Brutalitas di Forum Kebangsaan: Demokrasi Indonesia di Ujung Tanduk ?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di tengah acara silaturahmi yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Acara yang dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk Din Syamsuddin, Refly Harun, Said Didu, dan Marwan Batubara, berakhir dengan insiden anarkis ketika sekelompok massa yang tak dikenal menyerang acara tersebut. Forum yang dirancang sebagai ajang diskusi kebangsaan ini berubah menjadi mimpi buruk yang memantik kecemasan terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.

Forum Kebangsaan Berujung Kekacauan

Forum yang seharusnya menjadi wadah silaturahmi antara diaspora Indonesia di luar negeri dengan para tokoh dan aktivis nasional ini, berawal dengan suasana yang damai. Acara tersebut juga dihadiri oleh masyarakat umum yang ingin mendengarkan pemikiran dan pandangan para pembicara mengenai situasi kebangsaan dan politik terkini di tanah air. Beberapa nama besar seperti Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah dan salah satu tokoh terkemuka di Indonesia, Refly Harun yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara, serta Marwan Batubara, aktivis dan pengamat politik, turut hadir untuk memberikan perspektif mereka.

Namun, situasi berubah drastis ketika sekelompok massa yang telah berkumpul di depan hotel dengan membawa sebuah mobil komando mulai melakukan aksi orasi. Kelompok ini, yang diduga pendukung rezim Jokowi, melancarkan kritik keras terhadap para narasumber yang diundang. Walau tak ada pesan jelas dari orasi tersebut, tindakan mereka mulai menimbulkan ketegangan.

Menurut kesaksian Din Syamsuddin, massa tersebut kemudian dengan cepat melangkah lebih jauh, melakukan tindakan kekerasan dengan memasuki ruangan acara secara paksa. Mereka merusak panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang microphone, dan mengancam para peserta yang baru saja datang. Video yang beredar di media sosial menunjukkan betapa brutal dan tak terkendalinya situasi di dalam ruangan.

Aparat Hukum Diam Seribu Bahasa

Salah satu aspek paling mengkhawatirkan dari insiden ini adalah sikap aparat kepolisian yang hadir di lokasi. Meskipun mereka berada di sekitar hotel saat aksi orasi dimulai, mereka tampak tidak melakukan upaya apapun untuk mencegah massa masuk ke dalam ruangan acara. Banyak yang merasa bahwa aparat hukum seharusnya dapat bertindak lebih tegas dalam menjaga ketertiban dan melindungi hak warga negara untuk berkumpul dan berdiskusi secara damai.

Din Syamsuddin menyatakan bahwa polisi terlihat pasif, bahkan membiarkan massa yang sudah melakukan orasi di luar ruangan untuk bergerak masuk dan melakukan perusakan. “Polisi hanya berdiri diam, seolah-olah membiarkan situasi ini terjadi. Tidak ada usaha nyata dari mereka untuk mencegah aksi kekerasan ini. Mereka semula orasi di depan hotel, tapi bisa bebas masuk ke ruangan yang berada di bagian belakang hotel,” ujar Din dengan nada kecewa.

Ketika situasi semakin tidak terkendali, acara yang awalnya direncanakan sebagai diskusi panel berubah menjadi konferensi pers darurat. Para pembicara dengan tegas mengecam tindakan brutal kelompok massa tersebut dan mempertanyakan sikap aparat keamanan yang terkesan acuh tak acuh dalam menangani insiden ini. Dalam kesempatan tersebut, mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi demokrasi Indonesia yang tampak semakin rapuh.

Refleksi Demokrasi yang Kian Tergerus

Din Syamsuddin, dalam pernyataannya pasca-insiden, tidak segan-segan menyebut tindakan brutal tersebut sebagai gambaran nyata dari “kejahatan demokrasi” yang dilakukan oleh rezim penguasa saat ini. Menurutnya, insiden ini mencerminkan betapa lemahnya komitmen pemerintahan Jokowi dalam menjaga demokrasi, kebebasan berekspresi, dan hak-hak warga negara. Dia juga menekankan bahwa hal semacam ini tidak boleh dibiarkan berlanjut ke depan.

