Skandal Besar Seleksi Guru PPPK: Pengabdian yang Dikhianati, Harapan yang Dicuri!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digadang-gadang sebagai solusi bagi kesejahteraan guru honorer telah berubah menjadi tragedi keadilan. Praktik culas seperti percaloan, manipulasi nilai, dan maladministrasi di berbagai daerah mencederai harapan ribuan guru yang selama bertahun-tahun mengabdikan diri di sekolah-sekolah pelosok negeri. Alih-alih menjadi seleksi yang transparan dan adil, ajang ini menjadi ladang bancakan bagi oknum-oknum berkepentingan, meninggalkan jejak luka yang mendalam pada guru honorer.

Potret Buram Seleksi Guru PPPK

Seleksi guru PPPK bertujuan untuk mengangkat guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan status kontrak. Program ini diharapkan menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi para guru honorer yang telah bertahun-tahun mengajar dengan bayaran minim dan fasilitas seadanya. Namun, kenyataannya jauh dari harapan.

Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, seleksi PPPK tahun 2023 menjadi salah satu bukti nyata kerusakan sistem ini. Dian Novindra, seorang guru honorer yang telah mengabdi sejak 2005, mencurahkan segala daya dan upayanya untuk mengikuti seleksi tahun ini. Dengan skor 556 dari tes berbasis komputer (CAT), ia sempat yakin akan lulus. Namun, harapan itu pupus ketika pemerintah daerah tiba-tiba menerapkan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT)—penilaian yang dilakukan tanpa proses ujian, hanya berdasarkan keputusan sepihak Dinas Pendidikan setempat.

Nilai SKTT Dian anjlok menjadi 15, dari skala maksimal 135, yang akhirnya menggeser posisinya dari daftar kelulusan. “Awalnya saya semangat melihat hasil live score. Tiba-tiba, dengan adanya SKTT, posisi saya tergeser dan saya tidak lulus,” ujar Dian dengan nada kecewa. Ia hanyalah satu dari banyak guru honorer yang merasa dikhianati oleh sistem.

Kecurangan yang Terorganisir

Investigasi harian Kompas mengungkapkan bahwa kecurangan dalam seleksi PPPK tidak hanya terjadi di Langkat, tetapi juga di berbagai daerah seperti Jambi, Banten, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Skema percaloan, manipulasi data, hingga meluluskan peserta yang tidak pernah mengajar menjadi pola yang berulang. (Kompas.id, 18/11/2024)

Kasus percaloan di Langkat, misalnya, memperlihatkan bagaimana kepala sekolah memanfaatkan posisi mereka untuk memeras guru honorer. Seorang guru yang menggunakan nama samaran, Biyah, mengaku diminta menyetor uang Rp45 juta kepada kepala sekolah dengan janji akan diluluskan. Uang tersebut ia kumpulkan dengan susah payah, meminjam dari kerabat dan saudara. Meski sudah membayar, hasil akhirnya tetap mengecewakan. Biyah tidak lulus seleksi, sementara rekannya yang juga membayar berhasil lolos.

Biyah sempat merekam percakapan dengan kepala sekolah tersebut sebagai bukti. Dalam rekaman tersebut, terdengar kepala sekolah meminta agar para guru honorer yang nantinya lulus tidak “foya-foya” dengan gaji mereka. Ironisnya, praktik seperti ini terus berlangsung, mencerminkan lemahnya pengawasan dan sistem pengaduan di sektor pendidikan.

Mimpi yang Dicuri, Kepercayaan yang Pupus

Bagi ribuan guru honorer, seleksi PPPK adalah puncak dari penantian panjang. Banyak dari mereka telah mengabdikan diri di sekolah-sekolah terpencil selama lebih dari satu dekade, mengorbankan waktu, tenaga, dan kenyamanan demi mendidik generasi bangsa. Namun, pengorbanan itu tidak cukup untuk melawan praktik kotor yang dilakukan oleh segelintir orang yang memiliki kuasa.

