Kabinet Zaken Prabowo: Membangun Pemerintahan Berbasis Keahlian di Era Modern

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Rencana Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet zaken kembali mencuat seiring dengan persiapan peralihan pemerintahan dari Presiden Joko Widodo. Ide membentuk kabinet yang diisi oleh para ahli di bidangnya, atau dikenal sebagai kabinet zaken, sebenarnya bukan konsep baru dalam politik Indonesia. Namun, gagasan ini selalu menarik untuk disoroti, mengingat tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa dalam setiap era berbeda. Di tengah dinamika politik yang selalu melibatkan partai, konsep kabinet zaken dianggap sebagai solusi ideal untuk menghadapi persoalan fundamental yang kerap kali menghambat pembangunan.

Sejarah Kabinet Zaken di Indonesia

Konsep kabinet zaken pertama kali diperkenalkan dalam sejarah Indonesia pada masa awal kemerdekaan, di era demokrasi parlementer, antara tahun 1950 hingga 1959. Pada periode ini, kabinet-kabinet yang dibentuk didasarkan pada asas keahlian, meskipun pengaruh partai politik tetap kuat. Dalam Kabinet Natsir (1950-1951), misalnya, dari 18 posisi yang ada, lima di antaranya diisi oleh para ahli nonpartai. Tokoh-tokoh seperti Mohammad Roem dari Partai Masyumi yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri merupakan contoh bagaimana perpaduan antara politikus dan ahli di bidangnya mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.

Selanjutnya, Kabinet Wilopo (1952-1953) juga mencoba menyeimbangkan antara politik dan keahlian. Wilopo memberi porsi bagi partai besar seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi, sembari menempatkan para ahli nonpartai di beberapa posisi strategis. Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Djuanda sebagai Menteri Perhubungan, dua tokoh yang dikenal karena integritas dan keahlian mereka di bidang masing-masing.

Namun, kabinet zaken yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia adalah Kabinet Djuanda (1957-1959), di mana lebih dari separuh posisi menteri diisi oleh para ahli nonpartai. Kabinet ini bertahan lebih lama dibandingkan kabinet-kabinet parlementer lainnya, di tengah kondisi politik yang penuh gejolak. Djuanda sendiri, sebagai formatur kabinet, berhasil menjaga stabilitas pemerintahan, meskipun negara sedang berada dalam situasi genting, termasuk percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dalam Peristiwa Cikini pada tahun 1957.

Reformasi dan Pengaruh Kabinet Zaken

Pasca-Reformasi 1998, gagasan kabinet zaken kembali mengemuka, terutama dengan adanya perubahan dalam sistem pemilihan presiden secara langsung. Presiden pertama yang terpilih secara langsung, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengadopsi prinsip kabinet zaken dalam Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009). Dari 36 menteri, 53 persen di antaranya berasal dari kalangan profesional nonpartai. Langkah ini menunjukkan bahwa keahlian menjadi aspek penting dalam mengelola kementerian yang strategis.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan memberikan porsi lebih besar kepada kalangan nonpartai dalam Kabinet Kerja (2014-2019). Dari 34 menteri yang dilantik, 62 persen berasal dari kalangan profesional, menjadikan kabinet tersebut sebagai yang paling banyak diisi oleh ahli sejak era pemilihan presiden langsung dimulai. Para profesional ini berasal dari latar belakang yang beragam, termasuk akademisi, militer, dan birokrat yang diharapkan mampu bekerja secara efektif dan bebas dari tekanan politik.

Prabowo dan Kabinet Zaken

Menjelang pergantian pemerintahan di tahun 2024, Prabowo Subianto, yang diprediksi menjadi presiden terpilih, kembali mengangkat konsep kabinet zaken sebagai landasan pembentukan pemerintahannya. Prabowo telah mengutarakan keinginannya untuk membentuk pemerintahan yang diisi oleh para ahli di bidang masing-masing, meskipun sebagian dari mereka berasal dari partai politik. Ide ini disambut baik oleh berbagai kalangan, termasuk Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Chaniago, yang menilai kabinet zaken sebagai solusi untuk mengatasi masalah fundamental yang dihadapi Indonesia saat ini.

