Mayoritas Mutlak: 77% Publik Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Gen Z Paling Keras Melawan

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Gelombang penolakan terhadap wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) semakin tak terbendung. Dua survei besar yang dirilis pada pergantian tahun 2025-2026 mengonfirmasi bahwa aspirasi elit partai politik di Jakarta bertolak belakang secara diametral dengan kehendak rakyat di akar rumput.

Data terbaru dari jajak pendapat Litbang Kompas pada Desember 2025 menunjukkan angka “mayoritas mutlak”: sebanyak 77,3 persen publik bersikeras agar gubernur dan bupati/wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat. Hanya segelintir kecil, yakni 5,6 persen, yang setuju dengan gagasan pemilihan oleh DPRD.

Temuan ini diperkuat oleh survei LSI Denny JA pada Januari 2026 yang menyoroti fenomena menarik: perlawanan paling sengit justru datang dari pemilih muda. Generasi Z (Gen Z) tercatat sebagai kelompok demografis yang paling keras menolak, dengan angka penolakan mencapai 84 persen. Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menyebut angka ini sebagai penolakan yang “masif dan sistemik,” menandakan bahwa generasi yang tumbuh di era demokrasi penuh ini memandang hak pilih sebagai hal yang non-negosiabel.

Ironi Partai Pengusung

Wacana ini mulanya bergaung kencang dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar, di mana narasi “biaya politik mahal” dijadikan alasan utama untuk merevisi sistem pemilihan. Namun, data lapangan menunjukkan ironi tajam. Mayoritas pemilih dari partai-partai pengusung wacana ini—termasuk Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat—justru menolak ide elit partai mereka sendiri. Lebih dari 50 persen basis pemilih partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) terekam tetap menginginkan Pilkada langsung.

“Angka ini menunjukkan bahwa elite partai sedang berada di ruang gema yang terpisah dari konstituennya,” ujar Arya Fernandes, peneliti CSIS, memperingatkan potensi instabilitas politik jika kebijakan ini dipaksakan.

Defisit Kepercayaan pada DPRD

Mengapa publik begitu resisten? Alasannya bukan karena publik menutup mata pada masalah biaya tinggi atau politik uang. Publik menyadari masalah tersebut, namun solusi yang mereka inginkan adalah perbaikan sistem penegakan hukum (43,3 persen), bukan pencabutan hak pilih.

Faktor terbesar penolakan adalah krisis kepercayaan terhadap integritas wakil rakyat. Sebanyak 78,1 persen responden mengaku tidak percaya bahwa anggota DPRD akan memilih kepala daerah secara jujur dan demi kepentingan rakyat. Publik khawatir Pilkada via DPRD hanya akan memindahkan praktik politik uang dari rakyat ke ruang tertutup fraksi-fraksi di parlemen daerah.

Revolusi Gen Z: Tumbangnya Pemerintah Bulgaria di Ambang Pintu Euro

Politisi PDI-P, Adian Napitupulu, menyuarakan sentimen ini dengan menyebut wacana tersebut sebagai upaya merenggut kedaulatan. “Hak rakyat jangan direnggut. Jika alasan biaya dijadikan pembenaran, itu tidak menjawab persoalan korupsi yang sebenarnya,” tegasnya. Senada, Benny K. Harman dari Demokrat—meski partainya di koalisi pemerintah—menilai kembali ke DPRD “bukan solusi” untuk masalah biaya politik.

Kini, bola panas berada di tangan pemerintah dan DPR. Dengan 77 persen rakyat menolak dan Gen Z berdiri di garis depan, memaksakan revisi undang-undang ini berisiko memicu gelombang protes sipil yang serius di tahun-tahun mendatang. By Mukroni