Gaji DPR Rp 230 Juta per Bulan: Kemewahan di Tengah Krisis Rakyat

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Di tengah kenaikan harga ubi dan pisang di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang membebani masyarakat, sorotan tajam kini tertuju pada penghasilan anggota DPR yang mencapai Rp 230 juta per bulan. Angka ini, yang setara dengan Rp 2,8 miliar per tahun per anggota, memicu kontroversi besar karena dianggap tidak sebanding dengan kinerja legislatif dan kondisi ekonomi rakyat yang kian sulit.

Rincian Penghasilan DPR
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2000, gaji pokok anggota DPR relatif kecil: Rp 5,04 juta untuk Ketua DPR, Rp 4,62 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp 4,2 juta untuk anggota. Namun, tunjangan tambahan yang diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR dan Surat Menkeu menjadi penyebab utama melonjaknya penghasilan. Tunjangan perumahan mencapai Rp 50 juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas yang dihapus. Ditambah tunjangan komunikasi (Rp 15,5 juta), tunjangan jabatan (Rp 9,7 juta), tunjangan kehormatan (Rp 5,5 juta), bantuan listrik/telepon (Rp 7,7 juta), dan tunjangan PPh Pasal 21 (Rp 2,7 juta), total penghasilan anggota DPR mencapai Rp 230 juta per bulan.

Beban Anggaran Negara
Dengan 580 anggota DPR, negara mengalokasikan Rp 1,6 triliun pada 2025 untuk gaji dan tunjangan, naik dari Rp 1,2 triliun pada 2023 dan Rp 1,18 triliun pada 2024. Tunjangan perumahan saja menghabiskan Rp 29 miliar per bulan atau Rp 1,74 triliun selama lima tahun masa jabatan. Anggaran ini dinilai memberatkan, terutama saat masyarakat menghadapi kenaikan harga pangan, seperti beras premium yang kini Rp 16.088 per kg dan ubi serta pisang di NTT yang naik dua kali lipat.

Perbandingan dengan Rakyat
Penghasilan anggota DPR setara dengan 42 kali lipat upah minimum DKI Jakarta (Rp 5,39 juta/bulan), 105 kali lipat upah minimum terendah di Banjarnegara (Rp 2,17 juta/bulan), dan 35,4 kali lipat pendapatan per kapita Indonesia (Rp 6,5 juta/bulan). Ketimpangan ini memicu kritik bahwa DPR tidak peka terhadap kesulitan rakyat, terutama di tengah tingginya angka pengangguran dan kenaikan harga pangan.

Kritik dan Kontroversi
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut tunjangan perumahan tidak masuk akal, terutama karena kehadiran anggota DPR di rapat sering rendah. Kinerja DPR juga dipertanyakan: dari 47 RUU yang ditargetkan, hanya empat yang selesai dibahas, dan banyak kebijakan menuai penolakan publik. “Anggaran sebesar ini tidak sebanding dengan produktivitas DPR,” ujar seorang pengamat.
Pembelaan DPR

DPR berdalih bahwa besaran tunjangan ditetapkan Kementerian Keuangan, bukan DPR sendiri. Tunjangan perumahan dianggap perlu karena anggota dari daerah membutuhkan tempat tinggal di Jakarta setelah rumah dinas di Kalibata dihapus. Namun, alasan ini tidak meredam kritik publik.

Bendera One Piece Berkibar: Pemberontakan Nakama atau Penghinaan Merah Putih?

Perbandingan Global
Dibandingkan negara lain, penghasilan anggota DPR Indonesia lebih tinggi dari Malaysia (Rp 99,39 juta/bulan), tetapi lebih rendah dari Jepang (Rp 310 juta/bulan) dan AS (Rp 218,4 juta/bulan). Meski begitu, konteks ekonomi Indonesia yang masih berkembang membuat angka Rp 230 juta terasa tidak proporsional.

Penghasilan anggota DPR yang fantastis menjadi cerminan ketimpangan antara elite politik dan rakyat. Di saat warga NTT harus berhemat dengan beralih ke ubi dan pisang, anggota DPR menikmati tunjangan besar yang membebani anggaran negara. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ini untuk memastikan keadilan dan efisiensi, sementara DPR harus meningkatkan kinerja agar sebanding dengan privilese yang diterima. Tanpa perubahan, ketidakpuasan publik terhadap wakil rakyat akan terus membesar. By Mukroni