Anak Muda Terhalang Masuk Pilkada 2024: Politik Elitis dan Biaya Selangit Jadi Penghambat!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 seharusnya menjadi momentum penting bagi partisipasi generasi muda dalam dunia politik Indonesia. Dengan prediksi bonus demografi yang memperlihatkan dominasi usia produktif, yakni 70 persen penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun pada 2024, ini seharusnya menjadi peluang besar bagi anak muda untuk tampil sebagai pemimpin baru di tingkat lokal. Namun, realitas berkata lain: generasi muda masih terpinggirkan dalam kontestasi politik elektoral. Hambatan struktural dan finansial menjadi penghalang utama bagi mereka untuk ikut bersaing dalam perebutan posisi kepala daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia akan memasuki masa bonus demografi pada 2024, dengan sebagian besar penduduknya berada di usia produktif. Namun, meskipun potensi demografi ini begitu besar, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa partisipasi anak muda dalam Pilkada 2024 masih minim. Dari 2.047 calon kepala daerah yang bersaing di Pilkada, hanya 22 persen atau 453 calon yang berasal dari kelompok milenial dan Gen Z. Mayoritas calon masih didominasi oleh generasi yang lebih tua, dengan 60 persen dari mereka berada di rentang usia 44-59 tahun dan 18 persen berusia di atas 60 tahun.

Mengapa angka partisipasi anak muda begitu rendah? Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, mulai dari hambatan internal partai politik hingga tantangan finansial yang besar.

Politik Elitis dan Oligarki

Hurriyah, dosen senior di Departemen Ilmu Politik dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), menyoroti salah satu hambatan terbesar bagi anak muda untuk terlibat dalam politik elektoral adalah komitmen yang lemah dari partai politik dalam mempromosikan calon pemimpin muda. Menurut Hurriyah, partai politik masih didominasi oleh karakter elitis dan oligarkis, yang lebih mengutamakan kepentingan elite partai dan kelompok-kelompok dengan koneksi kuat.

“Partai politik adalah agen kunci dalam rekrutmen dan partisipasi kepemimpinan. Namun, mereka belum memiliki komitmen serius untuk mempromosikan calon pemimpin muda. Partai politik cenderung enggan membuka peluang bagi generasi muda, baik dalam bentuk kaderisasi maupun promosi kepemimpinan,” ujar Hurriyah.

Sistem politik di Indonesia, terutama pada tingkat lokal, masih sangat dipengaruhi oleh jejaring politik yang tertutup dan terbatas. Anak muda yang tidak memiliki koneksi dengan elite partai cenderung kesulitan mendapatkan akses atau rekomendasi untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. Proses seleksi kandidat yang tidak terbuka ini memaksa generasi muda yang ingin terjun ke dunia politik harus berkompromi dengan elite politik atau bahkan menghadapi penolakan.

Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), juga mencatat bahwa akses yang terbatas bagi generasi muda disebabkan oleh dominasi elite politik dalam menentukan kandidat. “Selama keran tidak dibuka sepenuhnya oleh partai, masih sulit bagi anak muda untuk bisa mencalonkan diri. Partai politik masih cenderung menutup akses bagi calon muda yang tidak memiliki koneksi dengan elite partai,” jelas Arya.

Kondisi ini membuat banyak anak muda, terutama mereka yang memiliki semangat untuk mengubah keadaan, terjebak dalam dilema. Mereka dipaksa untuk memilih antara mengikuti sistem yang ada dan berkompromi dengan oligarki partai atau memilih jalur lain di luar politik elektoral.

Biaya Politik yang Selangit

Selain masalah struktural di dalam partai politik, masalah finansial menjadi hambatan signifikan bagi generasi muda untuk maju dalam Pilkada. Pilkada bukan hanya soal kompetisi politik, tetapi juga tentang kemampuan finansial. Biaya yang diperlukan untuk kampanye, mobilisasi massa, dan meraih dukungan politik sangat besar, membuat banyak anak muda, terutama mereka yang tidak berasal dari keluarga kaya atau dinasti politik, terpinggirkan.

Arya Fernandes menyebut bahwa biaya politik yang mahal menjadi faktor utama yang menghambat anak muda untuk terjun ke dunia politik. Menurutnya, generasi muda umumnya belum memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk bersaing dengan kandidat lain yang lebih mapan secara ekonomi atau yang memiliki dukungan dari dinasti politik yang kuat.

“Mereka kesulitan untuk bersaing dengan kandidat lain yang sudah mapan secara finansial atau yang berasal dari dinasti politik yang memiliki akses ke sumber daya besar. Kondisi ini membuat partai politik cenderung mengabaikan potensi anak muda yang tidak memiliki dukungan finansial memadai,” ujar Arya.

