Serbuan Brutal Israel: Al Jazeera Dibungkam, Kebebasan Pers Terancam!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Kebebasan pers sekali lagi menghadapi ancaman besar di wilayah konflik Timur Tengah, setelah pasukan Israel menyerbu kantor Al Jazeera di Ramallah, Palestina, pada Minggu, 22 September 2024. Dengan alasan yang dibingkai sebagai “keamanan nasional,” tindakan tersebut memicu kecaman luas dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan kebebasan pers di seluruh dunia. Namun, hal ini bukan pertama kalinya Israel mengambil tindakan keras terhadap media yang meliput konflik berdarah di Gaza dan wilayah Palestina lainnya.

Serangan Langsung ke Kebebasan Pers

Dalam siaran langsung Al Jazeera, terlihat pasukan Israel bertopeng dan bersenjata lengkap memasuki kantor perwakilan stasiun berita tersebut di Ramallah. Gedung itu dikepung oleh sejumlah kendaraan polisi dan militer Israel. Menurut saksi mata di lokasi, para tentara tak hanya merampas peralatan, tetapi juga menembakkan gas air mata di sekitar kantor dan di Bundaran Manara, salah satu pusat kota Ramallah.

Salah seorang wartawan Al Jazeera, Jivara Budeiri, yang sedang bertugas, melaporkan bahwa kameranya dirampas oleh tentara Israel, dan ia sangat khawatir bahwa arsip liputan penting dari wilayah konflik akan dihancurkan. Ketakutan ini diperparah dengan pemberitahuan dari tentara yang memberi tenggat waktu 45 hari kepada Al Jazeera untuk sepenuhnya menutup kantor mereka di Ramallah. Alasan yang diberikan adalah bahwa Al Jazeera dianggap “mengampanyekan aksi teror” melalui liputannya, yang diklaim Israel sebagai propaganda untuk kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hezbollah.

Akar Panjang Permusuhan Israel dengan Al Jazeera

Tindakan represif Israel terhadap Al Jazeera bukan hal yang baru. Sejak eskalasi konflik antara Israel dan Hamas di Gaza, Al Jazeera telah menjadi salah satu media terdepan dalam melaporkan kekejaman yang terjadi di lapangan, termasuk serangan udara yang menargetkan warga sipil Palestina. Liputan-liputan tersebut seringkali menampilkan sisi humanis dari konflik yang berlawanan dengan narasi resmi Israel.

Pada Mei 2024, pemerintah Israel secara resmi melarang Al Jazeera beroperasi di wilayah Israel. Ini diikuti dengan serangkaian serangan terhadap jurnalis Al Jazeera, di mana dua wartawan mereka tewas dalam serangan udara Israel pada 31 Juli 2024 di Gaza. Keduanya adalah jurnalis Palestina yang selama bertahun-tahun melaporkan konflik di Jalur Gaza. Serangan tersebut menambah panjang daftar wartawan yang menjadi korban konflik ini, dan mengangkat kembali pertanyaan tentang keamanan jurnalis di zona perang.

Alasan yang digunakan Israel untuk menyerang dan menutup Al Jazeera adalah klaim bahwa stasiun berita ini memberikan platform kepada para pemimpin Hamas dan Hezbollah, dan oleh karenanya, berfungsi sebagai corong propaganda bagi kelompok-kelompok tersebut. Namun, banyak pihak menganggap tindakan ini sebagai upaya sistematis Israel untuk membungkam kritik dan pandangan alternatif mengenai konfliknya dengan Palestina.

Kecaman dari Komunitas Internasional

Organisasi-organisasi internasional yang memperjuangkan kebebasan pers, seperti Committee to Protect Journalists (CPJ), langsung bereaksi keras terhadap serangan ini. CPJ mengecam tindakan Israel sebagai upaya untuk membungkam media yang berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat global mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Gaza dan Tepi Barat.

Dalam pernyataannya, CPJ menegaskan bahwa media arus utama memiliki kewajiban untuk melaporkan dari berbagai sudut pandang dalam situasi konflik. “Wartawan harus bebas dan aman dalam meliput setiap permasalahan, khususnya di zona konflik. Serangan terhadap kebebasan pers adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri,” demikian bunyi pernyataan CPJ.