“Peristiwa ini adalah refleksi dari kejahatan demokrasi yang terus berlangsung selama pemerintahan Jokowi. Saya berharap pemerintahan Prabowo Subianto yang akan datang dapat melakukan koreksi besar-besaran terhadap praktik-praktik yang merusak demokrasi dan tatanan kehidupan berbangsa serta bernegara ini,” tegas Din.

Kritik ini bukanlah hal baru. Selama beberapa tahun terakhir, sejumlah tokoh dan aktivis telah menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai erosi demokrasi di Indonesia. Mereka menilai, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ruang kebebasan sipil semakin dipersempit, dengan meningkatnya tindakan represif terhadap mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Insiden seperti ini, menurut mereka, adalah bukti nyata dari semakin kuatnya otoritarianisme yang membayangi bangsa ini.

Baca juga : Dari Warkop ke Layar Kaca: Ledakan Debat Kosong di Tengah Badai Kebohongan

Respons dari Forum Tanah Air (FTA)

Tata Kesantra, Ketua Forum Tanah Air (FTA) yang secara khusus datang dari New York untuk menghadiri acara ini, menyampaikan rasa malu dan kecewanya atas insiden yang terjadi. Menurutnya, apa yang terjadi di Grand Kemang pagi itu sangat memalukan, tidak hanya bagi mereka yang hadir di acara tersebut, tetapi juga bagi diaspora Indonesia yang turut menyaksikan melalui siaran langsung di YouTube. Forum ini disiarkan ke 22 negara, sehingga insiden tersebut juga disaksikan oleh publik internasional.

Tata menyatakan bahwa tujuan dari forum ini adalah untuk menjalin diskusi konstruktif mengenai isu-isu kebangsaan yang kritis. Dia menyesalkan bahwa niat baik ini justru dihadapkan pada tindakan kekerasan dan kekacauan yang tidak seharusnya terjadi di negara yang mengklaim diri sebagai demokrasi.

“Kami sungguh menyesalkan peristiwa ini. Apa yang terjadi sangat memalukan, terlebih di hadapan publik internasional. Ini menunjukkan betapa kondisi kebebasan berpendapat dan demokrasi di Indonesia sedang berada di titik kritis,” kata Tata.

Masa Depan Demokrasi Indonesia

Peristiwa ini telah menimbulkan banyak tanda tanya tentang arah demokrasi Indonesia ke depan. Serangan terhadap forum kebangsaan ini bukan hanya serangan terhadap individu-individu yang hadir, melainkan serangan terhadap prinsip kebebasan berbicara dan berkumpul yang menjadi pilar utama demokrasi.

Sikap aparat keamanan yang tidak berusaha untuk mencegah kekerasan ini juga menambah kekhawatiran publik tentang keterlibatan atau setidaknya keberpihakan diam-diam mereka terhadap kelompok-kelompok tertentu. Jika aparat keamanan tidak lagi dapat diandalkan untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak dasar warga negara, lalu apa yang tersisa dari demokrasi kita?

Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, saat ini tampak berada di persimpangan jalan. Insiden di Grand Kemang ini bisa jadi hanyalah salah satu dari banyak tanda yang menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedang berada di ujung tanduk. Jika tidak ada perubahan yang signifikan dalam cara pemerintah menangani kebebasan sipil, maka masa depan demokrasi kita akan semakin suram.

Acara silaturahmi Forum Tanah Air yang seharusnya menjadi ajang dialog dan pertukaran gagasan, berubah menjadi cermin dari kondisi demokrasi Indonesia yang kian rapuh. Satu hal yang jelas, masa depan demokrasi Indonesia tidak bisa dipertaruhkan oleh tindakan brutal sekelompok massa dan apatisme aparat hukum. Rakyat Indonesia berhak atas demokrasi yang sehat, di mana kebebasan berbicara dan berkumpul dihormati serta dilindungi. *Mukroni

Foto Kowantaranews