Survei LPEM UI: Mayoritas Ekonom Nilai Kondisi Ekonomi Indonesia Memburuk di Triwulan I-2026

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Sebuah alarm peringatan bagi stabilitas ekonomi nasional baru saja berbunyi dari kampus Salemba. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis temuan survei pandangan ekonomi terbaru yang menunjukkan bahwa mayoritas ekonom dan praktisi menilai kondisi perekonomian Indonesia pada triwulan I-2026 sedang berada dalam tekanan hebat. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan cerminan dari akumulasi pesimisme yang telah berlangsung selama 18 bulan terakhir.

Berdasarkan survei yang digelar pada 24 Februari hingga 9 Maret 2026 tersebut, dari 85 responden yang terdiri dari akademisi, praktisi swasta, hingga pakar lembaga multinasional, sebanyak 41 responden menyatakan kondisi ekonomi saat ini memburuk. Sebanyak 32 responden menilai situasi cenderung stagnan, dan hanya 12 orang yang melihat adanya perbaikan. Peneliti LPEM FEB UI, Jahen F. Rezki, mengungkapkan bahwa rata-rata respons berada di angka -0,39, sebuah skor yang mengonfirmasi bahwa persepsi pasar cenderung mengarah pada pemburukan kondisi ekonomi dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Salah satu pilar utama yang memicu kecemasan ini adalah meningkatnya tekanan inflasi. Lebih dari 50 persen responden menilai inflasi telah melonjak, dengan rata-rata indeks persepsi mencapai +0,71. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat temuan ini, di mana inflasi tahunan pada Februari 2026 tercatat mencapai 4,76% (yoy). Lonjakan ini dipicu oleh berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik dari tahun sebelumnya serta kenaikan harga pangan pokok seperti daging ayam dan cabai menjelang bulan Ramadhan. “Meningkatnya tekanan inflasi menyebabkan biaya barang dan jasa yang lebih tinggi, yang secara bertahap mengikis daya beli masyarakat sehari-hari,” ujar Jahen.

Kondisi ini membawa Indonesia ke ambang ancaman stagflasi—situasi di mana inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan melemahnya pasar tenaga kerja. Dalam tiga bulan ke depan, 75 persen responden memprediksi inflasi akan terus naik, sementara mayoritas melihat pertumbuhan ekonomi hanya akan berjalan di tempat atau bahkan menurun. Ketegangan geopolitik global, terutama eskalasi konflik antara Iran dan Israel, disebut sebagai faktor eksternal utama yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dan pangan nasional.

Sektor industri mulai merasakan dampaknya secara nyata. Merza Fachys, Direktur XLSmart, memperingatkan bahwa industri telekomunikasi sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar yang dipicu konflik Timur Tengah. Mengingat sebagian besar perangkat dan infrastruktur jaringan masih bergantung pada impor, pelemahan Rupiah terhadap dolar AS dapat memicu krisis biaya operasional. Merza memberikan gambaran pahit mengenai daya beli: dalam kondisi tertekan, masyarakat akan lebih memprioritaskan kebutuhan pokok. “Pilihannya sederhana, membeli beras atau membeli pulsa. Yang didahulukan pasti makan,” tuturnya.

Pangan Mahal dan Mudik Kolosal: Tantangan Nasional Menjelang Idul Fitri 1447 H

Di sisi fiskal, APBN 2026 kini berfungsi sebagai instrumen shock absorber yang sedang diuji ketahanannya. Simulasi menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar $1 per barel akan meningkatkan belanja negara (terutama subsidi energi) sebesar Rp 10,3 triliun, namun hanya menambah pendapatan Rp 3,5 triliun . Hal ini menciptakan pelebaran defisit netto sebesar Rp 6,8 triliun untuk setiap dolar kenaikan harga minyak:

Δ Defisit Netto = Δ ICP X Rp 6,8 Triliun

Meskipun para ahli memberikan penilaian suram, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap menyuarakan optimisme. Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, didukung oleh Indeks Manufaktur (PMI) yang mencapai 53,8 pada Februari—posisi ekspansi tertinggi dalam dua tahun terakhir. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan efisiensi belanja non-prioritas demi menjaga ruang fiskal dan memastikan ketersediaan energi tetap terjamin bagi masyarakat. Pertarungan antara optimisme pemerintah dan realisme para ekonom ini akan menjadi penentu arah kebijakan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2026. By Mukroni