Selain CPJ, banyak organisasi hak asasi manusia dan kelompok pers di seluruh dunia juga mengutuk tindakan tersebut. Mereka menegaskan bahwa penyerangan ini merupakan ancaman nyata bagi kebebasan berekspresi dan pelaporan yang independen di wilayah konflik. Bahkan, media-media Israel yang berhaluan kiri, seperti Haaretz, dalam tajuk rencananya pada Mei 2024, mengimbau pemerintah Israel untuk tidak menutup Al Jazeera, dengan alasan bahwa demokrasi sejati harus menghormati kemerdekaan pers, termasuk kritik terhadap kebijakan negara.

Pembungkaman Suara Kritikal

Serbuan terhadap kantor Al Jazeera hanyalah bagian dari upaya lebih luas Israel untuk mengontrol narasi tentang konflik Palestina. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai media internasional yang melaporkan tentang konflik di Gaza telah menghadapi pembatasan yang semakin ketat. Israel tidak hanya melarang Al Jazeera beroperasi, tetapi juga telah memberlakukan sensor yang ketat terhadap liputan media asing lainnya.

Menurut laporan yang dirilis pada September 2024, sejumlah jurnalis mengaku bahwa mereka harus tunduk pada sensor tentara Israel jika ingin meliput di wilayah konflik. Hanya foto dan video yang disetujui oleh otoritas militer Israel yang diizinkan untuk dipublikasikan. Situasi ini membuat dunia semakin curiga terhadap transparansi dan keterbukaan Israel dalam menangani konfliknya dengan Palestina.

Bahkan media ternama seperti Associated Press (AP) dan BBC pun tak luput dari tekanan Israel. Pada Mei 2024, pemerintah Israel melarang wartawan AP untuk meliput dari wilayah Gaza, sementara BBC digugat oleh pengacara Israel atas tuduhan bahwa mereka mempekerjakan pendukung Hamas. Tuduhan-tuduhan semacam ini berfungsi sebagai senjata politik untuk mengontrol narasi dan mencegah laporan independen tentang kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza.

Penjajahan dan Pendudukan di Tepi Barat

Lebih dari sekadar isu kebebasan pers, serangan terhadap Al Jazeera juga mencerminkan realitas pendudukan Israel di wilayah Palestina yang diakui oleh komunitas internasional, termasuk Tepi Barat. Meskipun berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sejak 1947 menegaskan bahwa Tepi Barat bukanlah bagian dari wilayah Israel, realitas di lapangan menunjukkan pendudukan yang semakin meluas.

Israel terus melakukan pembangunan permukiman ilegal di wilayah tersebut, meskipun keputusan Mahkamah Agung Israel sendiri pada tahun 2023 memutuskan bahwa ribuan permukiman itu ilegal. Resolusi PBB yang menuntut Israel mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina dalam waktu 12 bulan telah disetujui oleh mayoritas negara anggota PBB, namun tanpa hak veto, resolusi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dunia Harus Bertindak

Tindakan Israel yang menyerbu kantor Al Jazeera di Ramallah dan serangan terhadap kebebasan pers di wilayah konflik ini bukan hanya masalah internal Israel dan Palestina. Ini adalah masalah yang menyangkut hak-hak universal, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi yang jujur dan seimbang.

Dunia harus bertindak, baik melalui tekanan diplomatik maupun melalui penguatan komitmen terhadap kebebasan pers. Media, sebagai pilar utama demokrasi, harus dilindungi dari represi, terutama di wilayah-wilayah di mana kebenaran seringkali ditutupi oleh narasi kekuasaan yang dominan.

Jika komunitas internasional tidak segera merespons serangan ini dengan tindakan nyata, maka kita semua turut berkontribusi pada pembungkaman suara kritikal yang sangat dibutuhkan untuk memantau dan menyeimbangkan kekuasaan di tengah konflik yang berkepanjangan. *Mukroni

Foto Kowantaranews