Pilkada di Ujung Tanduk: Kotak Kosong Siap Hancurkan Dominasi Calon Tunggal!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, menciptakan atmosfer politik yang semakin memanas di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu isu paling kontroversial yang mencuat adalah fenomena kotak kosong dalam Pilkada dengan calon tunggal. Banyak pihak menilai bahwa keberadaan kotak kosong di surat suara merupakan simbol perlawanan terhadap dominasi politik dan monopoli kekuasaan oleh satu calon tunggal yang dianggap sudah mapan. Bahkan, tidak sedikit yang meyakini bahwa kotak kosong memiliki potensi besar untuk menghancurkan dominasi calon tunggal di Pilkada.

Di tengah-tengah maraknya kontestasi politik, beberapa daerah di Indonesia mengalami situasi yang unik. Tidak ada persaingan ketat antara beberapa calon, namun yang ada justru satu pasangan calon melawan kotak kosong. Ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah kuatnya dominasi politik lokal dan lemahnya oposisi yang mumpuni untuk menantang calon petahana.

Fenomena Calon Tunggal dan Kotak Kosong

Menurut catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 37 daerah di Indonesia yang hanya memiliki satu calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2024. Dari jumlah tersebut, satu provinsi, lima kota, dan 31 kabupaten tercatat memiliki calon tunggal yang akan bertarung melawan kotak kosong. Fenomena calon tunggal bukanlah hal baru dalam politik Indonesia, tetapi keberadaannya di Pilkada 2024 menjadi sorotan serius karena dinilai menunjukkan ketidakadilan dalam proses demokrasi.

Di Jawa Timur, misalnya, ada lima daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji dari PDI Perjuangan menjadi satu-satunya pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada. Begitu pula di Trenggalek, Ngawi, Gresik, dan Pasuruan yang semuanya memiliki calon tunggal dari partai politik besar.

Namun, bukan berarti masyarakat harus menerima begitu saja keberadaan calon tunggal. Pilihan untuk memilih kotak kosong menjadi alternatif yang sah secara hukum. Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Totok Hariyono, dalam Study Meeting yang diadakan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur pada Sabtu, 28 September 2024, menyatakan bahwa memilih kotak kosong adalah bagian dari hak politik warga negara yang dilindungi undang-undang. Ia menegaskan bahwa memilih kotak kosong bukanlah bentuk golput (tidak memilih), melainkan bagian dari perlawanan demokratis terhadap calon tunggal.

“Memilih kotak kosong itu sah dan dilindungi oleh undang-undang. Ini adalah bentuk hak politik warga negara yang tidak setuju dengan calon tunggal yang ada di Pilkada,” kata Totok.

Perlawanan Kotak Kosong: Simbol Penolakan terhadap Dominasi Politik

Keberadaan kotak kosong di surat suara bukan hanya sekadar alternatif bagi pemilih yang tidak ingin mendukung calon tunggal, tetapi juga menjadi simbol penolakan terhadap dominasi politik yang dianggap tidak memberikan ruang bagi oposisi atau calon alternatif. Bagi sebagian masyarakat, kotak kosong mencerminkan keinginan untuk perubahan dan perlindungan demokrasi dari monopoli kekuasaan.

Di Surabaya, misalnya, Gerakan Coblos Kotak Kosong telah muncul sebagai salah satu gerakan perlawanan yang cukup kuat. Dalam beberapa kesempatan, para pendukung kotak kosong melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Surabaya. Mereka membawa spanduk besar yang menyatakan penolakan terhadap calon tunggal Eri Cahyadi dan Armuji, sambil menyerukan pentingnya memberi ruang bagi pilihan lain di luar dominasi politik petahana.

