Preseden Buruk Seleksi Hakim Konstitusi: Saat "Penugasan Lain" Mengalahkan Prosedur Baku

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Dinamika ketatanegaraan Indonesia kembali mencatatkan sejarah kelam pada awal tahun 2026. Dalam sebuah manuver yang dinilai banyak pihak sebagai anomali prosedur, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara mendadak membatalkan keputusan tingkat tingginya sendiri terkait calon hakim konstitusi. Frasa “penugasan lain” menjadi dalih tunggal yang digunakan untuk menganulir hak Inosentius Samsul—yang telah disahkan lima bulan sebelumnya—dan menggelar karpet merah bagi politisi senior Partai Golkar, Adies Kadir, untuk melenggang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Peristiwa ini bermula pada Agustus 2025, ketika Rapat Paripurna DPR secara sah menetapkan Inosentius Samsul, Kepala Badan Keahlian (BK) DPR, sebagai hakim konstitusi terpilih untuk menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026. Sebagai figur teknokrat yang puluhan tahun mengabdi di “dapur hukum” DPR, Inosentius dianggap sebagai pilihan meritokratis yang bebas dari kepentingan partai. Namun, legitimasi yang telah dikantongi selama berbulan-bulan itu runtuh dalam hitungan jam pada 27 Januari 2026.

Tanpa ada cacat hukum, pengunduran diri sukarela, atau halangan tetap yang menimpa Inosentius, DPR mengambil langkah drastis dengan mencabut Keputusan DPR Nomor 11/DPR RI/I/2025–2026. Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, dan Ketua Komisi III, Habiburokhman, kompak menyebutkan bahwa pembatalan tersebut disebabkan karena Inosentius akan mendapatkan “penugasan lain” di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR. Namun, hingga palu sidang diketuk untuk mengesahkan Adies Kadir, tidak ada penjelasan rinci mengenai urgensi tugas baru tersebut yang dinilai lebih penting dibandingkan jabatan mulia sebagai penjaga konstitusi.

Narasi “penugasan lain” ini dipandang oleh para pakar hukum tata negara sebagai eufemisme politik untuk menyingkirkan figur yang tidak diinginkan demi mengakomodasi kepentingan elite. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, tindakan DPR ini berpotensi melanggar asas legitimate expectation atau pengharapan yang wajar. Inosentius, sebagai warga negara yang telah mengikuti seluruh prosedur seleksi dan dinyatakan lulus hingga tahap paripurna, memiliki hak hukum untuk dilantik. Pembatalan sepihak tanpa alasan fundamental mencederai kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap integritas proses seleksi pejabat publik.

Lebih ironis lagi, penggantinya adalah Adies Kadir, sosok yang memegang jabatan Wakil Ketua DPR saat penetapan dilakukan. Proses seleksi ulang untuk Adies berlangsung kilat, kurang dari 24 jam, tanpa partisipasi publik yang memadai sebagaimana diamanatkan Pasal 19 dan Pasal 20 UU MK tentang transparansi dan objektivitas. Publik tidak diberikan ruang untuk menguji rekam jejak Adies, termasuk kontroversi pernyataannya pada pertengahan 2025 mengenai tunjangan perumahan anggota dewan yang sempat memicu kemarahan masyarakat.

Geopolitik 2026: Indonesia di Tengah Pusaran ‘Konflik Abadi’ dan Perang Tarif Global

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai langkah ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan indikasi kuat upaya court packing—strategi menempatkan loyalis politik di lembaga peradilan untuk mengamankan produk legislasi dari ancaman pembatalan. Dengan menempatkan pimpinan DPR aktif ke dalam MK, batas antara pembuat undang-undang dan penguji undang-undang menjadi kabur. Adies Kadir diharapkan membawa “suasana kebatinan” DPR ke dalam MK, sebuah misi yang disebut Habiburokhman sebagai upaya “mengembalikan marwah MK” dan demi “kepentingan konstitusional lembaga DPR”.

Inosentius Samsul sendiri memilih bungkam. “Lebih baik saya tidak berkomentar atau bicara dulu. Mohon maaf,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi media, sebuah respons yang menyiratkan ketidakberdayaan birokrat di hadapan kuasa politik.

Kasus ini menetapkan preseden buruk bagi masa depan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jika keputusan paripurna DPR bisa dianulir semudah membalikkan telapak tangan hanya dengan alasan “penugasan lain” yang sumir, maka tidak ada jaminan bahwa proses seleksi hakim di masa depan akan berjalan berdasarkan kompetensi dan integritas. Jabatan hakim konstitusi kini tampak tak ubahnya seperti jabatan politik yang bisa diperdagangkan atau dipindahkan sesuai selera penguasa Senayan, mengabaikan prinsip dasar negara hukum yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. By Mukroni

Preseden Buruk Seleksi Hakim Konstitusi: Saat “Penugasan Lain” Mengalahkan Prosedur Baku

ByAdmin

By Admin

Related Post

Geopolitik 2026: Indonesia di Tengah Pusaran ‘Konflik Abadi’ dan Perang Tarif Global

Mayoritas Mutlak: 77% Publik Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Gen Z Paling Keras Melawan

Revolusi Gen Z: Tumbangnya Pemerintah Bulgaria di Ambang Pintu Euro

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Preseden Buruk Seleksi Hakim Konstitusi: Saat “Penugasan Lain” Mengalahkan Prosedur Baku

Mitos atau Fakta? Menjawab Hubungan Bupati Kyai Rangga dan Sejarah Berdirinya Warung Tegal

“Negara Leviathan Kembali: Saat Kritik Pangan Dibalas Gugatan Rp 200 Miliar dan Ancaman Pidana”

Jejak Logistik Mataram 1628: Mengungkap Peran Kyai Rangga dalam Genealogi Warung Tegal