari Bulog. Pasalnya, beras yang didistribusikan berwarna kuning kecokelatan dan dinilai sama sekali tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Kasus ini segera memicu reaksi keras di tingkat nasional.

Sorotan DPR dan Dilema Usia Simpan

Isu kelayakan beras Bulog ini menggelinding hingga ke Senayan. Dalam rapat kerja bersama Bapanas pada 10 Juni 2026, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), mempertanyakan manajemen penyimpanan Bulog. Titiek membeberkan data yang memprihatinkan: dari total sekitar 5 juta ton stok beras yang dikelola Bulog, sebanyak 1,3 juta ton di antaranya ternyata telah berusia simpan antara satu hingga satu setengah tahun.

“Di Jawa Timur saja, dari total stok 1,4 juta ton, sekitar 400.000 ton di antaranya sudah mengendap lebih dari setahun di gudang,” ungkap politikus Partai Gerindra tersebut. Titiek mendesak agar Bulog segera melakukan perputaran stok secara cepat (rolling stock) dan mengalihkan beras yang telah berusia di atas satu tahun untuk pakan ternak agar kualitas konsumsi masyarakat tetap terjaga dan menghindari polemik di ruang publik yang menjadikan Bulog sebagai “sasaran tembak”.

Menanggapi kritik tajam tersebut, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengakui telah memanggil Direktur Utama Bulog dan menyampaikan teguran keras. Amran merinci bahwa dari total cadangan beras yang ada, beras yang masuk kategori rusak total dan harus dibuang (disposal) sebenarnya sangat minim, yakni hanya 3.619 ton. Sementara beras yang mengalami penurunan mutu namun masih dapat diperbaiki kualitasnya (reprocessing) berjumlah 93.488 ton (sekitar 1,76 persen dari total CBP). Dari jumlah tersebut, diperkirakan hanya 10 persen atau sekitar 9.000 ton yang benar-benar tidak bisa diselamatkan kualitasnya.

Paradoks Pasar: Inflasi Beruntun dan Hilangnya Beras Premium

Di tengah melimpahnya cadangan negara, ketidakefektifan distribusi berimplikasi langsung pada kantong konsumen. Beras mengalami inflasi tahunan selama enam bulan beruntun dari Januari hingga Juni 2026. Tingkat inflasi tahunan beras berturut-turut tercatat sebesar 3,44 persen pada Januari, 3,61 persen pada Februari, 3,71 persen pada Maret, 4,36 persen pada April, 4,55 persen pada Mei, dan sedikit melandai di angka 3,98 persen pada Juni.

Ironisnya lagi, konsumen kelas menengah kini kesulitan mendapatkan beras premium di jaringan ritel modern. Kekosongan stok beras premium di pasar disinyalir terjadi akibat tingginya harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang menyentuh angka Rp 7.000 hingga Rp 8.000 per kilogram. Kondisi ini membuat para pelaku usaha penggilingan padi skala besar memutar otak. Untuk menghindari kerugian akibat keharusan menjual beras premium sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, mereka mengalihkan sebagian produksi ke beras fortifikasi (beras yang diperkaya vitamin dan mineral).

Karena harga beras fortifikasi tidak diatur oleh HET, harganya di pasar melonjak hingga mencapai Rp 92.500–Rp 95.500 per kemasan 5 kilogram. Angka ini jauh melampaui HET beras premium yang dipatok sebesar Rp 74.500 per kemasan 5 kilogram. Akibatnya, masyarakat terpaksa merogoh kocek tambahan hingga Rp 18.000–Rp 21.000 hanya untuk mengamankan kebutuhan beras mereka. Hal ini membuat penyaluran CBP melalui berbagai kanal menjadi kurang efektif dalam menstabilkan harga rerata nasional.

Ironi Beras Bulog: Stok Menggunung Cetak Rekor, Harga Malah Naik dan Diserbu Kutu

Belajar dari Luka Lama Thailand

Situasi pangan nasional diprediksi akan semakin kompleks pada paruh kedua tahun 2026 hingga awal tahun depan. Fenomena iklim El Nino yang mulai aktif sejak Mei 2026 diperkirakan akan membayangi hingga Mei 2027. Dampak buruknya adalah potensi penurunan produksi beras nasional secara signifikan serta mundurnya musim tanam pertama (Oktober-Maret).

Untuk mengantisipasi ancaman kelangkaan dan pembusukan stok di gudang, pengamat menilai Indonesia perlu belajar dari Thailand. Negeri Gajah Putih tersebut memiliki memori kelam terkait skandal beras tahun 2014 pada masa pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Kala itu, kebijakan membeli gabah petani jauh di atas harga pasar dengan tujuan menimbun beras demi mengontrol pasar global justru berujung bencana keuangan negara. Kerugian Thailand ditaksir mencapai 320 miliar hingga 500 miliar baht akibat jutaan ton beras menumpuk dan membusuk di gudang setelah pasar global justru dibanjiri oleh pasokan murah dari India dan Vietnam.

Pasca-skandal tersebut, Thailand menerapkan sistem tata kelola pergudangan yang sangat ketat melalui mekanisme perputaran stok (rolling stock) secara rutin serta audit berkala terhadap stok fisik gudang dan dana pembelian gabah.

Langkah Strategis yang Mendesak Bagi Bulog

Menghadapi berbagai tantangan ini, pemerintah didesak untuk tidak lagi sekadar menumpuk beras di gudang demi mengejar rekor statistik CBP. Langkah intervensi pasar yang lebih efisien dan taktis mutlak diperlukan:

Penyaluran CBP yang Lebih Masif: Pemerintah perlu mempercepat penyaluran CBP untuk menekan harga pasar, terutama di daerah-daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) seperti Papua dan Maluku yang harga berasnya masih bertahan jauh di atas HET.

Prioritaskan Ritel Modern Domestik: Ketimbang mengekspor beras premium ke luar negeri, pasokan tersebut sebaiknya dialihkan untuk mengisi kekosongan stok di jaringan ritel modern dalam negeri guna menopang daya beli masyarakat kelas menengah yang tengah tertekan.

Percepat Peluncuran “Beras Kita”: Rencana Bulog memproduksi beras medium dan premium merek “Beras Kita” harus segera direalisasikan. Beras Kita kualitas medium dapat memotong rantai ketergantungan pada beras SPHP, sedangkan kualitas premiumnya dapat langsung menjadi substitusi atas kekosongan beras di ritel modern.

Jika langkah-langkah pembenahan manajemen logistik ini lambat dieksekusi, gunungan beras di gudang-gudang Bulog hanya akan menjadi beban kerugian negara yang digerogoti oleh waktu, mutu yang merosot, dan serangan hama kutu. By Mukroni