Menuai Kritik dan Korban Jiwa, Pemerintah Evaluasi Program Koperasi Desa Merah Putih

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com — Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kini tengah berada dalam sorotan tajam publik. Program yang awalnya digagas sebagai pilar pemberdayaan ekonomi pedesaan ini tidak hanya memicu polemik di ruang digital lewat berbagai parodi satire, tetapi juga menyisakan duka mendalam setelah merenggut lima korban jiwa dalam proses pelatihannya. Menanggapi gelombang kritik dan tragedi tersebut, pemerintah akhirnya dipaksa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program ini.

Tragedi Latsarmil dan Evaluasi Pemerintah

Titik balik evaluasi besar-besaran ini bermula dari pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi para calon manajer koperasi di bawah naungan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Pelatihan fisik yang dinilai terlampau keras dan tidak relevan dengan tugas manajerial koperasi tersebut berujung tragis dengan meninggalnya lima orang peserta di tengah jalannya pelatihan.

Menghadapi kenyataan pahit ini, pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengevaluasi program tersebut. Kementerian Pertahanan bersama kementerian terkait memutuskan untuk merombak total format pelatihan. Terminologi program yang semula dinamakan “Latsarmil” kini diubah menjadi “Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial”. Selain perubahan nama, pemerintah juga memastikan bahwa seluruh kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer telah dihapus sepenuhnya dari kurikulum pelatihan bagi para calon pengelola koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Kritik yang Mengalir Lewat Parodi Satire di Media Sosial

Sebelum evaluasi resmi diumumkan, keresahan publik atas kebijakan ini telah lebih dulu meledak di media sosial dalam bentuk parodi jenaka namun menohok. Salah satu video yang paling viral diunggah oleh akun Instagram @guss_icikk milik Gilang Eka Wahyu Prasetyo. Video berdurasi 43 detik tersebut menggambarkan seorang penjual di toko kelontong berlagak bak prajurit militer: bersikap sempurna, meneriakkan kata “siap” dengan lantang, hingga menyanyikan yel-yel militer yang diubah liriknya menjadi tentang jualan koperasi saat melayani pembeli tisu dan kecap.

Hingga pertengahan Juli 2026, video parodi tersebut telah disaksikan lebih dari 26,1 juta kali, disukai oleh 1,4 juta akun, dan memancing puluhan ribu komentar dari warganet. Banyak warganet yang mempertanyakan urgensi pelatihan militer bagi seseorang yang tugas utamanya adalah mengurus manajemen barang kelontong dan pembukuan koperasi. Gilang, sang kreator asal Jember, mengaku sengaja memilih pendekatan humor agar kritik atas ketidaklogisan program ini dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas dan didengar oleh pengambil kebijakan.

Persoalan Lokasi Fisik dan Penggusuran Sekolah

Polemik KDMP ternyata tidak berhenti pada metode pelatihannya saja. Setelah polemik latsarmil mereda, gelombang kritik kedua muncul menyoroti pembangunan fisik koperasi. Warganet menemukan sejumlah unit koperasi yang dibangun di lokasi-lokasi yang dinilai tidak strategis, seperti di tengah hutan rimba dan lereng gunung yang sulit dijangkau oleh konsumen.

Bahkan, kasus yang cukup ekstrem terjadi di Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di wilayah tersebut, proyek pembangunan gedung KDMP sempat direncanakan menggusur bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wolomoni. Rencana kontroversial ini memicu penolakan keras dari warga setempat hingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk membatalkannya.

Respons Resmi Kementerian Koperasi

Menanggapi berbagai kritik keras yang dibalut parodi kreatif tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa pemerintah bersikap terbuka dan tidak keberatan dengan adanya fenomena tersebut. Ferry menganggap riuhnya parodi di media sosial sebagai bagian dari dinamika ruang publik yang sehat dan berfungsi sebagai pengingat bagi jalannya roda pemerintahan.

Terkait dengan kritik atas penempatan lokasi fisik koperasi yang dinilai janggal, Ferry meminta masyarakat untuk melihat persoalan ini secara proporsional. Menurutnya, jumlah bangunan yang viral di media sosial tidak mewakili kondisi riil dari keseluruhan unit KDMP yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Meski demikian, pihak kementerian berjanji akan mencari solusi terbaik dan menjadikan kritik tersebut sebagai bahan pertimbangan utama dalam memperbaiki tata kelola program ke depan.

Siasat Peternak Blitar Hadapi Anjloknya Harga Telur: Tolak Tengkulak, Pilih Jual Langsung ke Konsumen

Pentingnya Konsistensi Pesan dan Komunikasi Publik

Kendati pemerintah mengklaim telah responsif dengan melakukan evaluasi, pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo, mengingatkan agar fenomena ini tidak dipandang sebelah mata. Menurut Suko, parodi satire yang menguat belakangan ini merepresentasikan adanya kekecewaan kolektif yang mendalam di tengah masyarakat.

Suko menilai polemik ini terjadi akibat kegagalan komunikasi publik pemerintah yang cenderung defensif dan normatif. Ketika publik mempertanyakan hubungan logis antara metode latihan militeristik dengan kompetensi manajerial koperasi, pemerintah hanya menjawabnya dengan narasi normatif mengenai pembentukan kedisiplinan tanpa mampu memberikan bukti nyata dari pelatihan manajerial yang sesungguhnya.

“Dalam komunikasi modern, simbol visual dan pengalaman konkret jauh lebih menentukan persepsi publik dibandingkan penjelasan resmi. Jika pemerintah gagal menyelaraskan antara narasi yang dibangun dengan implementasi di lapangan, ketidakpercayaan publik akan terus bertumpuk dan berpotensi memicu resistensi yang lebih nyata di kemudian hari,” tegas Suko. Ia menyarankan agar pemerintah lebih aktif mendengar, bersikap responsif, dan tidak memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan logika publik. By Mukroni