MUI Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace Pasca Serangan AS-Israel ke Iran

ByAdmin

Mar 3, 2026

Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace (BoP) Charter di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan desakan keras kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP). Langkah ini diambil menyusul serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 yang mengakibatkan gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. MUI menilai organisasi internasional bentukan Donald Trump tersebut telah kehilangan legitimasi moral dan berubah menjadi instrumen perang, alih-alih penjaga perdamaian.

Dalam surat resmi bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Amirsyah Sanusi Tambunan pada 1 Maret 2026, MUI menyatakan bahwa strategi BoP tidak lagi bisa dipercaya untuk mewujudkan perdamaian yang adil. MUI mempertanyakan apakah keberadaan BoP benar-benar diarahkan untuk stabilitas Gaza atau justru untuk memperkuat arsitektur keamanan global yang timpang dan mengubur aspirasi kemerdekaan Palestina. Menurut MUI, keterlibatan Amerika Serikat sebagai pemimpin BoP dalam agresi terhadap Iran membuktikan adanya standar ganda yang nyata dalam penegakan hukum internasional.

Desakan ini diperkuat oleh sikap Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, yang menyebut BoP telah “runtuh secara moral”. Ia menegaskan bahwa Donald Trump, yang menjabat sebagai Ketua Seumur Hidup (Chairman for Life) BoP, justru bertindak sebagai pemantik perang baru yang brutal di kawasan Timur Tengah. Serangan terhadap Iran, termasuk hancurnya infrastruktur sipil seperti sekolah dasar di Minab, dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Selain dari kalangan ulama, gelombang penolakan juga datang dari 65 tokoh nasional dan 79 organisasi masyarakat sipil melalui petisi berjudul “Melawan Imperialisme Baru”. Penandatangan petisi ini mencakup akademisi terkemuka seperti Prof. Zainal Arifin Mochtar, Prof. Todung Mulya Lubis, dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, serta lembaga seperti YLBHI, KontraS, dan Amnesty International Indonesia. Mereka menyoroti bahwa Piagam BoP yang ditandatangani di Davos pada Januari 2026 memiliki perbedaan mendasar dengan mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803. Dalam Resolusi 2803, kontrol seharusnya berada di bawah PBB dengan peta jalan menuju kemerdekaan Palestina, sedangkan Piagam Davos justru memusatkan kekuasaan mutlak pada sosok Donald Trump.

Kritik tajam juga mengarah pada proses bergabungnya Indonesia ke dalam BoP yang dinilai tertutup dan tidak transparan karena tidak melibatkan DPR RI dalam pengambilan keputusan strategis tersebut. Anggota Komisi I DPR RI, Hasanuddin, menyatakan bahwa keberadaan Indonesia di dalam BoP justru melemahkan komitmen konstitusional untuk menghormati kedaulatan negara lain. Ia menekankan bahwa Pembukaan UUD 1945 mewajibkan Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang kini dianggap bertolak belakang dengan tindakan agresif para pemimpin BoP.

79 Organisasi dan Puluhan Tokoh Teken Petisi “Melawan Imperialisme Baru”

Meskipun demikian, di internal MUI sendiri muncul suara yang menyarankan kehati-hatian. Ketua MUI Bidang Ukhuwah, KH Zaitun Rasmin, berpendapat agar pemerintah tidak terburu-buru meninggalkan BoP. Ia berargumen bahwa BoP masih memberikan peluang bagi Indonesia untuk membantu rekonstruksi Gaza secara langsung, dan keluar dari organisasi tersebut dikhawatirkan akan menutup akses diplomasi kemanusiaan yang sedang berjalan.

Hingga saat ini, pihak Istana Kepresidenan belum memberikan jawaban pasti terkait desakan keluar dari BoP. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya hanya menyatakan akan membuka ruang dialog dengan MUI untuk membahas kekhawatiran masyarakat. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto, yang pada 19 Februari 2026 di Washington D.C. menyatakan optimisme tinggi terhadap rencana 20 poin Trump, kini menghadapi tantangan berat untuk menyeimbangkan komitmen luar negerinya dengan desakan stabilitas moral dan konstitusional di dalam negeri. Situasi ini menempatkan diplomasi Indonesia pada titik krusial antara tetap berada dalam aliansi baru yang kontroversial atau kembali pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang murni. By Mukroni