Dilema Ekonomi 2026: Kemiskinan Menyusut, Rasio Gini Mendorong Kesenjangan

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com — Kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 menampilkan dua wajah yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, indikator makro menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan hingga menyentuh level terendah. Namun di sisi lain, ketimpangan pengeluaran dan konsentrasi kekayaan masyarakat justru kian menganga, menciptakan fenomena pelebaran jurang kesenjangan sosial yang kian mengkhawatirkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebanyak 22,93 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 430.000 orang jika dibandingkan dengan data periode September 2025. Secara persentase, tingkat kemiskinan nasional berhasil ditekan dari 8,25 persen menjadi 8,07 persen.

Penurunan persentase tersebut diukur menggunakan indikator Garis Kemiskinan (GK) nasional, yang pada Maret 2026 ditetapkan sebesar Rp 669.235 per kapita per bulan—mengalami kenaikan 4,33 persen dibandingkan September 2025. Jika dikalkulasikan di tingkat rumah tangga dengan asumsi rata-rata keluarga miskin memiliki 4,62 anggota, maka garis kemiskinan berada pada kisaran Rp 3.091.866 per rumah tangga per bulan. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, menegaskan bahwa garis kemiskinan ini menjadi ambang batas resmi untuk membedakan kelompok penduduk miskin dan tidak miskin berdasarkan pendekatan pengeluaran.

Jurang Ketimpangan Desa-Kota dan Anomali Tabungan

Meskipun statistik tren kemiskinan bergerak melandai sejak Maret 2025, capaian ini diiringi oleh peningkatan kesenjangan ekonomi. Data BPS mencatat rasio Gini Indonesia pada Maret 2026 melonjak menjadi 0,368. Kenaikan rasio Gini ini mencerminkan meleburnya pemerataan pendapatan, terutama akibat melebarnya jurang perbedaan tingkat kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Direktur Celios, Media Wahyudi Askar, menilai pertumbuhan ekonomi yang tercipta belum terdistribusi secara adil. Menurutnya, pemangkasan anggaran daerah turut memperkeruh kondisi sosial ekonomi di daerah perdesaan, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional cenderung hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu di kawasan perkotaan.

Anomali kesenjangan ini dipertegas oleh laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Mei 2026. Meski total Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan tumbuh impresif hingga 13,4 persen secara tahunan (year-on-year), struktur kepemilikan simpanan masyarakat menunjukkan ketimpangan yang ekstrem.

Dari total 682,1 juta rekening simpanan di perbankan nasional, mayoritas rekening bersaldo di bawah Rp 100 juta hanya menguasai 11,06 persen dari total nilai simpanan. Sebaliknya, kelompok elite pemilik rekening dengan saldo di atas Rp 1 miliar—yang jumlahnya hanya 0,12 persen dari total rekening—justru menguasai 70,85 persen dari total DPK nasional.

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, menyoroti bahwa pertumbuhan DPK yang tinggi tidak bisa dijadikan tolok ukur membaiknya daya beli atau kemampuan menabung masyarakat secara menyeluruh. Kenaikan simpanan bank saat ini murni ditopang oleh akumulasi kekayaan kelompok papan atas, sementara masyarakat menengah ke bawah berjuang keras sekadar untuk memenuhi kebutuhan harian dan mengalami penurunan kemampuan menabung.

Wacana Perubahan Standar Garis Kemiskinan

Di tengah catatan statistik tersebut, efektivitas metodologi perhitungan kemiskinan yang digunakan BPS selama ini mendapat sorotan tajam dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Anggota DEN, Arief Ansory, mengungkapkan bahwa Presiden telah menyetujui usulan untuk melakukan revisi dan penyempurnaan metodologi garis kemiskinan.

Saat ini, BPS mengukur garis kemiskinan makanan berdasarkan kebutuhan minimum 2.100 kalori per kapita per hari (terdiri atas 52 komoditas utama), serta kebutuhan bukan makanan yang diwakili oleh 51 komoditas di perkotaan dan 47 komoditas di perdesaan (meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Namun, menurut Arief, indikator tersebut dinilai kurang relevan dengan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah (middle-income country). DEN mengusulkan agar garis kemiskinan disesuaikan dengan standar internasional, yakni pada rentang Rp 750.000 hingga Rp 1.000.000 per kapita per bulan.

Inflasi Pangan Menyenggol Meja Makan: Siasat Warteg Menjaga Harga Tetap Terjangkau

Arief menegaskan, jika penyesuaian standar ini diterapkan, angka kemiskinan statistik Indonesia diperkirakan akan melonjak lebih dari dua kali lipat secara instan. Meski demikian, langkah ini dianggap krusial agar data yang dihasilkan akurat dan menggambarkan kondisi riil di lapangan. Standar lama yang terlalu rendah dinilai misleading dan membuat efektivitas program pengentasan kemiskinan pemerintah menjadi sulit diukur secara obyektif.

Menanggapi rencana reformasi indikator tersebut, BPS menyatakan siap melakukan penyempurnaan melalui simulasi dan kajian ilmiah mendalam. M. Edy Mahmud menyampaikan bahwa BPS berkoordinasi secara lintas lembaga bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas, DEN, Forum Masyarakat Statistik (FMS), akademisi, serta mitra internasional. BPS menekankan pentingnya kehati-hatian agar perubahan metodologi tetap memiliki dasar ilmiah yang kokoh tanpa mengorbankan keterbandingan data antarwaktu (comparability). By Mukroni