Ongkos politik yang selangit membuat Pilkada menjadi arena yang sulit dimasuki oleh mereka yang murni mengandalkan gagasan. Eddy Soeparno, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), mengakui bahwa salah satu alasan minimnya partisipasi anak muda dalam Pilkada adalah karena kebutuhan logistik dan dukungan politik yang besar. Anak muda yang tidak memiliki dukungan finansial atau jaringan politik yang kuat akan kesulitan untuk bertahan dalam kompetisi.

“Generasi muda yang maju murni berdasarkan gagasan masih belum banyak. Risiko yang besar, kebutuhan logistik yang tinggi, dan dukungan partai yang besar menjadi faktor pertimbangan utama,” ungkap Eddy.

Baca juga : Dari Warkop ke Layar Kaca: Ledakan Debat Kosong di Tengah Badai Kebohongan

Tantangan Bagi Anak Muda

Terlepas dari semua hambatan tersebut, ada beberapa anak muda yang berani maju dalam Pilkada 2024. Menurut data KPU, 56 persen dari calon muda yang terlibat dalam Pilkada mendatang memilih posisi sebagai calon wakil kepala daerah, sementara hanya 208 orang yang berani mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun, banyak dari mereka yang berhasil maju berasal dari latar belakang dengan dukungan politik dan finansial yang kuat.

Eddy Soeparno mencontohkan Faldo Maldini, seorang politisi muda yang berani maju dalam Pilkada Kota Tangerang, berkat dukungan dari partai politik yang terafiliasi dengan pemenang Pilpres 2024. Dukungan semacam ini memungkinkan anak muda seperti Faldo untuk terjun ke politik elektoral di daerah tertentu. Namun, bagi banyak anak muda lainnya yang tidak memiliki akses serupa, jalan menuju pencalonan kepala daerah terasa sangat sulit.

Hurriyah mengklasifikasikan anak muda yang terlibat dalam politik menjadi tiga kelompok: mereka yang memiliki privilese politik, mantan aktivis mahasiswa yang terpaksa berkompromi dengan sistem partai, dan kelompok idealis yang menolak terlibat dalam politik formal. Kelompok terakhir ini, yang memilih jalur oposisi di luar parlemen, sering kali merasa tidak puas dengan praktik politik partai yang elitis dan pragmatis.

Dampak Minimnya Keterlibatan Anak Muda

Minimnya keterlibatan anak muda dalam politik memiliki dampak signifikan terhadap representasi kebijakan. Hurriyah menyebutkan bahwa kebutuhan anak muda, seperti isu krisis iklim, kesehatan mental, dan akses pekerjaan, sering kali diabaikan oleh politisi atau calon kepala daerah. Karena keterlibatan mereka dalam proses pembuatan kebijakan masih rendah, isu-isu yang relevan bagi generasi muda sering kali tidak mendapatkan perhatian yang semestinya.

Selain itu, Arya Fernandes menekankan bahwa minimnya keterlibatan anak muda juga berdampak pada ketidakseimbangan representasi politik di Indonesia. Saat populasi muda mendominasi demografi, tetapi pemimpin politik justru semakin tua, hal ini berpotensi menghambat kemajuan daerah. Pemimpin yang tidak merepresentasikan karakter demografi populasi muda cenderung kurang relevan dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

“Kita menghadapi bonus demografi di mana usia muda lebih banyak dari tahun sebelumnya. Tetapi, dari sisi kepemimpinan politik, kita justru menua,” kata Arya. Ia menambahkan bahwa tanpa regenerasi politik yang inklusif dan dukungan penuh dari partai politik, keterlibatan anak muda dalam politik akan tetap minim.

Solusi: Inklusivitas dalam Politik

Untuk mendorong lebih banyak anak muda terlibat dalam politik, Hurriyah menekankan pentingnya kemauan dari partai politik untuk membuka akses yang lebih luas. Partai politik harus memberikan ruang bagi calon muda dan memastikan bahwa mereka yang tidak memiliki privilese tetap memiliki kesempatan untuk maju.

“Hambatan terbesar bukanlah karena anak muda tidak mau masuk politik, melainkan frustrasi terhadap sistem partai politik. Partai politik harus lebih terbuka terhadap caleg (calon anggota legislatif) muda dan menyediakan akses yang adil bagi mereka yang tidak memiliki privilese,” kata Hurriyah.

Dalam jangka panjang, jika partai politik mau membuka diri dan memberikan kesempatan yang adil bagi anak muda, generasi ini akan lebih tertarik untuk terlibat aktif dalam politik. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan memperhatikan aspirasi anak muda, regenerasi politik akan berjalan lebih baik, dan kepemimpinan yang lebih relevan dengan populasi muda dapat terwujud. *Mukroni

Foto Kompas