Kemerdekaan Pers Terancam! Kekerasan dan Krisis Ekonomi Mencekik Media Tanah Air

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Penurunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia selama dua tahun terakhir menjadi alarm bagi kondisi pers di Indonesia yang tengah menghadapi tekanan dari berbagai sisi. Survei IKP 2024 yang diluncurkan oleh Dewan Pers menunjukkan skor 69,36, menandakan kategori “cukup bebas”—angka ini turun 2,21 poin dari tahun lalu, bahkan lebih jauh jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 77,88 poin. Kekerasan terhadap jurnalis yang kian meningkat, disertai tantangan ekonomi bagi industri media, mengonfirmasi bahwa kemerdekaan pers di Indonesia berada dalam ancaman nyata.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengungkapkan bahwa hasil survei ini mencerminkan situasi yang serius. “Angka-angka ini mencerminkan situasi pers kita yang dalam kondisi tidak baik-baik saja,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/11/2024). IKP yang dilakukan dengan survei kepada para ahli di seluruh provinsi ini mengukur tiga variabel utama: lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, serta lingkungan hukum, yang masing-masing mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kekerasan Terhadap Jurnalis Merajalela

Indikator kebebasan dari kekerasan dalam variabel lingkungan fisik dan politik mendapatkan nilai rendah, yaitu 62,69 poin. Nilai tersebut mengindikasikan masih tingginya angka kekerasan terhadap wartawan. Menurut catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, terdapat 87 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2024. Angka ini meningkat dari 61 kasus pada tahun sebelumnya, dan mencakup berbagai bentuk serangan mulai dari kekerasan fisik hingga serangan digital. Khususnya ketika media-media memberitakan topik-topik sensitif seperti korupsi atau isu lingkungan, seringkali muncul ancaman bagi mereka yang berada di garis depan pemberitaan.

Sebagian besar kasus kekerasan terhadap jurnalis ini terjadi di tingkat lokal, sebelum berita dipublikasikan, dan sayangnya banyak yang tidak diproses hingga tuntas. Tanpa penegakan hukum yang memadai, situasi ini menciptakan rasa takut dan ketidakamanan di kalangan jurnalis, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk terus melakukan intimidasi. Bahkan, baru-baru ini kantor media Jubi di Papua diserang dengan bom molotov yang merusak properti mereka.

“Kepada teman-teman jurnalis saya berkontak, kita tidak akan mundur. Kita akan terus menyuarakan untuk memenuhi hak masyarakat untuk tahu,” kata Ninik. Pernyataan ini menggemakan pentingnya kebebasan pers sebagai landasan bagi demokrasi dan keterbukaan informasi, terutama di saat masyarakat semakin membutuhkan informasi yang independen dan terpercaya.

Krisis Ekonomi dan Tekanan Digital

Selain kekerasan, krisis ekonomi di industri media menambah beban berat bagi dunia pers Indonesia. Survei IKP 2024 menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi mencatat penurunan paling besar, yakni 2,37 poin. Disrupsi digital dan persaingan dengan media sosial untuk belanja iklan mengikis pendapatan banyak perusahaan media. Lebih banyak pengiklan yang kini beralih ke platform digital, meninggalkan media tradisional dalam kesulitan ekonomi yang mengancam keberlanjutan mereka.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih konkret untuk ekosistem media yang lebih sehat. Ninik Rahayu menyampaikan, “Saya menyerukan agar belanja iklan diupayakan semaksimal mungkin untuk perusahaan pers yang bekerja profesional. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan tanpa campur tangan langsung pada redaksi.”

Sebagai upaya mendukung keberlanjutan media, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 yang mewajibkan perusahaan platform digital untuk memberikan dukungan kepada media dalam bentuk negosiasi adil terkait pendapatan iklan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyebutkan bahwa aturan ini dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan pers dan platform digital, agar bisa menemukan solusi berkelanjutan bagi industri media.

Perjuangan Meningkatkan Profesionalisme

Namun, di tengah perjuangan menghadapi tantangan kekerasan dan krisis ekonomi, profesionalitas jurnalis juga menjadi sorotan. Dewan Pers menegaskan pentingnya pers bekerja dengan kode etik dan integritas tinggi. Media diingatkan untuk tidak memanfaatkan posisi mereka demi keuntungan pribadi, seperti menggunakan berita sebagai alat intimidasi demi mendapatkan uang dari pihak tertentu. “Mengajukan proposal, tapi kalau tidak dikasih (uang) mengintimidasi pakai berita. Itu bukan berita atau hasil kerja jurnalistik kalau intimidatif. Jurnalis profesional tidak seperti itu,” tegas Ninik.

Salah satu kondisi yang merisaukan adalah fenomena wartawan yang diminta mencari iklan, yang bisa mengaburkan batas antara redaksi dan bisnis. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, Triyono Lukmantoro, menyatakan bahwa hal ini berisiko mencederai integritas jurnalistik dan menjebak wartawan pada pekerjaan yang bukan menjadi tanggung jawab mereka.

Tantangan Berbeda di Setiap Daerah

Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas menghadirkan tantangan yang bervariasi di setiap provinsi terkait kemerdekaan pers. Kalimantan Selatan, misalnya, mencatatkan nilai IKP tertinggi dengan 80,91 poin, satu-satunya provinsi yang berada di kategori “bebas.” Di sisi lain, beberapa provinsi mencatat nilai kebebasan dari kekerasan di bawah 60 poin, seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Jawa Timur. Provinsi-provinsi ini menghadapi ancaman kekerasan yang signifikan terhadap jurnalis, seringkali karena isu-isu lokal yang sensitif.

Papua Tengah menjadi provinsi dengan nilai IKP terendah di Indonesia, yaitu 61,34 poin, yang menunjukkan tantangan besar bagi jurnalis di sana. Tidak hanya kekerasan fisik, jurnalis di daerah tersebut juga menghadapi ancaman sosial dan budaya yang menghambat kebebasan mereka untuk melaporkan informasi secara jujur dan berimbang.

Arah Masa Depan Kemerdekaan Pers di Indonesia

Dengan situasi yang semakin kompleks, masa depan kemerdekaan pers di Indonesia bergantung pada komitmen dari berbagai pihak. Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan seperti Perpres Nomor 32 Tahun 2024 benar-benar diterapkan dengan efektif, sehingga media memiliki kesempatan yang adil untuk bertahan di tengah disrupsi digital. Selain itu, aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis, serta menjatuhkan sanksi yang memberikan efek jera kepada pelaku.

Di pihak lain, media dan jurnalis harus terus meningkatkan profesionalitas, mempertahankan integritas, dan menolak segala bentuk intervensi atau intimidasi yang bisa mengancam independensi mereka. Dengan menjaga standar kerja jurnalistik yang tinggi, jurnalis dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Seiring dengan peran teknologi yang semakin dominan, pemerintah dan masyarakat juga perlu mendukung perusahaan media yang beroperasi secara profesional agar dapat bertahan dalam ekosistem yang sehat. Jika tantangan ini dapat diatasi bersama-sama, harapannya adalah kemerdekaan pers di Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai pilar penting bagi demokrasi di Tanah Air. *Mukroni

Foto fahum.umsu.ac.id