Andreas Pardede, pendiri KIPP Jawa Timur, mengatakan bahwa memilih kotak kosong adalah wujud partisipasi politik yang aktif, bukan golput. Dalam pandangannya, masyarakat yang memilih kotak kosong menunjukkan sikap tegas bahwa mereka tidak puas dengan calon tunggal yang ada. Lebih dari itu, dia menegaskan bahwa jika kotak kosong menang dalam Pilkada, hal tersebut akan menjadi catatan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

“Jika kotak kosong menang, maka itu adalah cerminan dari suara rakyat yang tidak puas dengan calon tunggal yang ada. Ini adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai dan dilindungi,” ungkap Andreas.

Ancaman dan Tekanan Terhadap Pendukung Kotak Kosong

Namun, memilih dan mengampanyekan kotak kosong bukanlah tanpa risiko. Beberapa pendukung kotak kosong di berbagai daerah melaporkan adanya tekanan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu yang ingin memastikan kemenangan calon tunggal. Hal ini disoroti oleh Andreas Pardede, yang menegaskan bahwa Bawaslu harus proaktif dalam melindungi hak-hak politik warga yang mendukung kotak kosong.

Hariadi, salah satu anggota Aliansi Surabaya Maju 2024 yang mendukung kotak kosong, mengaku siap menggerakkan barisan sukarelawan untuk mengampanyekan kotak kosong melawan pasangan Eri-Armuji. Dia juga berjanji akan mendokumentasikan setiap ancaman atau tekanan yang dialami oleh pendukung kotak kosong dan melaporkannya kepada Bawaslu.

“Kami tidak takut. Memilih kotak kosong adalah hak kami, dan kami akan terus mengkampanyekannya dengan cara yang benar. Jika ada ancaman, kami akan laporkan,” kata Hariadi.

Potensi Dampak Kemenangan Kotak Kosong

Jika kotak kosong berhasil memenangkan suara terbanyak dalam Pilkada, hal ini akan memiliki dampak yang signifikan. Berdasarkan aturan yang berlaku, jika kotak kosong menang, pemilihan kepala daerah akan diulang, dan calon tunggal tidak dapat mencalonkan diri kembali. Ini akan memberikan ruang bagi munculnya calon-calon baru yang diharapkan lebih dapat merepresentasikan kepentingan rakyat.

Namun, potensi kemenangan kotak kosong juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan calon petahana. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, misalnya, menyatakan bahwa kemenangan kotak kosong akan mengancam kelanjutan program-program pembangunan yang sudah direncanakan selama masa pemerintahannya. Dia menegaskan bahwa memilih calon tunggal masih lebih baik daripada memilih kotak kosong yang tidak memiliki visi, misi, atau program kerja.

“Jika kotak kosong menang, program pembangunan di Surabaya bisa terancam bubar. Memilih calon tunggal adalah pilihan yang lebih baik demi kelangsungan pembangunan kota,” ujar Eri.

Pilkada di Ujung Tanduk: Demokrasi atau Monopoli Kekuasaan?

Dengan semakin dekatnya hari pemungutan suara, perdebatan mengenai kotak kosong dan calon tunggal semakin memanas. Pilkada serentak 2024 ini bukan hanya menjadi ajang pemilihan kepala daerah, tetapi juga pertarungan simbolis antara demokrasi yang sehat dan monopoli kekuasaan yang semakin menguat. Bagi pendukung kotak kosong, kemenangan mereka adalah kemenangan bagi demokrasi dan perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Namun, bagi pendukung calon tunggal, kotak kosong hanyalah penghalang bagi kelangsungan pembangunan dan stabilitas politik di daerah.

Pada akhirnya, Pilkada 2024 akan menjadi ujian besar bagi demokrasi Indonesia. Apakah kotak kosong benar-benar mampu menghancurkan dominasi calon tunggal, atau justru sebaliknya, calon tunggal akan kembali memenangkan pertarungan politik ini? Semua akan terjawab pada hari pemungutan suara nanti, di mana suara rakyat akan menentukan masa depan politik di berbagai daerah. *Mukroni

Foto Kompas