Merespons Lemahnya Oposisi Parlemen, Masyarakat Sipil Bentuk "Kabinet Bayangan"

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Di tengah semakin gemuknya koalisi partai politik pendukung pemerintah dan nyaris senyapnya suara oposisi di parlemen, elemen masyarakat sipil mengambil langkah tegas untuk mengisi kekosongan fungsi pengawasan. Hampir setiap hari selama sepekan terakhir, publik disuguhkan dengan pengumuman profil kandidat menteri melalui akun Instagram @kabinetbayangan.id. Inisiatif yang disebut sebagai “Kabinet Bayangan” ini lahir dari kegelisahan mendalam atas macetnya sistem checks and balances dalam praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini.

Gerakan ekstraparlemen ini dimotori oleh pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, bersama peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia, Ahmad Jilul Qur’ani Farid. Keduanya menginisiasi pembentukan kabinet tandingan versi rakyat yang terdiri dari 12 kementerian, jauh lebih ramping dibandingkan postur kabinet pemerintahan resmi. Struktur yang efisien ini sengaja dirancang untuk membuktikan kepada publik bahwa birokrasi pemerintahan sejatinya dapat berjalan dengan lebih terfokus, lincah, dan efektif jika terlepas dari beban politik akomodasi bagi hasil kekuasaan.

Berbeda dengan pemilihan menteri di pemerintahan yang sering kali tertutup dan diwarnai oleh lobi-lobi politik partai, Kabinet Bayangan menjaring para kandidatnya dengan cara yang sangat demokratis. Penjaringan dilakukan melalui pendaftaran mandiri atau usulan langsung dari publik yang telah dibuka sejak bulan Mei 2026. Antusiasme masyarakat terbukti dengan masuknya setidaknya 65 daftar riwayat hidup dan lebih dari 123 berkas rekam jejak yang diusulkan oleh warga ke meja panitia.

Untuk memastikan integritas dan kualitas para kandidat yang terpilih, panitia menerapkan kriteria seleksi yang sangat ketat. Calon menteri bayangan dipersyaratkan harus berusia di bawah 50 tahun, memiliki kompetensi yang kuat di bidangnya, kritis, berani, memiliki keberpihakan yang jelas pada kepentingan rakyat banyak, serta wajib berstatus nonpartisan. Proses seleksi ini dilakukan secara serius dengan membentuk tim panel independen yang diisi oleh tokoh-tokoh bereputasi tinggi, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Mohammad Ikhsan. Seluruh uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dilakukan secara daring, direkam, dan disiarkan secara terbuka agar publik dapat berpartisipasi dalam menilai kapasitas calon menteri mereka.

Hingga Jumat (3/7/2026), sebanyak tujuh kandidat menteri telah resmi diperkenalkan ke hadapan publik. Pengumuman untuk ke-12 posisi tersebut ditargetkan akan tuntas sebelum 17 Juli 2026. Di antara nama-nama yang telah dipublikasikan, terdapat Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, yang dicalonkan sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran. Bhima menyatakan kesediaannya bergabung karena melihat kondisi tata kelola keuangan negara yang dinilai makin genting dan belum berpihak kepada rakyat, terutama dari sisi penerimaan negara, utang, dan penganggaran. Ia bahkan menggagas penyusunan “APBN tandingan” yang posturnya dirancang lebih pro-rakyat dan tidak membebani kelas menengah.

Selain Bhima, turut diumumkan pula Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Perludem periode 2020-2025, yang didapuk sebagai calon Menteri Perempuan dan Kelompok Marginal. Khoirunnisa menegaskan bahwa keberadaan Kabinet Bayangan ini bukan sekadar untuk merespons secara reaktif dinamika harian pemerintah. Fokus utama mereka berada pada level makro, seperti membedah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mengevaluasi efektivitas kebijakan di setiap kementerian, mendedikasikan diri mereka sebagai sparring partner atau lawan latih tanding bagi eksekutif.

Rupiah Tembus Rp 18.000, Mahasiswa Bandung Turun ke Jalan Tuntut Reformasi Ekonomi Total

Inisiator gerakan ini, Feri Amsari, menjelaskan bahwa konsep ini mengadopsi tradisi shadow cabinet dari negara-negara bersistem parlementer, seperti Inggris, Australia, dan Kanada. Format ini sengaja diambil untuk merespons anomali ketatanegaraan saat ini; di mana sistem presidensial Indonesia dirasa bergeser menyerupai parlementer akibat koalisi dominan, hingga anggota dewan ikut mengintervensi urusan menteri. Feri menekankan bahwa gerakan ini dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 tentang kebebasan berpendapat. Secara operasional, Kabinet Bayangan didanai secara mandiri melalui patungan tenaga, waktu, dan keahlian, tanpa melibatkan sponsor korporasi maupun pihak asing.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah, menilai lahirnya Kabinet Bayangan ini merupakan respons logis atas kemunduran akuntabilitas politik sekaligus bukti resiliensi gerakan masyarakat sipil. Ketika partai politik membentuk kartel dan fungsi pengawasan horizontal di DPR mati, keterlibatan publik dalam legislasi sering kali hanya menjadi formalitas.

Dalam situasi vakumnya pihak penyeimbang di parlemen, beban oposisi beralih ke pundak publik. Kehadiran Kabinet Bayangan diyakini mampu menaikkan kelas kritik masyarakat—dari yang sekadar ekspresi kekecewaan acak di media sosial, menjadi sebuah sistem pengawasan ekstraparlemen yang terstruktur, berbasis data, serta mengedukasi warga. Pada akhirnya, Kabinet Bayangan versi rakyat ini tidak sedang berebut kekuasaan di Istana, melainkan hadir untuk merawat nalar publik dan memaksa elite agar kembali membuka telinga bagi suara rakyat. By Mukroni

Merespons Lemahnya Oposisi Parlemen, Masyarakat Sipil Bentuk “Kabinet Bayangan”

ByAdmin

By Admin

Related Post

Rupiah Tembus Rp 18.000, Mahasiswa Bandung Turun ke Jalan Tuntut Reformasi Ekonomi Total

Diplomasi Idulfitri di Istana Merdeka: Prabowo dan Anwar Ibrahim Bahas Solusi Damai Krisis Asia Barat

Akademisi Unpad dan UGM Desak Pemerintah Segera Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Board of Peace

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Merespons Lemahnya Oposisi Parlemen, Masyarakat Sipil Bentuk “Kabinet Bayangan”

Beras Premium “Hidup Segan Mati Tak Mau”, Beras Fortifikasi Kini Kuasai Ritel Modern

Ancaman Inflasi Lanjutan: Dari El Nino hingga Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Tekanan Ekonomi Makin Berat, Keluarga Indonesia Terpaksa Ketatkan Ikat Pinggang