Akademisi Unpad dan UGM Desak Pemerintah Segera Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Board of Peace

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Gelombang desakan dari kalangan akademisi tanah air semakin menguat, menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Aspirasi ini muncul secara simultan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) di Bandung dan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang dipicu oleh agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran.

Melalui pernyataan sikap bertajuk ”Seruan Padjadjaran” yang dikeluarkan pada Jumat (6/3/2026), Dewan Profesor dan Senat Akademik Unpad menyatakan keprihatinan mendalam atas arah diplomasi Indonesia. Seruan yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh seperti Prof. Atwar Bajari dan Prof. Iman Hernaman ini menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP serta penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) merupakan ujian berat bagi prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif. Unpad secara tegas mengecam agresi militer bertajuk Operation Epic Fury yang diluncurkan pada 28 Februari 2026, yang tidak hanya melanggar kedaulatan Iran tetapi juga merusak tatanan internasional berbasis hukum.

Para akademisi menilai bahwa normalisasi pembunuhan politik terhadap pemimpin negara, seperti yang terjadi pada wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan tersebut, merupakan preseden yang sangat berbahaya dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, Presiden didesak untuk konsisten pada amanat UUD 1945 dalam menjaga ketertiban dunia dan segera mengevaluasi keanggotaan Indonesia di BoP yang kini dianggap kehilangan legitimasi moralnya sebagai lembaga perdamaian.

Senada dengan Unpad, Institute of International Studies (IIS) UGM juga menuntut Indonesia untuk segera keluar dari BoP. Ririn Tri Nurhayati, Ketua Departemen Ilmu Komunikasi UGM, menyebut tindakan Amerika Serikat dan Israel sebagai crime of aggression atau kejahatan agresi terhadap perdamaian karena dilakukan di tengah proses negosiasi nuklir. Peneliti UGM lainnya, Muhadi Sugiono, memperingatkan bahwa agresi ini justru akan mendorong proliferasi nuklir yang lebih signifikan karena Iran tidak lagi merasa terlindungi oleh traktat internasional.

Selain aspek geopolitik, kritik tajam juga diarahkan pada Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang menyertai keanggotaan BoP. Perjanjian dagang ini mewajibkan Indonesia membuka akses pasar bagi 99% produk Amerika Serikat dengan tarif nol persen, yang dianggap akan memarjinalkan produk pangan lokal seperti kedelai, jagung, dan beras. Profesor Budi Guntoro dari UGM secara khusus menyoroti penghapusan kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor asal AS dalam kerangka ART. Hal ini dinilai menciptakan ketidakadilan bagi UMKM domestik yang tetap dibebani biaya sertifikasi, sehingga merusak kedaulatan sistem pangan nasional dan etika produksi yang selama ini dijaga.

PDI-P Desak Pemerintah Keluar dari ‘Board of Peace’ Trump Pasca-Serangan AS-Israel ke Iran

Menanggapi tekanan publik dan akademisi, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah mulai mempertimbangkan evaluasi tersebut. Pada 3 Maret 2026, Presiden menggelar pertemuan intensif selama 3,5 jam dengan para tokoh bangsa di Istana Merdeka untuk membahas dampak strategis serangan AS-Israel. Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa Presiden menyadari mandat BoP telah melemah karena negara pendirinya justru menjadi agresor. Saat ini, pemerintah telah menangguhkan diskusi mengenai implementasi BoP seiring dengan upaya memprioritaskan de-eskalasi konflik global.

Dukungan untuk mengevaluasi keanggotaan ini juga datang dari parlemen. Anggota Komisi I DPR, Syamsu Rizal, menyatakan bahwa keluar dari BoP adalah langkah yang tepat jika lembaga tersebut terbukti gagal melindungi warga sipil dan justru menghancurkan citranya sebagai pelopor perdamaian dunia. Selain itu, para pakar hukum internasional mengingatkan bahwa keanggotaan dalam organisasi seperti BoP memerlukan ratifikasi DPR agar memiliki legitimasi hukum yang kuat di dalam negeri. Di tengah ketidakpastian hukum di Amerika Serikat pasca-putusan Mahkamah Agung mereka yang membatalkan kebijakan tarif sepihak, Indonesia kini berada di persimpangan jalan untuk meneguhkan kembali kemandirian diplomasinya demi kepentingan nasional yang lebih luas. By Mukroni

Akademisi Unpad dan UGM Desak Pemerintah Segera Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Board of Peace

ByAdmin

By Admin

Related Post

PDI-P Desak Pemerintah Keluar dari ‘Board of Peace’ Trump Pasca-Serangan AS-Israel ke Iran

MUI Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace Pasca Serangan AS-Israel ke Iran

79 Organisasi dan Puluhan Tokoh Teken Petisi “Melawan Imperialisme Baru”

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Pangan dalam Cengkeraman Perang dan Cuaca Ekstrem 2026

Selat Hormuz Terkunci: Aliran 20 Juta Barel Minyak Dunia Terhenti Akibat Konflik Timur Tengah

Akademisi Unpad dan UGM Desak Pemerintah Segera Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Board of Peace

Tergerusnya Produksi Beras Nasional di Kuartal I-2026 Akibat Cuaca Ekstrem