Kegagalan seleksi ini tidak hanya berdampak pada aspek karier dan finansial para guru, tetapi juga merusak mental mereka. Dian, misalnya, mengaku sempat tergoda untuk menggunakan jasa calo karena merasa sistem sudah tidak dapat dipercaya. Namun, ia memilih tetap berjuang dengan kemampuannya sendiri. Sayangnya, hasil yang ia dapatkan tetap mengecewakan.

“Sudah beberapa kali saya dicurangi. Waktu masih ujian tertulis, nama saya sempat ada di daftar, tapi tiba-tiba hilang. Di sini, di Langkat, kejadian seperti itu sudah biasa,” tutur Dian.

Langkah Hukum dan Perlawanan Guru

Meski kecewa, para guru honorer tidak tinggal diam. Di Langkat, 103 guru honorer menggugat hasil seleksi PPPK 2023 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Gugatan itu dikabulkan, dengan putusan untuk membatalkan hasil seleksi karena terbukti ada maladministrasi. Putusan ini menjadi secercah harapan bahwa keadilan masih bisa diperjuangkan, meski memakan waktu dan energi yang tidak sedikit.

Namun, perjuangan hukum ini juga memunculkan pertanyaan: Mengapa mekanisme seleksi yang seharusnya transparan bisa begitu mudah dimanipulasi? Apakah tidak ada pengawasan yang memadai dari pemerintah pusat? Dan mengapa para pelaku kecurangan belum mendapatkan sanksi tegas?

Apa yang Salah dengan Sistem Seleksi PPPK?

Sistem seleksi ASN berbasis meritokrasi sejatinya bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Namun, dalam praktiknya, celah-celah di dalam sistem sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa kelemahan utama yang perlu diperbaiki:

Kurangnya Transparansi: Penggunaan SKTT tanpa ujian merupakan contoh nyata betapa rentannya sistem terhadap manipulasi.
Pengawasan Lemah: Tidak adanya mekanisme pengawasan independen membuat pelaku kecurangan merasa aman.
Minimnya Perlindungan untuk Pelapor: Guru honorer yang menjadi korban sering kali tidak berani melapor karena takut akan intimidasi atau ancaman dari pihak-pihak yang berkuasa.

Rekomendasi untuk Reformasi

Untuk mencegah terulangnya skandal seperti ini, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah berikut:

Audit Menyeluruh: Semua proses seleksi PPPK dalam dua tahun terakhir harus diaudit secara menyeluruh oleh lembaga independen.
Sanksi Tegas: Oknum yang terlibat dalam percaloan atau manipulasi harus diberikan sanksi hukum yang berat untuk memberikan efek jera.
Penguatan Sistem Teknologi: Sistem seleksi berbasis komputer harus dilengkapi dengan mekanisme anti-manipulasi dan pengawasan real-time.
Transparansi Penilaian: Semua tahapan seleksi, termasuk SKTT, harus dilakukan secara terbuka dengan standar yang jelas dan adil.

Menjaga Harapan Guru Honorer

Kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya menjaga integritas sistem seleksi ASN. Guru honorer adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang telah berkorban demi pendidikan generasi muda. Mereka layak mendapatkan kesempatan yang adil, tanpa harus menghadapi permainan curang yang mencederai martabat profesi mereka.

Kisah Dian, Biyah, dan ribuan guru honorer lainnya adalah potret ketidakadilan yang tidak boleh dibiarkan berulang. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan seleksi PPPK menjadi ajang penghargaan, bukan penghancuran harapan. Pengabdian mereka tidak boleh lagi dikhianati, dan mimpi mereka untuk menjadi ASN tidak boleh lagi dicuri. Keberanian untuk mengubah sistem menjadi bersih adalah langkah awal menuju keadilan. By Mukroni

Foto Kompas.id