Inflasi Pangan Menyenggol Meja Makan: Siasat Warteg Menjaga Harga Tetap Terjangkau

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Suasana jam makan siang di salah satu Warung Tegal (warteg) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, tampak riuh seperti biasa. Pelanggan yang mayoritas merupakan pekerja kantoran, buruh harian, dan pengemudi transportasi daring mengantre di depan etalase kaca, memilih perpaduan lauk pauk yang siap menyokong energi mereka hingga sore hari. Namun, di balik kepulan asap nasi hangat dan aroma rempah, Salman—pemilik warteg yang telah melayani warga Jakarta selama hampir tiga dekade—harus menanggung beban ekonomi yang semakin memuncak.

Lonjakan harga bahan pangan pokok yang terus berlanjut telah menggerus marjin usahanya secara drastis. Jika beberapa bulan lalu modal belanja harian Salman berkisar di angka Rp300.000, kini ia harus merogoh kocek hingga Rp600.000 atau lebih hanya untuk membeli bahan baku pokok yang sama. Tekanan ini kian diperberat oleh membengkaknya biaya pendukung operasional, seperti harga plastik dan kertas pembungkus yang melonjak 30% hingga 40%. Di sisi lain, omzet penjualan harian yang dahulu konsisten menembus angka Rp1 juta kini kian melandai dan sering kali berada di bawah target tersebut.

Siasat Ganda: Naik Tipis dan Pangkas Porsi

Untuk menyikapi himpitan tersebut, Salman tidak memiliki banyak pilihan. Mengalihkan seluruh kenaikan modal kepada konsumen melalui lonjakan harga drastis berisiko membuat pelanggannya kabur. Oleh karena itu, para pengelola warteg menerapkan siasat kompromi: menaikkan harga jual secara tipis atau mempertahankan harga nominal dengan memangkas porsi lauk-pauk.

Paket makanan dasar yang semula dijual seharga Rp10.000, kini terpaksa disesuaikan menjadi Rp12.000. Untuk menu variasi lauk pauk lengkap, harganya merangkak naik dari kisaran Rp12.000–Rp14.000 menjadi Rp15.000–Rp16.000. Jika harga nominal tidak dinaikkan, ukuran lauk pauk—seperti telur ceplok, perkedel, hingga takaran tempe orek—mengalami penyusutan (shrinkflation). Meski porsi nasi tetap dipertahankan utuh agar pelanggan tetap merasa kenyang, penyusutan porsi lauk ini tetap dirasakan oleh para pembeli setia.

Sakti, seorang pekerja swasta yang telah menjadi pelanggan setia warteg sejak tahun 2017, mengaku harus lebih berhitung dalam mengatur anggaran makan siangnya. Meski menyadari bahwa warteg masih menjadi opsi kuliner paling ramah di kantong dibandingkan rumah makan lain di Jakarta, kenaikan harga harian dan pengurangan porsi lauk tetap terasa membebani dompet pekerja.

Beban Makro di Meja Makan

Fenomena yang dialami Salman dan jutaan konsumen warteg bukanlah kejadian terisolasi. Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menilai penyesuaian yang dilakukan pemilik warteg merupakan bentuk mekanisme adaptasi yang lazim saat biaya produksi membengkak. Karena tidak ingin kehilangan basis konsumen, pelaku usaha memilih membagi beban biaya bersama pelanggan melalui kombinasi penyesuaian harga dan penekanan marjin keuntungan.

Sementara itu, Ketua Koperasi Warung Tegal Nusantara (Kowantara), Mukroni, mengibaratkan situasi saat ini sebagai badai sempurna (perfect storm). Tekanan datang bertubi-tubi dari faktor global seperti konflik geopolitik dan penguatan mata uang Dolar AS, gangguan iklim yang merusak hasil panen, hingga stagnasi daya beli masyarakat. Pelemahan nilai tukar Rupiah turut mendongkrak harga input berbasis impor, termasuk kedelai untuk industri tempe dan tahu serta bahan baku pupuk pertanian.

Dari “Kaum Boro” Menjadi “Migrasi Uang”: Kisah Perjuangan di Balik Proklamasi Ibu Kota Mi Ayam Bakso Wonogiri

Jaring Pengaman Ekonomi Informal

Keberadaan warteg bukan sekadar urusan perut, melainkan pilar penting perekonomian informal perkotaan. Data Kowantara mencatat ada sekitar 50 ribu unit warteg yang beroperasi di wilayah Jabodetabek, dengan menyerap sedikitnya 100 ribu tenaga kerja langsung. Lebih dari itu, rantai pasok warteg menggerakkan perputaran uang yang sangat besar di pasar-pasar tradisional. Dengan rata-rata belanja harian mencapai Rp3 juta per unit usaha untuk puluhan jenis menu, sektor ini menjadi tulang punggung bagi para pedagang sayur, daging, dan bumbu eceran.

Melihat besarnya dampak sosio-ekonomi tersebut, para ahli mendorong pemerintah untuk memberikan langkah konkret, baik berupa bantuan kompensasi jangka pendek bagi pelaku usaha kecil maupun penstabilan nilai tukar dan rantai distribusi logistik pangan dalam jangka panjang. Tanpa intervensi yang memadai, tekanan inflasi pangan ini dikhawatirkan akan terus mengikis daya beli masyarakat menengah ke bawah serta mengancam keberlangsungan usaha kuliner rakyat di ibu kota. By Mukroni