Stok Beras Bulog Tembus 5,25 Juta Ton, Harga Eceran Justru Naik 7 Bulan Berturut-Turut

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com — Pasar beras nasional di Indonesia sedang mengalami anomali ekonomi yang memprihatinkan. Di satu sisi, Perum Bulog mencatatkan rekor cadangan pangan dengan total stok beras mencapai 5,25 juta ton per awal Agustus 2026. Namun di sisi lain, grafik harga komoditas pangan pokok ini justru bergerak mendaki tanpa henti. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras telah berlangsung selama tujuh bulan beruntun sejak Januari hingga Juli 2026.

Berdasarkan data BPS per pekan kelima Juli 2026, harga rata-rata nasional beras medium di tingkat eceran menyentuh Rp 14.489 per kilogram, naik 0,50 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Pada periode yang sama, beras premium eceran turut melonjak 0,52 persen menjadi Rp 16.330 per kg. Kedua angka tersebut berada jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk Zona 1, yakni Rp 13.500 per kg untuk beras medium dan Rp 14.900 per kg untuk beras premium. Kondisi ini mengantarkan inflasi bulanan beras pada Juli 2026 berada di level 0,49 persen, atau tumbuh 3,10 persen secara tahunan (year-on-year).

Fenomena melesatnya harga ini juga diiringi dengan perluasan sebaran daerah yang terdampak. Jika pada pekan pertama Juli 2026 kenaikan harga beras mencakup 113 kabupaten/kota, maka pada pekan kelima Juli jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga meluas hingga 155 daerah.

Paradoks Stok Melimpah dan Tekanan di Penggilingan

Keadaan ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: mengapa harga beras di tingkat konsumen terus membumbung padahal gudang pemerintah dipenuhi beras? Perum Bulog mengonfirmasi bahwa dari total stok 5,25 juta ton tersebut, sebanyak 5,24 juta ton merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 7.926 ton sisanya adalah beras komersial. Capaian penyerapan gabah dan beras dalam negeri Bulog telah menembus 3,5 juta ton setara beras, atau mencapai 87,5 persen dari target tahunan 2026.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa akar masalah utama terletak pada tingginya harga bahan baku di tingkat hulu. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani secara konsisten bertahan di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kg. Terbatasnya pasokan gabah akibat dampak fenomena iklim El Nino serta penurunan produksi di sejumlah daerah sentra memicu persaingan ketat antar-penggilingan beras. Penggilingan skala kecil hingga besar terpaksa berebut gabah dengan menaikkan harga beli demi menjaga kelangsungan operasional mesin giling mereka.

Dampaknya, biaya pokok produksi di tingkat produsen melonjak drastis. BPS mencatat harga beras premium di tingkat penggilingan melesat hingga 10,02 persen secara tahunan pada Juli 2026. Kenaikan tajam di tingkat penggilingan ini secara otomatis menciptakan efek domino ke tingkat grosir dan eceran.

Dilema Ritel dan Dislokasi Pasar

Tekanan biaya produksi dari hulu membuat para pelaku usaha ritel modern berada dalam posisi dilematis. Dengan penetapan HET yang kaku, pebisnis ritel terancam mengalami kerugian jika membeli beras giling dari pasokan swasta yang harganya sudah melambung tinggi. Akibatnya, pasokan beras premium merek swasta mulai langka di supermarket dan minimarket. Konsumen pun terdorong beralih ke pasar-pasar tradisional, di mana mekanisme harga bergerak lebih fleksibel mengikuti hukum penawaran dan permintaan.

Selain persaingan gabah, kenaikan ongkos logistik, biaya pupuk, dan upah tenaga kerja turut memperberat struktur biaya distribusi pangan. Penurunan produksi regional akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera pada akhir 2025—seperti di Aceh yang diproyeksikan anjlok 16,09 persen dan Sumatera Utara yang turun 15,94 persen—makin memperparah ketimpangan pasokan antar-wilayah.

Tertekan Suku Bunga dan Kredit Konsumsi, Kinerja Perbankan 2026 Hadapi Tantangan Ganda

Menguji Efektivitas Bantuan Pangan dan SPHP

Guna menahan laju gejolak harga, pemerintah bersama Bulog mengintensifkan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sejak Maret 2026, realisasi penjualan beras SPHP terus meningkat bahkan menembus 189 persen dari target bulanan pada Juli 2026. Namun, karena volume SPHP yang masuk ke pasar harian masih relatif terbatas dibandingkan total kebutuhan konsumsi nasional, dampaknya terhadap harga pasar bebas belum sepenuhnya efektif memukul mundur laju inflasi.

Sebagai langkah pendorong yang lebih masif, pemerintah menggulirkan penyaluran Bantuan Pangan Tahap II mulai Agustus 2026. Melalui program ini, sebanyak 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima 30 kg beras sekaligus untuk alokasi tiga bulan (Juli, Agustus, dan September). Intervensi dalam skala besar ini diharapkan dapat langsung meredam permintaan beras dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di pasar komersial, sehingga mampu melandaikan kurva inflasi beras yang telah bertahan selama tujuh bulan berturut-turut. By Mukroni