PDI-P Desak Pemerintah Keluar dari 'Board of Peace' Trump Pasca-Serangan AS-Israel ke Iran

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Eskalasi militer besar-besaran yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayah Iran pada 28 Februari 2026 telah memicu gelombang protes diplomatik yang keras di dalam negeri Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), melalui anggotanya di Komisi I DPR RI, Tubagus (TB) Hasanuddin, secara resmi mendesak pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump. Serangan yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta 555 warga sipil tersebut dinilai telah mengubah institusi tersebut menjadi sebuah “Dewan Perang” (Board of War) yang bertentangan dengan amanat konstitusi Indonesia.

Anomali Dewan Perdamaian dan Agresi Militer

BoP pertama kali diluncurkan oleh Donald Trump pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, dengan mandat awal untuk mengawasi stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pascakonflik. Indonesia, bersama dengan beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya seperti Turki dan Arab Saudi, bergabung dengan harapan dapat mengawal kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. Namun, PDI-P memandang partisipasi ini kini telah menjadi bumerang politik yang membahayakan kedaulatan Indonesia.

TB Hasanuddin menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP adalah sebuah anomali diplomatik. Pasalnya, organisasi yang mengklaim membawa misi perdamaian tersebut justru dipimpin oleh negara yang melakukan agresi militer terhadap bangsa lain. Ia memperingatkan bahwa jika Indonesia tetap bertahan, terdapat lima risiko fundamental yang harus ditanggung oleh negara. Pertama, integritas politik luar negeri Indonesia akan hancur di mata dunia karena dianggap menyimpang dari prinsip “Bebas Aktif” yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Kedua, absennya sikap tegas pemerintah dalam mengutuk invasi tersebut memperkuat persepsi global bahwa Indonesia secara implisit mendukung tindakan kekerasan AS-Israel.

Ketimpangan Struktur dan Beban Fiskal

Kritik tajam juga diarahkan pada struktur organisasi BoP yang dinilai sangat asimetris. PDI-P menyoroti posisi Donald Trump sebagai Chairman yang sangat dominan, di mana ia memiliki otoritas absolut untuk menentukan kebijakan tanpa adanya perwakilan resmi dari pihak Palestina dalam struktur pengambilan keputusan. Hal ini dianggap menciptakan ketidakadilan substantif karena warga Palestina hanya diposisikan sebagai objek, bukan subjek dalam proses perdamaian.

Selain risiko diplomatik, PDI-P juga menyinggung beban finansial yang sangat berat. Untuk menjadi anggota tetap dalam Dewan Perdamaian Gaza, setiap negara dituntut memberikan kontribusi minimal sebesar USD 1 miliar atau sekitar Rp16 triliun. TB Hasanuddin menilai alokasi anggaran sebesar itu bersifat spekulatif dan sangat menekan kapasitas fiskal negara di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu pasca-serangan terhadap Iran.

Keselamatan Pasukan TNI dalam Bahaya

Poin paling krusial yang ditekankan oleh PDI-P adalah rencana pengiriman 8.000 personel TNI sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Security Force/ISF) di bawah kendali BoP. PDI-P memperingatkan bahwa menempatkan pasukan Indonesia di tengah wilayah konflik aktif tanpa adanya inklusivitas terhadap seluruh faksi di Gaza—termasuk Hamas—adalah misi yang sangat berisiko tinggi.

“Bukan tidak mungkin prajurit TNI akan berada di tengah reeskalasi konflik bersenjata, dan ini taruhannya nyawa,” tegas TB Hasanuddin. Penolakan secara terbuka dari pihak Hamas terhadap keberadaan pasukan BoP dua pekan lalu menjadi sinyal bahwa kehadiran TNI di bawah bendera institusi bentukan Trump dapat menjadikan prajurit Indonesia sebagai target serangan kelompok perlawanan yang menolak intervensi Barat.

MUI Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace Pasca Serangan AS-Israel ke Iran

Diplomasi Duka sebagai Antitesis Kebijakan Pemerintah

Desakan keluar dari BoP ini mencapai puncaknya seiring dengan pengiriman surat duka cita oleh Megawati Soekarnoputri untuk rakyat Iran pada 2 Maret 2026. Dalam surat tersebut, Megawati secara eksplisit menyatakan bahwa bangsa Indonesia berdiri bersama rakyat Iran dalam menolak segala bentuk agresi militer sepihak. Sikap ini merupakan antitesis dari langkah pragmatis Presiden Prabowo yang hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan belasungkawa resmi atas wafatnya Khamenei, namun tetap menawarkan diri sebagai mediator konflik.

PDI-P mendesak pemerintah untuk segera melakukan reevaluasi total dan kembali pada garis perjuangan Non-Blok yang diwariskan oleh Bung Karno. Menurut partai tersebut, penyelesaian konflik harus ditempuh melalui jalan dialog dan penghormatan terhadap hukum internasional, bukan melalui keanggotaan dalam aliansi militer yang mengabaikan kedaulatan negara merdeka. Jika pemerintah tidak segera keluar dari BoP, Indonesia dikhawatirkan akan terjebak secara permanen dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang membahayakan keselamatan nasional dan merusak reputasi Indonesia sebagai pembela kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah. By Mukroni