Skema Makan Bergizi Gratis: Asa Besar yang Membebani UMKM

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah sebagai langkah revolusioner untuk meningkatkan gizi masyarakat sekaligus mendorong perekonomian, kini menghadapi kritik serius. Skema yang diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini, meskipun menjanjikan dampak besar, ternyata membawa beban berat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Harapan untuk melibatkan UMKM dalam program ini tampaknya masih jauh dari kenyataan, mengingat berbagai persyaratan yang sulit dipenuhi.

Dominasi Perusahaan Besar dalam Daftar Mitra

Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kepala dan Wakil Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyebutkan nama-nama perusahaan besar dan yayasan sebagai mitra utama program MBG. Beberapa di antaranya adalah PT GSI, PT Sritex, PT Astra Pangan, Yayasan Arara Visi Hijau, dan Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor. Ironisnya, nama-nama UMKM belum masuk dalam daftar tersebut.

Hal ini menjadi sorotan, terutama karena pemerintah mencita-citakan program MBG sebagai penggerak roda perekonomian yang melibatkan pelaku usaha kecil. Namun, kenyataannya, selama masa uji coba, vendor skala besar masih menjadi mitra dominan. Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI), Hermawati Setyorinny, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada anggota UMKM dari asosiasinya yang berhasil menjadi mitra dalam program ini.

“Saat program berjalan, belum ada UMKM anggota kami yang ikut menjadi mitra. Kebanyakan yang terlibat adalah perusahaan besar,” ujarnya, Selasa (7/1/2025). Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang sejauh mana program ini benar-benar dirancang untuk memberdayakan UMKM.

Persyaratan yang Berat bagi UMKM

Salah satu kendala utama bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam program MBG adalah persyaratan yang berat. BGN menetapkan beberapa ketentuan bagi calon mitra SPPG, salah satunya adalah menyediakan lahan untuk membangun dapur dengan ukuran minimal 20 meter x 20 meter. Berdasarkan kalkulasi Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menggunakan simulasi di laman Indobild, biaya untuk konstruksi dapur dengan ukuran tersebut mencapai Rp 844 juta. Angka ini belum termasuk harga tanah.

Dengan arus kas yang terbatas, sebagian besar UMKM tidak mampu memenuhi persyaratan ini. Ketua Umum Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu, Yoyok Pitoyo, menilai hanya UMKM kelas menengah yang mungkin bisa bertahan dengan persyaratan seperti itu.

“Kondisi kas usaha kecil tidak memungkinkan untuk investasi sebesar itu. Mungkin hanya UMKM kelas menengah yang bisa mencoba memenuhi kriteria tersebut,” jelasnya.

Selain persoalan infrastruktur, kekuatan kas UMKM juga diuji melalui arus keuangan mereka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, hasil penjualan tahunan usaha mikro masih sangat terbatas untuk menanggung investasi besar seperti yang diminta oleh BGN.

Skema yang Membatasi Inklusi

BGN sejauh ini telah menyiapkan tiga skema pengelolaan program MBG, yaitu:

BGN menyiapkan dapurnya sendiri.

BGN bekerja sama dengan lembaga pemerintah daerah atau kementerian/lembaga lainnya.

BGN bekerja sama dengan pihak swasta.

Namun, skema-skema ini belum secara eksplisit mengakomodasi pelaku UMKM dengan fleksibilitas yang diperlukan. Pemerintah memang terbuka terhadap usulan skema pengelolaan pemberdayaan UMKM oleh pihak swasta, tetapi semua usulan tetap harus memenuhi standar ketat yang telah ditetapkan oleh BGN.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menekankan pentingnya menjaga standar dalam pelaksanaan program MBG. Ia juga menyebutkan perlunya model pengelolaan dapur untuk daerah terpencil, yang mampu melayani hingga 500 porsi per hari. Namun, hingga saat ini, belum ada langkah konkret untuk mempermudah akses UMKM ke program tersebut.

Peluang dan Tantangan

Meski menghadapi banyak kendala, pelaku UMKM tetap melihat program MBG sebagai peluang besar untuk memperluas pasar dan mendukung misi nasional dalam meningkatkan gizi masyarakat.

“Program ini seharusnya menjadi kesempatan emas bagi UMKM untuk berkembang, bukan sebaliknya,” kata Hermawati Setyorinny.

Namun, tanpa adanya penyesuaian dalam skema dan persyaratan, peluang ini lebih terlihat seperti beban. Jika pemerintah benar-benar ingin melibatkan UMKM dalam program MBG, maka beberapa langkah perlu diambil:

Revisi Persyaratan Infrastruktural
Pemerintah bisa mempertimbangkan pengurangan ukuran dapur atau memberikan bantuan pendanaan untuk konstruksi dapur yang dibutuhkan.

Skema Pendanaan yang Lebih Fleksibel
Memberikan opsi pembiayaan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan atau subsidi khusus untuk UMKM yang ingin bergabung.

Penyederhanaan Standar Administrasi
UMKM sering kali kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang rumit. Penyederhanaan proses pendaftaran dan proposal kerja sama dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk berpartisipasi.

Program Khusus untuk UMKM di Daerah Terpencil
Mengingat UMKM di daerah terpencil sering kali memiliki keterbatasan akses dan sumber daya, pemerintah perlu merancang skema yang lebih inklusif bagi mereka.

Harapan untuk Masa Depan

Program MBG adalah langkah ambisius yang memiliki potensi besar untuk membawa dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, keterlibatan UMKM harus menjadi prioritas. UMKM bukan hanya pemain kecil dalam ekonomi, tetapi juga tulang punggung yang mampu mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Dengan merevisi skema dan persyaratan, pemerintah dapat memastikan bahwa program ini tidak hanya menjadi monopoli perusahaan besar, tetapi juga menjadi ruang inklusi bagi UMKM. Selain itu, pemberdayaan UMKM melalui program ini dapat memberikan dampak ganda, yaitu meningkatkan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi kecil.

Program Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi tonggak baru dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, bukan menjadi asa besar yang justru membebani pelaku usaha kecil. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk membuktikan komitmennya dalam mendukung UMKM sebagai mitra strategis dalam perjalanan menuju Indonesia yang lebih sehat dan mandiri. By Mukroni

Foto Kowantaranews