MUI Nonaktifkan Dua Anggota Setelah Dugaan Keterkaitan dengan Organisasi Yahudi

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pada hari Rabu, 17 Juli 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dua anggotanya yang diduga memiliki keterkaitan dengan organisasi terkait Yahudi. Langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap pertemuan lima kader Nahdlatul Ulama (NU) dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Israel. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua MUI bidang Fatwa, Muhammad Asrorun Ni’am Sholeh, di sela-sela kegiatan Musyawarah Nasional Ke-10 Forum Zakat di Kota Padang, Sumatera Barat.

Dalam pernyataannya, Asrorun Ni’am Sholeh menegaskan bahwa tindakan ini diambil untuk kepentingan klarifikasi terkait pertemuan dengan Presiden Israel. “Saya sudah menonaktifkan pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan MUI,” ujarnya. Namun, Asrorun tidak menyebutkan identitas kedua anggota yang dinonaktifkan tersebut karena masih dalam tahap penelusuran lebih lanjut oleh MUI Pusat.

Menurut Asrorun, langkah menonaktifkan dua anggota yang diduga berkaitan dengan organisasi tersebut bertujuan untuk menyelidiki lebih jauh mengenai pertemuan yang dinilai telah melukai perasaan masyarakat Indonesia. “Nanti akan kita rapatkan lagi dan dia sudah dinonaktifkan. MUI tegas untuk itu,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa MUI bisa saja memberikan sanksi yang lebih berat kepada kedua anggota tersebut apabila terbukti melakukan kesalahan fatal.

Pertemuan lima kader NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog memicu kontroversi besar di Indonesia. MUI, sebagai lembaga keagamaan tertinggi di Indonesia, mengutuk keras langkah tersebut. Asrorun Ni’am Sholeh menilai pertemuan tersebut tidak mempertimbangkan situasi yang sedang terjadi dan menunjukkan ketidakpekaan terhadap perasaan masyarakat. “MUI mengutuk karena dia tidak sensitif,” tegasnya.

Meskipun kedua anggota yang dinonaktifkan tidak ikut berangkat ke Israel, mereka diketahui tergabung dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terafiliasi dengan Yahudi. Asrorun mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya, kedua anggota tersebut pernah melakukan kunjungan ke Dubes Israel di Singapura. Hal ini semakin memperkuat dugaan keterkaitan mereka dengan organisasi terkait Yahudi.

Kontroversi ini tidak hanya menyoroti hubungan antara beberapa tokoh NU dengan Israel tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang posisi MUI dalam masalah hubungan internasional yang sensitif. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, memiliki sejarah panjang dukungan terhadap Palestina dan kritik terhadap kebijakan Israel. Oleh karena itu, pertemuan dengan Presiden Israel dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip dan perasaan masyarakat Indonesia.

Keputusan MUI untuk menonaktifkan dua anggotanya mencerminkan komitmen lembaga tersebut untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Langkah ini juga menunjukkan bahwa MUI siap mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya yang dianggap melanggar prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat Muslim Indonesia.

Lebih jauh, keputusan ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai upaya lobi-lobi Israel di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, juga mengungkapkan adanya gerakan lobi-lobi Israel di Indonesia. Menurutnya, upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, yang selama ini tidak memiliki hubungan resmi.

Said Aqil mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia harus tetap waspada terhadap upaya-upaya semacam itu. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas dengan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel yang dianggap bertentangan dengan perjuangan rakyat Palestina.

Di sisi lain, pertemuan lima kader NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog juga mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Beberapa pihak berpendapat bahwa dialog dan pertemuan semacam itu bisa menjadi langkah awal menuju perdamaian dan pemahaman yang lebih baik antara kedua belah pihak. Namun, banyak pula yang menilai bahwa pertemuan tersebut tidak seharusnya dilakukan mengingat sensitivitas isu Palestina-Israel di kalangan masyarakat Indonesia.

Selain itu, kritik juga datang dari dalam tubuh NU sendiri. Beberapa tokoh NU menganggap pertemuan tersebut sebagai tindakan yang tidak bijaksana dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh organisasi. Mereka menekankan bahwa NU harus tetap konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan tidak terjebak dalam upaya-upaya normalisasi hubungan dengan Israel.

Dalam konteks yang lebih luas, kontroversi ini juga mencerminkan dinamika politik dan diplomasi di Indonesia. Sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia sering kali berada di persimpangan antara prinsip-prinsip ideologis dan realitas politik global. Dukungan terhadap Palestina dan kritik terhadap kebijakan Israel adalah bagian integral dari politik luar negeri Indonesia, namun tekanan dan lobi internasional juga merupakan kenyataan yang harus dihadapi.

Keputusan MUI untuk menonaktifkan dua anggotanya menunjukkan bahwa lembaga tersebut berkomitmen untuk menjaga prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat Muslim Indonesia. Langkah ini juga merupakan pesan bahwa MUI tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya yang dianggap melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Dalam menghadapi situasi ini, penting bagi MUI dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya di Indonesia untuk terus menjaga integritas dan kepercayaan publik. Mereka harus tetap konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dukungan tersebut tidak hanya mencerminkan solidaritas dengan sesama Muslim, tetapi juga komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Dalam konteks ini, keputusan MUI untuk menonaktifkan dua anggotanya adalah langkah yang tepat dan perlu didukung. Langkah ini menunjukkan bahwa MUI siap mengambil tindakan tegas untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Selain itu, langkah ini juga merupakan pesan bahwa MUI tidak akan ragu untuk bertindak terhadap anggotanya yang dianggap melanggar prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat Muslim Indonesia.

Kontroversi ini juga menjadi pengingat bahwa isu Palestina-Israel adalah isu yang sangat sensitif dan kompleks. Oleh karena itu, segala bentuk interaksi dan hubungan dengan pihak-pihak terkait harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan perasaan dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat. Dalam hal ini, MUI telah menunjukkan komitmen untuk menjaga prinsip-prinsip tersebut dan mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya yang dianggap melanggar.

Sebagai penutup, keputusan MUI untuk menonaktifkan dua anggotanya yang diduga memiliki keterkaitan dengan organisasi terkait Yahudi adalah langkah yang tepat dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Langkah ini mencerminkan komitmen MUI untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat Muslim Indonesia. *Mukroni

Foto Kowantaranews