79 Organisasi dan Puluhan Tokoh Teken Petisi "Melawan Imperialisme Baru"

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Gelombang perlawanan intelektual dan sipil terhadap kebijakan luar negeri serta ekonomi pemerintah mencapai titik puncaknya hari ini. Sebanyak 79 organisasi masyarakat sipil dan 65 tokoh nasional secara resmi meluncurkan petisi bersama bertajuk “Melawan Imperialisme Baru”. Dokumen ini merupakan respons kolektif terhadap serangkaian kesepakatan internasional yang dinilai menggadaikan kedaulatan Indonesia, mulai dari perjanjian dagang dengan Amerika Serikat hingga keterlibatan dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Donald Trump.

Petisi yang digalang secara daring dan luring ini ditandatangani oleh entitas besar seperti Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, WALHI, Amnesty International Indonesia, ICW, Greenpeace Indonesia, hingga Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah. Barisan tokoh individu yang terlibat pun mencakup nama-nama berat di bidang hukum dan ekonomi, di antaranya Prof. Zainal Arifin Mochtar, Prof. Todung Mulya Lubis, Dr. Busyro Muqoddas, pakar hukum Bivitri Susanti, serta ekonom Lili Yang Ing dan Vivi Alatas.

Jebakan Perjanjian Dagang yang Timpang

Salah satu poin krusial yang dipersoalkan adalah Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington pada 19 Februari lalu. Koalisi sipil mengungkapkan adanya ketimpangan yuridis yang sangat mencolok: dokumen perjanjian tersebut memuat 214 klausul kewajiban mutlak bagi Indonesia (Indonesia shall), sementara Amerika Serikat hanya dibebani oleh 9 klausul serupa.

Substansi perjanjian ini dinilai merugikan karena mengharuskan Indonesia membuka akses pasar sebesar 0 persen bagi 99 persen produk AS, menghapus hambatan non-tarif, serta melonggarkan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi barang komersial. Selain itu, isu kedaulatan data pribadi warga negara dan kemudahan sertifikasi halal bagi produk AS dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap regulasi domestik yang seharusnya melindungi rakyat.

Dewan Perdamaian dan Risiko Pasukan ke Gaza

Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang didirikan di Davos pada Januari 2026 juga menjadi sasaran kritik tajam. Lembaga ini diketuai seumur hidup oleh Donald Trump dan mewajibkan biaya keanggotaan sebesar US$ 1 miliar. Para penandatangan petisi menilai BoP bukanlah badan multilateral yang sah sebagaimana mandat PBB, melainkan instrumen politik pribadi Trump yang mengabaikan hak penentuan nasib sendiri bangsa Palestina.

Terkait hal tersebut, masyarakat sipil secara tegas menolak rencana pemerintah untuk mengerahkan hingga 8.000 pasukan TNI ke Jalur Gaza di bawah kerangka BoP. Tanpa mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB, pengerahan pasukan dalam jumlah besar ini dinilai sebagai “misi mustahil” yang dapat menyeret prajurit Indonesia ke dalam konflik bersenjata yang tidak perlu, serta merusak reputasi Indonesia di mata dunia Islam.

Konteks Eskalasi di Iran

Situasi semakin genting dengan pecahnya serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026 yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Serangan ini memicu balasan rudal dari Iran ke pangkalan-pangkalan AS dan fasilitas di beberapa negara Timur Tengah. Petisi “Melawan Imperialisme Baru” menekankan bahwa di tengah krisis tersebut, pemerintah Indonesia seharusnya fokus pada perlindungan ribuan WNI di kawasan dan tidak terjebak dalam aliansi militer sepihak yang didorong oleh Washington.

Preseden Buruk Seleksi Hakim Konstitusi: Saat “Penugasan Lain” Mengalahkan Prosedur Baku

Desakan kepada DPR dan Pemerintah

Direktur Imparsial, Ardi Manto, menyatakan bahwa kebijakan strategis ini diambil dengan minim partisipasi publik dan mengabaikan peran konsultasi formal dengan DPR. Melalui petisi ini, koalisi mendesak lima hal utama:

Pembatalan kesepakatan dagang Indonesia-AS yang tidak adil.

Evaluasi total oleh DPR terhadap seluruh isi perjanjian ART.

Penarikan diri Indonesia dari keanggotaan Board of Peace.

Penolakan pengiriman pasukan TNI ke Gaza tanpa mandat PBB.

Koreksi total langkah pemerintah untuk kembali pada prinsip politik luar negeri “Bebas Aktif”.

Meskipun sebelumnya Presiden Prabowo mengeklaim adanya “bukti kekuatan asing” di balik aksi protes masyarakat, koalisi sipil menegaskan bahwa petisi ini murni merupakan upaya menjaga marwah kedaulatan nasional dari apa yang mereka sebut sebagai “jurang imperialisme baru”. Perkembangan petisi ini akan terus dipantau seiring dengan rencana awal pengerahan personel militer yang ditargetkan mulai bersiaga pada April 2026. By Mukroni