Menurut Pangi, tantangan seperti pengangguran, harga kebutuhan pokok yang melonjak, hingga maraknya kriminalitas harus dihadapi dengan pendekatan berbasis keahlian. Jika kabinet hanya diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, masalah-masalah ini akan sulit diatasi. Oleh karena itu, ia mendorong Prabowo untuk menempatkan menteri berdasarkan kecakapan mereka, bukan semata karena mereka merupakan kader partai.

Contoh nyata dari pentingnya keahlian dalam kabinet bisa dilihat pada sosok Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pemerintahan Jokowi. Basuki dianggap sukses menjalankan tugasnya karena latar belakangnya yang mendalam di bidang infrastruktur, sesuai dengan jabatan yang diembannya. Model seperti inilah yang diharapkan akan diadopsi oleh Prabowo dalam memilih para pembantunya kelak.

Tantangan Politik dalam Pembentukan Kabinet Zaken

Meski gagasan kabinet zaken terdengar ideal, Prabowo tidak bisa mengabaikan realitas politik yang ada. Koalisi partai politik pendukungnya yang besar tentunya menuntut jatah kursi di kabinet. Seperti yang diungkapkan oleh Lili Romli, peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), meskipun kabinet zaken diisi oleh para ahli, Prabowo tetap harus menjaga soliditas koalisi partai pendukungnya agar pemerintahan dapat berjalan mulus.

Namun, menurut Lili, hal ini bisa diatasi dengan pendekatan fifty-fifty, di mana sebagian kabinet diisi oleh kader partai dan sebagian lagi oleh para ahli nonpartai. Lili juga menekankan pentingnya memilih kader partai yang memiliki kapasitas di bidangnya, sehingga mereka tidak akan kesulitan menjalankan tugas. Dengan cara ini, kabinet zaken tetap bisa terwujud tanpa mengorbankan dukungan politik dari partai-partai pendukung.

Fleksibilitas Jumlah Kementerian

Sebagai bagian dari persiapan menuju pemerintahan Prabowo, revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara juga disepakati, memungkinkan jumlah kementerian tidak lagi dibatasi hanya 34 pos. Dengan perubahan ini, presiden terpilih memiliki fleksibilitas untuk menambah atau memecah kementerian sesuai kebutuhan. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi Prabowo untuk membentuk kabinet yang lebih sesuai dengan tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, infrastruktur, maupun keamanan.

Konklusi: Kabinet Zaken sebagai Solusi Masa Depan

Kabinet zaken yang diusulkan oleh Prabowo Subianto membawa harapan akan terbentuknya pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Di tengah kondisi ekonomi global yang semakin tidak menentu, serta berbagai masalah domestik yang kian kompleks, Indonesia membutuhkan talenta-talenta terbaik yang mampu menghadirkan solusi konkret.

Namun, keberhasilan kabinet zaken tidak hanya bergantung pada keahlian individu yang menduduki jabatan menteri, tetapi juga pada kemampuan Prabowo untuk menavigasi kepentingan politik dari partai-partai pendukungnya. Jika Prabowo mampu menemukan keseimbangan antara keahlian dan kepentingan politik, kabinet zaken bukan hanya sebuah konsep masa lalu yang romantis, tetapi bisa menjadi kenyataan yang membawa Indonesia menuju era yang lebih baik.

Dengan latar belakang sejarah yang kuat, tradisi kabinet zaken selalu menunjukkan bahwa keahlian adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan yang efektif. Di era modern, ketika tantangan semakin kompleks dan beragam, pembentukan kabinet berdasarkan kecakapan dan kompetensi adalah langkah maju yang sangat dinanti oleh banyak pihak. Prabowo, dengan visi dan misinya, memiliki peluang untuk membuktikan bahwa konsep ini masih relevan dan dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia. *Mukroni

Foto Kowantaranews