Geopolitik 2026: Indonesia di Tengah Pusaran 'Konflik Abadi' dan Perang Tarif Global

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Tahun 2026 dibuka bukan dengan resolusi damai, melainkan dengan kristalisasi ketidakstabilan yang memaksa Indonesia menavigasi dua badai besar sekaligus: runtuhnya norma kedaulatan di Amerika Latin dan perang dagang yang kian brutal di Asia Pasifik. Di tengah lanskap global yang rapuh ini, posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah diuji hingga ke titik nadir, terjepit di antara ambisi “America First” jilid dua dan hegemoni ekonomi Tiongkok yang semakin mengakar.

Gelombang kejutan pertama tahun ini datang dari Caracas. Pada Sabtu, 3 Januari 2026, dunia tersentak oleh operasi militer sepihak Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya. Operasi ini, yang secara sepihak mendeklarasikan Donald Trump sebagai “Presiden Sementara” Venezuela, dikecam keras oleh blok revisionis sebagai pelanggaran mencolok terhadap Pasal 2 Piagam PBB. Bagi Jakarta, peristiwa ini mengirimkan sinyal bahaya yang nyata mengenai risiko “nasionalisme sumber daya”. Jika negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia bisa diintervensi atas nama kepentingan strategis, maka kebijakan hilirisasi nikel Indonesia pun bukan tidak mungkin berada dalam bidikan serupa di masa depan.

Namun, ancaman fisik hanyalah satu sisi dari mata uang. Sisi lainnya adalah perang ekonomi yang mencekik. Sejak April 2025, kebijakan tarif “Liberation Day” yang dicanangkan Washington telah merombak tata niaga dunia. Indonesia, yang awalnya dibidik dengan tarif resiprokal mematikan sebesar 32%, berhasil melakukan negosiasi transaksional yang alot hingga menurunkan angka tersebut menjadi 19% per Agustus tahun lalu. Harga yang harus dibayar untuk “diskon” tarif ini sangat mahal: komitmen pembelian 50 unit pesawat Boeing, impor energi senilai US$ 15 miliar, dan pembukaan akses pasar domestik bagi produk pertanian AS. Kesepakatan ini menyelamatkan industri tekstil nasional dari kehancuran total, namun secara efektif mengunci Indonesia dalam ketergantungan impor yang lebih dalam terhadap Amerika Serikat.

Di belahan timur, suhu geopolitik mendidih di Selat Taiwan. Naiknya Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri wanita pertama Jepang pada Oktober 2025 telah mengubah doktrin pasifisme Tokyo menjadi postur pertahanan yang agresif. Pernyataan kontroversial Takaichi di hadapan Parlemen Jepang (Diet) pada November lalu, yang mengkategorikan serangan Tiongkok ke Taiwan sebagai “krisis eksistensial” bagi Jepang, memicu krisis diplomatik serius. Beijing merespons dengan membekukan impor produk laut Jepang dan membatasi ekspor material strategis dual-use, menciptakan gangguan rantai pasok yang dirasakan langsung oleh industri manufaktur di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Di tengah himpitan dua raksasa ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis paling berani dalam sejarah diplomasi ekonomi modern Indonesia: resmi bergabung sebagai anggota penuh blok BRICS pada 6 Januari 2026. Keputusan ini, yang dimatangkan sejak kehadiran Prabowo di KTT Rio de Janeiro Juli 2025, bukan sekadar simbolisme. Aksesi ini membuka pintu akses pendanaan infrastruktur dari New Development Bank (NDB) yang krusial untuk melanjutkan proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan perpanjangan Kereta Cepat ke Surabaya, di saat likuiditas Barat semakin ketat dan bersyarat. Namun, langkah ini juga menempatkan Jakarta di garis depan risiko “Rubio Doctrine”, ancaman sanksi tarif 100% dari Washington bagi negara-negara yang aktif melakukan de-dolarisasi.

Ketidakpastian global ini tercermin jelas dalam psikologi pasar. Emas, aset pelindung nilai abadi, telah menembus rekor harga US$ 4.300 per troy ounce pada penutupan tahun 2025, setelah sebelumnya menjebol level psikologis US$ 3.000 pada Maret 2025. Lonjakan harga ini adalah barometer ketakutan global—sebuah “mosi tidak percaya” terhadap stabilitas sistem keuangan yang didominasi Dolar AS.

Mayoritas Mutlak: 77% Publik Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Gen Z Paling Keras Melawan

Di dalam negeri, tekanan eksternal ini beresonansi dengan kerentanan sosial. Memori tentang gelombang protes “Peringatan Darurat” yang dimotori Gen Z pada Agustus-September 2025 masih segar. Aksi yang dipicu oleh himpitan ekonomi dan isu demokrasi tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas geopolitik Indonesia sangat bergantung pada ketahanan dapur rakyatnya.

Tahun 2026, dengan demikian, bukanlah tahun untuk optimisme buta. Ini adalah tahun “realisme defensif”, di mana Indonesia harus piawai bermain di dua kaki: mengamankan pasar ekspor tradisional di Barat melalui diplomasi dagang pragmatis, sembari membangun benteng ekonomi alternatif bersama kekuatan Global South di BRICS. Kegagalan dalam menyeimbangkan ekuilibrium yang rapuh ini tidak hanya akan merugikan ekonomi, tetapi juga mempertaruhkan kedaulatan bangsa di tengah tatanan dunia yang sedang runtuh. By Mukroni

Geopolitik 2026: Indonesia di Tengah Pusaran ‘Konflik Abadi’ dan Perang Tarif Global

ByAdmin

By Admin

Related Post

Mayoritas Mutlak: 77% Publik Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Gen Z Paling Keras Melawan

Revolusi Gen Z: Tumbangnya Pemerintah Bulgaria di Ambang Pintu Euro

Kesenjangan Tajam, Kemarahan Membara: Ketimpangan Ekonomi dan Kebijakan DPR Picu Gejolak Sosial

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Menanti Warteg ‘Naik Kelas’: Tantangan Membawa Menu Rp 15 Ribuan ke Lidah Konsumen Internasional

Geopolitik 2026: Indonesia di Tengah Pusaran ‘Konflik Abadi’ dan Perang Tarif Global

Gejolak Awal Tahun: Alih Kelola Impor Pakan Ternak Picu Kelangkaan dan Lonjakan Harga

Produksi Gula 2026 Diproyeksi Stagnan, Swasembada Bertumpu pada Stok Sisa